Pemuja.com – Aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk berisi kritik terhadap penanganan krisis iklim di Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Aksi tersebut mendapat respons dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Greenpeace menyoroti dampak krisis iklim terhadap kehidupan masyarakat. Organisasi lingkungan itu menilai bencana ekologis dan cuaca ekstrem dapat memperburuk kondisi ekonomi warga, termasuk melalui kenaikan biaya hidup.
Menanggapi kritik tersebut, Prasetyo menegaskan pemerintah terus berupaya menangani berbagai bencana di Indonesia. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah ialah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Greenpeace Soroti Krisis Iklim dan Biaya Hidup
Dalam aksinya, para aktivis membentangkan spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”. Spanduk tersebut menghadap ke utara, tepat ke arah Istana Merdeka.
Sementara itu, spanduk kedua memuat tulisan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”. Pesan tersebut mengarah ke sisi selatan Bundaran HI.
Greenpeace menghubungkan persoalan lingkungan dengan kesejahteraan masyarakat. Menurut organisasi tersebut, cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan sumber penghidupan.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan dampak krisis iklim semakin membebani masyarakat, terutama kelompok pekerja yang rentan secara ekonomi.
Greenpeace juga mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar lebih serius menangani krisis iklim. Mereka menyoroti kabut asap berkepanjangan dan bencana ekologis yang berpengaruh terhadap kesehatan serta kehidupan sehari-hari masyarakat.
Istana Tegaskan Pemerintah Tangani Karhutla
Menanggapi aksi tersebut, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah terus berupaya menangani bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
“Yah, kita semua berusaha sekeras-kerasnya, semua dilakukan,” ujar Prasetyo.
Ia menegaskan pemerintah tidak tinggal diam menghadapi persoalan lingkungan. Menurutnya, berbagai langkah telah dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Prasetyo menjelaskan, pemerintah mengerahkan petugas darat, relawan, dan armada udara untuk membantu pemadaman. Penanganan juga mempertimbangkan karakteristik lahan gambut yang berbeda dengan tanah mineral.
Selain upaya pemadaman, pemerintah menjalankan penegakan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Prasetyo menyebut perusahaan yang terbukti terlibat dapat menghadapi sanksi berat, termasuk pencabutan izin.
Pemerintah juga mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mendukung penanganan karhutla di sejumlah wilayah.
Operasi Modifikasi Cuaca Berlangsung di Empat Provinsi
Berdasarkan data penanganan karhutla hingga Selasa (20/10/2026) pukul 06.00 WIB, operasi modifikasi cuaca berlangsung di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
Di Sumatera Selatan, operasi tersebut telah berlangsung sejak 16 Oktober 2026. Sementara itu, Kalimantan Tengah memulai operasi pada 26 Agustus 2026.
Kalimantan Selatan menjalankan operasi modifikasi cuaca sejak 10 Oktober 2026. Adapun Kalimantan Barat telah melaksanakan operasi tersebut sejak 22 Agustus 2026.
Pemerintah mengandalkan pemadaman darat, dukungan udara, operasi modifikasi cuaca, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum untuk menangani karhutla.
Di tengah upaya tersebut, aksi Greenpeace kembali mengangkat tuntutan agar penanganan krisis iklim mendapat perhatian serius karena dampaknya berkaitan erat dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Leave a comment