Pemuja.com – Mengejutkan! Google menghapus 19.372 kanal YouTube berbahasa Indonesia yang menyebarkan narasi dukungan terhadap Pemerintah Indonesia. Penghapusan ini berlangsung selama Juli hingga September 2026.
Ironisnya, di saat yang sama, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) justru menghadapi kritik karena banyak konten yang mengangkat persoalan pemerintah dan aksi masyarakat ikut terkena takedown.
Temuan Google ini tertuang dalam laporan Influence Operations Bulletin kuartal III 2026 yang terbit pada 30 Oktober 2026. Google menyebut kanal-kanal tersebut menjalankan operasi pengaruh terkoordinasi atau coordinated influence operations.
Jumlah penghapusan mencapai 6.888 kanal pada Juli, kemudian melonjak menjadi 10.134 kanal pada Agustus. Google kembali menghapus 2.350 kanal pada September.
Google menyebut jaringan tersebut menyebarkan narasi yang mendukung pemerintah Indonesia. Sebagian kanal juga menyerang pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.
Namun, Google belum mengungkap siapa pengelola jaringan tersebut, siapa yang mendanai, dan apakah ada pihak tertentu yang mengendalikan aktivitas mereka.

Komdigi Panggil Google, Minta Penjelasan
Besarnya jumlah kanal yang dihapus membuat Komdigi meminta penjelasan langsung kepada Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara.
Pada Kamis (19/11/2026), Komdigi menggelar pertemuan dengan perwakilan Google. Pemerintah meminta penjelasan mengenai dasar penghapusan, metode pendeteksian, proses pemeriksaan, hingga tingkat kesalahan sistem yang Google gunakan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan Google mengakui laporan kuartal III tersebut belum memberikan penjelasan pendukung yang cukup.
Komdigi juga meminta Google menjelaskan apakah seluruh kanal yang mereka hapus benar-benar berasal dari Indonesia atau hanya menggunakan bahasa Indonesia.
Google sendiri menyatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan untuk menghentikan operasi pengaruh terkoordinasi secara global. Perusahaan juga menegaskan kebijakan itu berlaku tanpa memandang pandangan politik.
Baca Juga : Polri Tunda Ekspos Dugaan Makar Kasus Penyadapan di Kejagung
Komdigi dikritik soal Penghapusan Konten
Di tengah persoalan tersebut, Komdigi menghadapi persoalan lain yang tidak kalah serius.
SAFEnet bersama Remotivi mencatat 127 konten media sosial mengalami moderasi atau takedown sepanjang April hingga 8 November 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 94 konten atau 74 persen terkena moderasi atas permintaan Komdigi.
Sementara itu, 33 konten lainnya terkena moderasi berdasarkan aturan komunitas masing-masing platform.
Yang menarik, sebagian besar konten tersebut justru berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah.
Rinciannya, 32 konten mengkritik Presiden Prabowo Subianto dan 32 konten lainnya mengkritik pejabat serta kebijakan pemerintah. Selain itu, terdapat 16 konten terkait demonstrasi dan 13 konten mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Unggahan mengenai aksi mahasiswa, termasuk demonstrasi di Jakarta dan Yogyakarta, ikut menjadi bagian dari persoalan moderasi konten demonstrasi yang dicatat kedua lembaga tersebut.
Bahkan para pengunggah konten menantang Komdigi dengan terus menyebarkan konten demo aksi mahasiswa tersebut secara masif walaupun sudah di take down.
Konten karhutla juga memunculkan pertanyaan besar. Sejumlah warga yang mengunggah informasi dan kritik mengenai penanganan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera mengeluhkan pembatasan akses terhadap konten mereka.
Namun, Komdigi membantah meminta penghapusan sejumlah konten karhutla. Pemerintah menyatakan perlu mencocokkan data dengan temuan kedua lembaga tersebut.

Menteri Komdigi Ditantang Debat Terbuka
Persoalan takedown ini bahkan memicu aksi langsung di depan kantor Komdigi.
Pada Selasa (17/11/2026), SAFEnet bersama Remotivi dan Kabinet Bayangan menggelar aksi untuk memprotes kebijakan moderasi konten.
Mereka menantang Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melakukan debat terbuka mengenai penghapusan konten kritik masyarakat.
Sebelumnya, SAFEnet mengundang Meutya untuk berdebat di Taman Pandang Istana. Namun, karena tidak mendapat respons, massa kemudian bergerak menuju kantor Komdigi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Mereka meminta Komdigi menentukan jadwal debat terbuka agar pemerintah dapat menjelaskan dasar kebijakan takedown sekaligus menjawab berbagai temuan masyarakat sipil.
Salah satu pesan yang mereka bawa dalam aksi tersebut berbunyi, “Kritik Warga Bukan Ancaman Negara.”
Jangan Sampai Komdigi Menjadi Alat Pembungkam Kritik
Rangkaian persoalan ini menempatkan Komdigi dalam posisi yang perlu mendapat perhatian serius.
Di satu sisi, pemerintah meminta Google transparan dalam menghapus 19 ribu kanal yang mendukung pemerintah. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus menjelaskan mengapa puluhan konten kritik, informasi bencana, dan demonstrasi masyarakat ikut terkena pembatasan.
Angka 74 persen dari temuan SAFEnet dan Remotivi tentu tidak bisa diabaikan. Apalagi, konten yang terkena moderasi bukan hanya soal hiburan atau informasi yang tidak jelas. Sebagian membahas kebakaran hutan, kebijakan pemerintah, hingga aksi mahasiswa.
Di sinilah kritik terhadap Komdigi perlu semakin keras. Jangan sampai kementerian yang seharusnya melindungi ruang digital justru membuat masyarakat takut menyampaikan kritik.
Pemerintah tidak boleh hanya menuntut transparansi dari Google, tetapi juga harus berani membuka data dan menjelaskan setiap permintaan penghapusan konten yang mereka ajukan.
Jika informasi mengenai karhutla, demonstrasi mahasiswa, dan kritik terhadap kebijakan pemerintah ikut terkena pembatasan, masyarakat berhak mengetahui alasannya.
Jangan sampai Komdigi lebih cepat mengurus penghapusan konten yang mengkritik pemerintah daripada memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar.
Sebab, tugas pemerintah bukan melindungi pejabat dari kritik, melainkan melindungi hak masyarakat untuk berbicara, mengetahui, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Baca Artikel Lainnya :
- UMP Naik 7,1 Persen: Upah Layak dan Napas Usaha Tidak Harus Saling Mengalahkan
- Ketika Pramono Tetapkan UMP Rp6,13 Juta, Pengusaha dan Buruh Sama-Sama Protes
- Ironi! Ketika Komdigi Takedown Konten Kritik, Google Malah Hapus 19 Ribu Kanal Pro-Pemerintah
- UU Perampasan Aset Tuai Kritik, Kekayaan Tidak Wajar Justru Tak Diatur
- Pertemuan Bersejarah Trump-Xi-Putin Berakhir, Apa Hasilnya?
Leave a comment