Pemuja.com – Presiden Prabowo Subianto meminta perusahaan BUMN melakukan perampingan struktur organisasi. Pertamina dan PLN menjadi perusahaan yang diminta segera mengurangi jumlah anak dan cucu perusahaan.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026).
Rapat itu dihadiri sejumlah pejabat pemerintah. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Prabowo Minta Struktur BUMN Dipangkas
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Prabowo meminta pengurangan berbagai lapisan organisasi atau layer di tubuh BUMN.
Pemangkasan tidak hanya menyasar Pertamina dan PLN. Kebijakan tersebut juga diarahkan kepada BUMN lainnya.
Menurut Teddy, langkah itu bertujuan mempercepat proses pengambilan keputusan. Pemerintah juga ingin meningkatkan produktivitas dan menjaga efisiensi perusahaan negara.
“Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” kata Teddy dalam keterangan resmi yang dikutip Senin (10/8/2026).
Perampingan struktur diharapkan dapat membuat perusahaan lebih cepat dalam merespons berbagai persoalan. Terutama ketika menghadapi situasi yang membutuhkan keputusan cepat.
Perampingan Sudah Dilakukan di Ratusan Perusahaan
Kebijakan efisiensi BUMN sebelumnya telah dilaporkan kepada Prabowo oleh CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.
Rosan menyebut proses streamlining telah dilakukan pada 274 perusahaan hingga akhir Juli 2026.
Perampingan tersebut mencakup pengurangan sejumlah lapisan perusahaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola BUMN.
Pemerintah berharap struktur perusahaan yang lebih sederhana dapat meningkatkan produktivitas. Efisiensi juga diharapkan semakin terjaga.
Pertamina Laporkan Perkembangan Program B50
Dalam pertemuan di Hambalang, Simon Aloysius Mantiri juga menyampaikan perkembangan program Mandatori B50 kepada Prabowo.
Program tersebut merupakan penggunaan biodiesel dengan campuran bahan bakar nabati sebesar 50 persen. Program B50 telah diluncurkan pemerintah pada Juli 2026.
Selain B50, Simon melaporkan kesiapan infrastruktur Pertamina untuk mendukung program mandatori bioetanol.
Program tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Rapat di Hambalang turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN M. Herindra, dan sejumlah pejabat lainnya.
Dengan instruksi tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya struktur BUMN yang lebih ramping. Pemerintah menargetkan proses bisnis menjadi lebih cepat, produktif, dan efisien.
Leave a comment