Home Berita Pertalite Disebut Rp18 Ribu per Liter, Mengapa Pertamax Justru Rp15.950?
BeritaEkonomiNasional

Pertalite Disebut Rp18 Ribu per Liter, Mengapa Pertamax Justru Rp15.950?

Share
Menkeu Blunder?
Menkeu Blunder?
Share

Pemuja.com – Ada yang menarik dari pernyataan Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengenai harga keekonomian Pertalite yang mencapai Rp18.102 per liter yang memunculkan pertanyaan baru soal harga BBM di Indonesia.

Jika harga Pertalite sebenarnya sudah menembus Rp18 ribu, bagaimana dengan Pertamax yang memiliki angka oktan lebih tinggi?

Perbincangan mengenai harga BBM ini juga ramai di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan perbedaan harga kedua produk tersebut. Pasalnya, Pertamax RON 92 saat ini dijual Rp15.950 per liter di SPBU Pertamina. Sementara itu, Suahasil menyebut harga keekonomian Pertalite RON 90 mencapai Rp18.102 per liter.

Selisih kedua angka tersebut mencapai Rp2.152 per liter. Kondisi ini tentu menarik perhatian karena Pertamax memiliki RON lebih tinggi, tetapi harga jualnya justru berada di bawah angka keekonomian Pertalite.

Dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (13/11/2026), Suahasil memaparkan harga keekonomian Pertalite dan Solar. Namun, ia tidak menjelaskan harga keekonomian Pertamax.

Pertalite Seharusnya Rp18.102 per Liter

Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah masih mempertahankan harga Pertalite sebesar Rp10.000 per liter. Padahal, perhitungan harga keekonomian sudah mencapai Rp18.102 per liter.

Artinya, ada selisih Rp8.102 untuk setiap liter yang masyarakat beli. Pemerintah menanggung selisih tersebut melalui mekanisme kompensasi energi dalam APBN. Hal ini menunjukkan betapa berat subsidi yang harus ditanggung pemerintah.

Kondisi serupa juga terjadi pada Solar. Pemerintah menetapkan harga jual Rp6.800 per liter, sedangkan harga keekonomiannya mencapai Rp21.457 per liter.

Menurut Suahasil, kenaikan harga minyak dunia mulai mendorong biaya penyediaan energi sejak April 2026. Konflik geopolitik turut memicu lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional.

Harga Pertamax Justru di Bawah Harga Keekonomian Pertalite

Perbedaan angka harga inilah yang kemudian memancing pertanyaan warganet.

Saat ini, Pertamina menjual Pertamax RON 92 seharga Rp15.950 per liter. Sementara itu, harga keekonomian Pertalite RON 90 mencapai Rp18.102 per liter.

Dengan demikian, harga jual Pertamax lebih rendah Rp2.152 dibandingkan harga keekonomian Pertalite.

Perbandingan ini memunculkan pertanyaan penting. Berapa sebenarnya harga keekonomian Pertamax saat ini?

Mengapa Pertamax Tidak Masuk dalam Paparan Menkeu?

Pertalite dan Pertamax memang memiliki kategori serta mekanisme harga berbeda.

Pertalite masuk kategori Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang mendapat kompensasi pemerintah. Sementara itu, Pertamax termasuk Jenis BBM Umum (JBU) atau BBM nonsubsidi.

Keduanya juga memiliki spesifikasi berbeda. Pertalite menggunakan RON 90, sedangkan Pertamax memiliki RON 92.

Perbedaan RON menunjukkan tingkat ketahanan BBM terhadap gejala knocking atau pembakaran tidak normal pada mesin. Namun, angka oktan bukan satu-satunya faktor yang menentukan harga BBM.

Harga minyak mentah, biaya pengolahan, distribusi, nilai tukar, pajak, dan komponen lainnya turut memengaruhi harga keekonomian.

Justru karena itu, masyarakat membutuhkan penjelasan lebih lengkap. Pemerintah sudah memaparkan harga keekonomian Pertalite dan Solar. Lantas, mengapa Suahasil tidak sekaligus menjelaskan harga keekonomian Pertamax?

Tanpa data pembanding yang setara, masyarakat tidak bisa mengetahui apakah harga jual Pertamax saat ini sudah sesuai dengan harga keekonomiannya atau justru masih menyimpan selisih yang harus ditanggung Pertamina.

Data Harga BBM Perlu Lebih Transparan

Pemerintah tentu memiliki perhitungan sendiri dalam menentukan harga BBM. Namun, pemerintah juga perlu menjelaskan dasar perhitungan tersebut secara terbuka, termasuk komponen biaya yang memengaruhi setiap jenis BBM.

Jangan hanya mengungkap angka keekonomian Pertalite dan Solar, sementara Pertamax luput dari penjelasan. Masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana pemerintah menghitung harga setiap jenis BBM, terlebih ketika pemerintah menggunakan angka tersebut untuk menjelaskan besarnya beban APBN.

Pada akhirnya, transparansi bukan sekadar menyampaikan angka kepada masyarakat. Pemerintah juga harus menjelaskan asal-usul angka tersebut, komponen perhitungannya, serta perbandingan yang setara antarkomoditas.

Jika pemerintah hanya menyampaikan sebagian data tanpa penjelasan yang utuh, masyarakat justru akan semakin bingung. Angka yang seharusnya memberikan pemahaman malah memunculkan tanda tanya baru.

Jangan sampai pemerintah mengklaim transparansi, tetapi data yang disampaikan justru terkesan tidak akurat karena tidak menyajikan gambaran harga BBM secara menyeluruh.

Dan jangan sampai muncul istilah “ada pembohongan publik diantara kita!”.

Baca Artikel Lainnya :

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don't Miss

Ekspor Gas ke Singapura Dipangkas, Apa Alasannya?

Pemuja.com – Indonesia mulai mengurangi ekspor gas bumi ke Singapura sejak Sabtu (24/10/2026). Pemerintah mengambil langkah ini untuk mengutamakan kebutuhan energi dalam negeri,...

Operasi Patuh Jaya 2026 Resmi Digelar, Apa Saja Pelanggaran yang Dibidik

Pemuja.com – Mulai hari ini, bagi anda pengendara yang setiap hari melintasi jalanan Jakarta dan sekitarnya perlu lebih disiplin. Polda Metro Jaya menggelar...

Related Articles

IHSG Dibuka Melemah, Investor Waspadai Tekanan Pasar

Pemuja.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali bergerak di zona merah...

Sepekan Penuh Tekanan, Ada Apa dengan Sistem di Amerika Serikat?

Pemuja.com – Amerika Serikat melewati pekan yang tidak biasa. Dalam rentang 12...

Bursa Wapres Memanas, Ini Deretan Nama yang Mulai Mencuat

Pemuja.com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka...

Pajak Kurang Rp514 Triliun, Menkeu Minta Rakyat Bantu Pemerintah

Pemuja.com – Mengejutkan, bak petir di siang bolong, tiba-tiba Menteri Keuangan Suahasil...