Pemuja.com – Perdebatan sengit menghias media sosial mengenai rencana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Rencana yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo itu memunculkan beragam pertanyaan. Apalagi, di tengah polemik penyelamatan satwa langka tersebut, muncul fakta bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menetapkan perairan sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Bak gayung bersambut, dua persoalan ini kini menjadi bahan perbincangan masyarakat. Di satu sisi, pemerintah ingin memindahkan sebagian badak Jawa dengan alasan menghindari ancaman bencana alam. Di sisi lain, pemerintah sudah memasukkan perairan di sekitar habitat aslinya ke dalam peta wilayah pertambangan.
Kondisi ini memunculkan kecurigaan dan kekhawatiran masyarakat. Sebagian pihak mempertanyakan apakah masa depan kawasan Ujung Kulon benar-benar hanya berkaitan dengan konservasi atau juga menyimpan kepentingan lain.

Hashim Ingin Pindahkan Badak ke Jawa Timur
Wacana pemindahan badak Jawa disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam konferensi perubahan iklim COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Hashim menilai keberadaan seluruh populasi badak Jawa di satu kawasan menyimpan risiko besar. Ancaman gempa bumi, tsunami, hingga aktivitas Gunung Anak Krakatau bisa mengancam kelangsungan hidup satwa yang sangat langka tersebut.
Ia kemudian mengusulkan pemindahan sebagian badak ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Hashim juga membuka peluang pendanaan dari lembaga internasional maupun investor untuk mendukung rencana tersebut.
Namun, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa gagasan ini masih membutuhkan kajian ilmiah. Pemerintah harus memastikan Alas Purwo memiliki kondisi ekologis yang sesuai untuk mendukung kehidupan badak Jawa.
Bahlil Sudah Tetapkan Perairan Ujung Kulon sebagai Wilayah Tambang
Persoalan semakin menarik setelah masyarakat menyoroti kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, Bahlil menetapkan wilayah pertambangan yang mencakup perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.
Bahlil menandatangani keputusan tersebut pada 12 Februari 2026, sekitar sembilan bulan sebelum Hashim menyampaikan gagasan pemindahan badak.
Dalam peta lampiran keputusan, kawasan perairan sekitar Ujung Kulon masuk kategori Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), termasuk untuk mineral logam.
Masuknya kawasan perairan sekitar habitat badak ke dalam peta WUP memunculkan pertanyaan mengenai arah perlindungan kawasan Ujung Kulon ke depan.

Penolakan Warga Pandeglang
Penolakan terhadap rencana pemindahan badak tidak hanya muncul di media sosial. Sejumlah pejabat daerah dan kelompok masyarakat Pandeglang juga menyampaikan keberatan.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan keberatan karena badak Jawa merupakan salah satu identitas Banten.
Sikap serupa disampaikan Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi. Ia secara terbuka menolak pemindahan tersebut karena badak Jawa merupakan ikon Kabupaten Pandeglang.
Iing bahkan mengingatkan pengalaman kematian badak bernama Musofa setelah menjalani translokasi ke kawasan konservasi di Ujung Kulon pada November 2025.
Menurutnya, pemindahan satwa langka membutuhkan perhitungan matang. Ia juga mengingatkan pemerintah agar lebih dahulu memperkuat perlindungan habitat asli.
Di media sosial, muncul pula narasi yang mempertanyakan alasan ancaman letusan gunung sebagai dasar pemindahan. Warganet mengingatkan bahwa badak Jawa sudah menghuni kawasan Ujung Kulon sejak lama, termasuk melewati peristiwa letusan dahsyat Gunung Krakatau pada 1883.

Sebagian masyarakat menilai keberadaan badak yang masih bertahan hingga sekarang menunjukkan bahwa habitat tersebut telah menjadi bagian dari sejarah panjang kehidupan satwa langka itu.
Mereka mempertanyakan mengapa pemerintah tidak lebih dahulu memperkuat sistem mitigasi bencana dan perlindungan habitat, ketimbang memindahkan satwa yang sudah beradaptasi dengan lingkungannya.
Kelompok masyarakat lainnya juga mengaitkan polemik relokasi dengan penetapan wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon.
Gerakan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDU), misalnya, menyuarakan kekhawatiran mengenai kemungkinan kepentingan pertambangan emas di kawasan tersebut. Namun, dugaan mengenai hubungan relokasi dan kepentingan tambang belum terbukti.
Jangan Sampai Badak Dipindahkan Demi Kepentingan Tambang
Pemerintah tentu memiliki alasan untuk mengantisipasi ancaman bencana terhadap populasi badak Jawa. Namun, upaya penyelamatan satwa langka tidak cukup hanya dengan memindahkan sebagian populasinya ke tempat lain.
Pemerintah juga harus menjelaskan secara terbuka mengapa perairan di sekitar kawasan konservasi Ujung Kulon masuk dalam peta wilayah usaha pertambangan.
Apalagi, masyarakat Pandeglang selama ini mengenal Ujung Kulon sebagai kawasan konservasi yang menjadi kebanggaan daerah sekaligus rumah bagi salah satu satwa paling langka di dunia.
Jika pemerintah benar-benar ingin menyelamatkan badak Jawa, perlindungan habitat aslinya harus menjadi prioritas. Jangan sampai badaknya dipindahkan, sementara kekayaan alam di sekitar rumah lamanya justru menjadi incaran kepentingan ekonomi.
Baca Artikel Lainnya :
- Dasco soal Jadi Wapres : Tolong Hormati Hak Prabowo
- Bursa Wapres Memanas, Gelombang Dukungan untuk Dasco Menguat
- Habiburokhman Akan Pimpin Tim Verifikasi Pengganti Cawapres
- Hashim Bicara Penyelamatan Badak, Rencana Pindah ke Jatim Picu Kontroversi
- Pertalite Disebut Rp18 Ribu per Liter, Mengapa Pertamax Justru Rp15.950?
Leave a comment