Pemuja.com – Pro dan kontra mewarnai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan UMP sebesar Rp6.136.941 per bulan. Angka ini naik Rp407.065 atau sekitar 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876.
Namun, keputusan tersebut belum memuaskan kedua pihak. Kalangan pengusaha menilai kenaikan itu memberatkan dunia usaha. Sementara itu, serikat buruh menolak karena menganggap kenaikannya belum cukup dan tetap menuntut UMP sebesar Rp6,21 juta.
Tiga Usulan dalam Penetapan UMP
Sebelum menetapkan angka tersebut, Dewan Pengupahan DKI Jakarta menerima tiga usulan dari unsur pemerintah, pengusaha, dan buruh.
Unsur pengusaha melalui Kadin mengusulkan UMP sebesar Rp6.047.589. Sementara itu, serikat buruh mengajukan Rp6.210.040. Adapun pemerintah mengusulkan Rp6.136.941 dan akhirnya menetapkan angka tersebut.
Pemerintah menggunakan nilai alfa 0,775 dalam perhitungan UMP. Angka ini berada di antara usulan pengusaha yang menggunakan alfa 0,5 dan buruh yang meminta alfa 1.
Pramono menyebut keputusan tersebut sebagai jalan tengah untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.

Kadin Menilai Kenaikan Memberatkan
Dari sisi pengusaha, Kadin menilai kenaikan UMP sebesar 7,1 persen cukup berat bagi dunia usaha.
Pengusaha masih menghadapi berbagai tekanan ekonomi dan harus menjaga biaya operasional. Mereka juga perlu mempertahankan kelangsungan bisnis serta menghindari pengurangan tenaga kerja.
Karena itu, Kadin menilai tuntutan buruh agar UMP mencapai Rp6,21 juta kurang mempertimbangkan kondisi perusahaan, terutama usaha yang memiliki kemampuan keuangan terbatas.
Buruh Tolak dan Minta UMP Direvisi
Berbeda dengan pengusaha, serikat buruh justru menganggap kenaikan Rp407 ribu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja di Jakarta.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menolak keputusan tersebut dan meminta Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP sebesar Rp6.210.040.
Buruh menilai biaya hidup di Jakarta terus meningkat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, transportasi, tempat tinggal, dan berbagai kebutuhan lainnya membuat pekerja membutuhkan upah yang lebih tinggi.
Jika pemerintah tidak mengubah keputusan, KSPI dan Partai Buruh menyiapkan aksi demonstrasi di Balai Kota. Mereka juga mempertimbangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pramono Ancam Sanksi Perusahaan yang Tidak Patuh
Di tengah penolakan kedua pihak, Pramono menegaskan seluruh perusahaan di Jakarta wajib mengikuti ketentuan UMP 2027.
Ia juga mengancam memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak membayar upah sesuai ketentuan. Dengan demikian, perusahaan tidak bisa mengabaikan keputusan pemerintah yang mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Pramono mengakui keputusan ini tidak mungkin memuaskan semua pihak. Namun, ia menilai angka Rp6.136.941 sudah mempertimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha.
Baca Juga : Ironi! Ketika Komdigi Takedown Konten Kritik, Google Malah Hapus 19 Ribu Kanal Pro-Pemerintah
Kenaikan Upah Harus Sejalan dengan Biaya Hidup
Pro-kontra UMP Jakarta 2027 memperlihatkan dua persoalan berbeda. Pengusaha harus menjaga kemampuan perusahaan membayar upah. Sementara itu, pekerja membutuhkan penghasilan yang mampu mengejar kenaikan biaya hidup.

Namun, pemerintah juga harus melihat persoalan yang lebih besar. Harga sembako, kebutuhan rumah tangga, transportasi, tempat tinggal, hingga berbagai biaya lainnya terus melonjak setiap tahun, apalagi tinggal di Ibukota. Kondisi ini membuat masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Jangan sampai kenaikan UMP hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi tidak banyak membantu kehidupan pekerja. Apalagi, masyarakat masih harus menghadapi berbagai pungutan dan kewajiban pajak yang terus membebani pengeluaran.
Pemerintah jangan hanya sibuk menghitung kenaikan upah dan menuntut kepatuhan perusahaan. Pengendalian harga kebutuhan pokok, biaya hidup, serta beban pajak juga harus menjadi perhatian serius.
Rakyat terus dituntut membayar ini dan itu, sementara penghasilan mereka semakin sulit mengejar kebutuhan hidup. Kesejahteraan bukan sekadar angka UMP, tetapi kemampuan masyarakat untuk hidup layak tanpa terus dihantui beban pengeluaran yang semakin besar.
Baca Artikel Lainnya :
- UMP Naik 7,1 Persen: Upah Layak dan Napas Usaha Tidak Harus Saling Mengalahkan
- Ketika Pramono Tetapkan UMP Rp6,13 Juta, Pengusaha dan Buruh Sama-Sama Protes
- Ironi! Ketika Komdigi Takedown Konten Kritik, Google Malah Hapus 19 Ribu Kanal Pro-Pemerintah
- UU Perampasan Aset Tuai Kritik, Kekayaan Tidak Wajar Justru Tak Diatur
- Pertemuan Bersejarah Trump-Xi-Putin Berakhir, Apa Hasilnya?
Leave a comment