Pemuja.com – Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto belum selesai. Setelah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada dua jenderal bintang dua, Polri kini menyiapkan komisi banding. Di sisi lain, penyidik masih menelusuri siapa saja pihak yang menerima hasil penyadapan tersebut.
Dua jenderal yang terkena PTDH yakni Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi. Polri lebih dahulu menjatuhkan sanksi kepada Ahrie, kemudian menyusul Eko Hadi pada 17 November 2026.
Keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut. Polri pun akan membentuk Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Banding untuk memeriksa pengajuan mereka.

Dua Jenderal Bintang Dua Terkena PTDH
Ahrie Sonta dan Eko Hadi bukan perwira biasa. Keduanya menyandang pangkat Irjen atau jenderal bintang dua sebelum Polri menjatuhkan sanksi PTDH.
Dalam perkara ini, penyidik menduga keduanya memiliki peran dalam rantai pelaksanaan penyadapan tanpa prosedur resmi.
Meski menerima putusan pemecatan, keduanya menggunakan hak untuk mengajukan banding. Polri memastikan proses tersebut berjalan sesuai ketentuan.

Dugaan Peran Empat Jenderal
Dalam rapat bersama Komisi III DPR pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan dugaan keterlibatan empat jenderal dalam kasus penyadapan tanpa izin.
Kapolri menyebut mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pihak yang diduga menerima hasil akhir penyadapan atau end user.
Dalam dugaan tersebut, Irjen Slamet Uliandi menyetujui penyadapan dan mengirimkan laporannya kepada Listyo. Slamet juga menyampaikan instruksi kepada Eko Hadi. Selanjutnya, Ahrie Sonta meneruskan arahan kepada para operator.
Para pelaku diduga menyasar sejumlah pihak, mulai dari lingkaran Presiden, kementerian, anggota DPR, tokoh politik, gubernur, Kapolda, hingga KPK, kejaksaan, internal Polri, aktivis, dan mahasiswa
Namun, seluruh dugaan peran tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.
Benarkah Listyo Sigit Penerima Akhir?
Penyebutan Listyo Sigit sebagai end user memunculkan pertanyaan. Benarkah mantan Kapolri itu menjadi satu-satunya penerima akhir informasi, atau masih ada pihak lain yang ikut memanfaatkan hasil penyadapan?
Keraguan terhadap dugaan tersebut membuat Polri perlu membuka rangkaian informasi secara lebih transparan. Pengusutan tidak cukup hanya berhenti pada operator atau pejabat yang menjalankan perintah.
Masyarakat perlu mengetahui siapa yang memberi perintah, siapa yang menerima hasil penyadapan, dan untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan.
Jika Listyo Sigit memang menjadi penerima akhir, Polri perlu menunjukkan dasar yang mendukung kesimpulan itu. Namun, jika ada pihak lain yang berkepentingan, penyidik juga harus mengungkapnya.
Kasus ini menyangkut keamanan Presiden dan penggunaan kewenangan aparat. Karena itu, pengusutan harus menjawab satu pertanyaan penting: apakah benar Listyo Sigit menjadi end user, atau justru ada pihak lain di balik rantai penyadapan tersebut?
Baca Artikel Lainnya :
- Trump Puji Prabowo di KTT ASEAN-AS, Sebut Pemimpin Hebat
- ESDM Pastikan Belum Ada Izin Tambang di Perairan Ujung Kulon
- Dua Jenderal Bintang Dua Dipecat, Siapa Lagi di Balik Kasus Penyadapan?
- Tiga Pemimpin Terkuat Dunia Segera Bertemu, Bicarakan Apa?
- Dasco soal Jadi Wapres : Tolong Hormati Hak Prabowo
Leave a comment