Home Berita Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Surat Diserahkan ke Prabowo
BeritaNasional

Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Surat Diserahkan ke Prabowo

Share
Share

Pemuja.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar tersebut pada Rabu (11/11/2026).

Gibran disebut menyerahkan surat pengunduran dirinya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan berlangsung di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Saat awak media meminta konfirmasi, Budi Arie memberikan jawaban singkat. “Betul,” kata Budi Arie, Rabu (11/11/2026).

Sumber yang dekat dengan Gibran juga membenarkan informasi tersebut kepada CNN Indonesia. Kabar ini langsung memicu perhatian publik karena muncul di tengah tekanan politik terhadap putra sulung Joko Widodo.

Gibran Sampaikan Keinginan Mundur kepada Prabowo

Sebelum kabar penyerahan surat muncul, Gibran menemui Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan isi pertemuan keduanya. Mereka membahas dinamika politik dan polemik dokumen pendidikan Gibran.

Prasetyo juga membenarkan bahwa Gibran menyampaikan keinginan untuk mundur dari jabatan wakil presiden.

Prabowo kemudian memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Presiden juga tidak menolak keinginan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Gibran turut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Dia ingin menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Polemik Ijazah Gibran Picu Tekanan Politik

Persoalan dokumen pendidikan menjadi salah satu sumber tekanan terhadap Gibran. Polemik tersebut semakin ramai setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah pendidikan luar negeri setara SMA atau sederajat.

Sementara itu, MA memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan tersebut kemudian memicu perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran saat mengikuti Pilpres 2024.

Gibran sebelumnya menyatakan akan memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Dia juga ingin berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menentukan langkah selanjutnya.

120 Anggota DPR Dorong Pemakzulan Gibran

Tekanan terhadap Gibran juga datang dari parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Usulan tersebut melibatkan anggota Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa DPR akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui mekanisme rapat paripurna.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya sejumlah anggota parlemen untuk mendorong proses pemakzulan Gibran.

Anggota DPR Mardani Ali Sera juga menegaskan bahwa proses HMP tetap berjalan. Menurutnya, DPR tidak bisa menghentikan proses tersebut hanya karena muncul kabar pengunduran diri Gibran.

Dengan demikian, persoalan jabatan wakil presiden masih menjadi perhatian parlemen. DPR perlu melihat perkembangan resmi pengunduran diri sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Bagaimana Nasib Kursi Wapres Setelah Gibran Mundur?

Pengunduran diri Gibran turut memunculkan pertanyaan mengenai pengganti wakil presiden. Konstitusi Indonesia telah mengatur mekanisme tersebut melalui Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan mekanisme pengisian jabatan tersebut.

Apabila jabatan wakil presiden kosong, Presiden harus mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Selanjutnya, MPR memilih satu dari dua nama tersebut melalui sidang. Konstitusi memberikan waktu paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden pengganti.

Karena itu, pengunduran diri Gibran tidak hanya menyangkut persoalan politik. Keputusan tersebut juga membawa konsekuensi terhadap tata kelola pemerintahan dan mekanisme ketatanegaraan.

Publik kini menunggu langkah resmi Prabowo, Gibran, DPR, dan MPR. Perkembangan selanjutnya akan menentukan nasib kursi wakil presiden dalam pemerintahan saat ini.

Baca Artikel Lainnya :

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don't Miss

Vonis Sudewo 8,5 Tahun, Warga Pati Gelar Syukuran

Pemuja.com – Bupati Pati nonaktif Sudewo akhirnya divonis 8 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi. Majelis hakim menyatakan Sudewo terbukti menerima suap...

BMKG Sebut Dry Ice Digunakan untuk Urai Kabut Asap Karhutla

Pemuja.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menggunakan dry ice atau es kering untuk membantu mengurai kabut...

Related Articles

Demo Jogja Berakhir Ricuh, 157 Orang Diamankan

Pemuja.com – Demonstrasi di Yogyakarta berakhir ricuh pada Selasa (10/11/2026) malam. Bentrokan...

120 Anggota DPR Usulkan Pemakzulan Gibran, 8 Fraksi Sepakat Ajukan HMP

Pemuja.com – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru....

Gibran Mau Mundur Jadi Wapres, Siapa Sosok penggantinya?

Pemuja.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan ingin mengundurkan diri dari...

Raffi Ahmad Kembali Jadi Perbincangan, ICW Ungkap Belanja Influencer Rp14,69 Miliar

Pemuja.com – Belum selesai polemik acara Sumpah Pemuda yang digelar Polda Metro...