Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941, naik 7,1% atau Rp407.065 dari UMP 2026 yang Rp5.729.876. Kenaikan ini lebih tinggi daripada tahun lalu yang 6,1 persen. Seperti biasa, keputusan ini disambut keluhan dari dua arah. Redaksi melihat ada hal yang lebih penting daripada siapa yang menang: waktu keputusan ini jatuh bersamaan dengan tekanan lain terhadap biaya usaha.
Perdebatan yang sebenarnya kecil
Unsur pengusaha di Dewan Pengupahan mengusulkan Rp6.047.589 dengan nilai alfa 0,5, sedangkan angka yang ditetapkan sesuai usulan unsur pemerintah. Sebaliknya, KSPI dan Partai Buruh menolak angka itu dan meminta direvisi menjadi Rp6,21 juta.
Jika dihitung, jarak usulan pengusaha ke angka yang ditetapkan hanya sekitar Rp89 ribu per bulan. Jarak dari angka yang ditetapkan ke tuntutan buruh sekitar Rp73 ribu per bulan. Pertengkaran sengit ini terjadi pada selisih yang relatif kecil. Itu menandakan perdebatan upah kita terlalu lama berputar di persentase, dan terlalu jarang membahas apa yang membuat usaha mampu menggaji lebih tinggi.

Dua tekanan datang bersamaan
Biaya tenaga kerja naik pada saat biaya uang juga naik. BI baru saja menaikkan BI-Rate 25 basis poin menjadi 6 persen. Rupiah pun terus mencetak rekor terendah meski BI sudah berupaya menahannya. Bagi perusahaan besar yang bergantung pada pasar modal dan kontrak jangka panjang, ini soal margin. Bagi usaha kecil yang bergantung pada pinjaman berbunga mengambang dan bahan baku impor, ini soal bertahan.
Pelaku usaha pada akhirnya harus memutuskan apakah kenaikan biaya itu diserap sendiri atau diteruskan ke konsumen lewat harga. Keduanya punya batas. Menyerap terlalu lama menggerus laba, dan menaikkan harga di tengah daya beli yang tertekan bisa memukul penjualan.
Sikap kami
Pertama, upah layak bukan beban yang dicari-cari. Pekerja Jakarta menghadapi biaya hidup tinggi, dan kenaikan 7,1 persen berada dalam rentang usulan serikat buruh nasional yang 7,5 hingga 9,5 persen, tepat di bawah batas bawahnya. Menganggap tuntutan upah sebagai ancaman bagi dunia usaha adalah cara pandang yang sudah usang.
Kedua, pengusaha tidak boleh berhenti pada keluhan. Kadin menilai kenaikan upah harus diimbangi peningkatan produktivitas tenaga kerja. Kritik ini benar, tetapi menjadi tugas perusahaan juga untuk menjawabnya: pelatihan, otomasi yang melengkapi pekerja alih-alih menggantikannya, dan sistem kerja yang lebih efisien. Produktivitas tidak datang dengan sendirinya hanya karena pengusaha memintanya.
Ketiga, pemerintah punya pekerjaan rumah. HIPMI meminta kemampuan UMKM diperhatikan. Jika upah ditetapkan seragam sementara biaya pembiayaan naik, pemerintah perlu menyiapkan sisi lain dari persamaan itu: kredit berbunga terjangkau untuk usaha kecil, insentif pelatihan, dan kejelasan aturan agar pelaku usaha bisa merencanakan biaya setahun ke depan.
Keempat, jangan menjadikan PHK sebagai jawaban pertama. Memangkas tenaga kerja memberi penghematan sesaat, tetapi menghilangkan keterampilan yang mahal dibangun dan menekan daya beli yang menjadi pasar usaha itu sendiri.
Penutup
Gubernur Pramono meminta pengusaha tetap bertahan. Bertahan saja tidak cukup. Dunia usaha yang sehat adalah yang mampu membayar lebih tinggi karena bekerja lebih produktif. Upah dan keberlangsungan usaha bukan dua kubu yang harus saling mengalahkan. Keduanya dua sisi dari ekonomi yang sama, dan tugas kita adalah menaikkan yang satu tanpa meruntuhkan yang lain.
Leave a comment