Pemuja.com – Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan keresahannya melihat perkembangan politik nasional. Dia menilai perebutan kekuasaan di Indonesia mulai menunjukkan persaingan yang tidak sehat hingga mengabaikan nilai moral dan etika dalam kehidupan bernegara.
Melalui akun X pribadinya pada Rabu (4/11/2026), SBY menyampaikan keheranannya terhadap situasi politik yang semakin memanas. Dia bahkan mempertanyakan kondisi Indonesia yang menurutnya mulai kehilangan arah dalam menjalankan demokrasi.
“Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk,” tulis SBY.
Mantan presiden dua periode tersebut juga mengaku khawatir terhadap dampak persaingan politik yang semakin tajam. Dia tidak ingin konflik antarelite justru membuat masyarakat kehilangan rasa aman dan ketenteraman di negaranya sendiri.
SBY kemudian meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil peran untuk mengembalikan kehidupan politik yang beradab. Menurutnya, kepala negara memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga demokrasi sekaligus memastikan para elite politik tetap mengutamakan kepentingan rakyat.
“Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggilan sejarah,” ujar SBY.
Kasus Penyadapan Prabowo Jadi Sorotan
Pernyataan SBY muncul ketika Indonesia tengah menghadapi sejumlah persoalan serius di lingkaran kekuasaan.
Salah satu yang paling menyita perhatian ialah dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Prabowo, dalam periode 2025 hingga 2026.
Polisi juga mengusut dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) serta penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Kasus tersebut semakin menarik perhatian setelah penyidik menetapkan Listyo Sigit bersama dua orang lainnya sebagai tersangka.
Perkembangan ini memunculkan berbagai spekulasi mengenai pertarungan kepentingan di lingkungan elite pemerintahan.
Situasi semakin sensitif karena Listyo selama ini dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Sejumlah pengamat kemudian mengaitkan kasus tersebut dengan dinamika hubungan antara Jokowi dan Prabowo yang belakangan mendapat sorotan.
Meski demikian, dugaan penyadapan tersebut belum membuktikan keterlibatan Jokowi dalam perkara. Proses hukum tetap perlu mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab serta motif di balik tindakan tersebut.
Hubungan Prabowo dan Jokowi Mulai Jadi Pertanyaan
Selain kasus penyadapan, hubungan Prabowo dan Jokowi juga menjadi salah satu isu yang memanaskan perbincangan politik nasional.
Keduanya sebelumnya memperlihatkan hubungan dekat setelah Prabowo memenangkan Pilpres 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka. Dukungan politik Jokowi turut menjadi bagian penting dalam perjalanan pasangan tersebut menuju pemerintahan.
Namun, sejumlah perkembangan belakangan memunculkan pertanyaan mengenai keharmonisan hubungan keduanya.
Perbedaan kepentingan politik, polemik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga persoalan ijazah Gibran menjadi beberapa isu yang ikut mewarnai dinamika tersebut.
Kasus penyadapan yang menyeret Listyo Sigit semakin memperbesar perhatian publik terhadap hubungan kedua tokoh. Apalagi, sejumlah pengamat melihat perkara tersebut dalam konteks persaingan pengaruh antara kelompok politik yang memiliki kedekatan dengan Jokowi dan pemerintahan Prabowo.
Di sisi lain, belum ada pernyataan resmi yang memastikan Prabowo dan Jokowi telah memutus hubungan politik. Keduanya juga belum secara terbuka menyatakan adanya konflik langsung.
Polemik Gibran Menambah Panas Situasi Politik
Persoalan lain yang turut menambah ketegangan politik datang dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Polemik mengenai riwayat pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah muncul dorongan sejumlah partai politik untuk membahas persoalan tersebut melalui mekanisme parlemen.
Laporan Reuters pada 5 November 2026 menyebut sejumlah partai di DPR mempertimbangkan langkah politik untuk meminta penjelasan pemerintah maupun membentuk penyelidikan terkait persoalan ijazah Gibran.
Perkembangan tersebut menarik perhatian karena pembahasan menyangkut posisi wakil presiden sekaligus putra Jokowi. Sejumlah partai, termasuk yang berada dalam koalisi pemerintahan Prabowo, turut mempertimbangkan langkah lanjutan.
Situasi ini membuat dinamika hubungan antara Prabowo dan Gibran ikut menjadi perhatian. Gibran merupakan pasangan Prabowo dalam pemerintahan, tetapi polemik yang menyeret keluarganya berpotensi menambah kompleksitas hubungan antarkelompok politik.
Meski begitu, belum ada bukti bahwa Prabowo dan Gibran mengalami perpecahan secara langsung. Perkembangan politik tersebut masih membutuhkan penjelasan dari pihak-pihak terkait.
SBY Minta Prabowo Kembalikan Politik Beradaban
Di tengah berbagai persoalan tersebut, SBY mengingatkan bahwa perebutan kekuasaan tidak boleh menghalalkan segala cara. Dia menilai demokrasi membutuhkan etika, moral, serta tanggung jawab dari setiap pemimpin dan kelompok politik.
Pesan SBY juga mengarah langsung kepada Prabowo sebagai presiden yang memegang kendali pemerintahan. Dia berharap Prabowo mampu menjaga stabilitas politik dan mengembalikan persaingan politik ke jalur yang mengutamakan kepentingan bangsa.
“Ini amanah rakyat. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan misi mulia ini,” sambung SBY.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa konflik politik tidak hanya menyangkut persaingan para elite. Masyarakat juga berpotensi menanggung dampaknya ketika para pemegang kekuasaan lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada persoalan rakyat.
Bagi SBY, Indonesia membutuhkan kehidupan politik yang menjunjung etika dan moral. Dia tidak ingin masyarakat justru merasa takut dan kehilangan ketenteraman akibat persaingan kekuasaan yang semakin tidak terkendali.
Leave a comment