Refleksi Dua Tahun Prabowo-Gibran, Antara Janji, Capaian, dan Suara Rakyat

Pemuja.com – Esok, Tanggal 20 Oktober menandai dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Momentum ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi capaian sekaligus menyoroti berbagai pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan pemerintah.

Seperti dibahas dalam berita sebelumnya, persoalan ekonomi, tekanan dunia kerja, bencana, dan kebakaran hutan masih menjadi tantangan. Di sisi lain, pemerintah menjalankan berbagai program besar.

Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan rumah rakyat, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih hingga pemeriksaan kesehatan gratis.

Pertanyaannya, sejauh mana program tersebut berjalan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat?

Sejumlah Capaian yang Layak Diapresiasi

Pemerintah mendorong peningkatan produksi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Penguatan cadangan beras dan upaya mencapai swasembada menjadi bagian dari agenda tersebut.

Program MBG juga menjangkau puluhan juta penerima. Di bidang pendidikan, Sekolah Rakyat membuka akses belajar bagi anak dari keluarga kurang mampu. Sementara itu, Cek Kesehatan Gratis mendorong masyarakat memeriksa kondisi kesehatannya sejak dini.

Pemerintah juga menjalankan program 3 juta rumah untuk memperluas akses hunian. Program ini mencakup rumah subsidi dan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Di sektor energi, pemerintah mendorong hilirisasi dan pengembangan bahan bakar berbasis nabati.

Berbagai program tersebut menunjukkan besarnya agenda pembangunan dan layak di apresiasi.

Program Unggulan Dihantui Dugaan Penyimpangan

Di balik program besar, muncul persoalan yang perlu mendapat perhatian. MBG, misalnya, program unggulan ini menghadapi sorotan akibat dugaan korupsi pengadaan dan kasus keracunan makanan.

Pada pertengahan 2026, lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait program MBG. Perkara tersebut mencakup pengadaan motor listrik, jual beli titik SPPG, serta pengadaan barang yang dinilai tidak relevan, seperti televisi, tablet, dan sepatu.

Jika digabungkan, nilai pengadaan tersebut mencapai sekitar Rp10 triliun. Yang menarik, nama Naniek S. Deyang, yang saat itu menjabat sebagai pimpinan BGN, tidak termasuk dalam daftar lima tersangka tersebut.

Masalah MBG juga menyangkut keamanan pangan. Insiden keracunan di berbagai daerah menimbulkan pertanyaan tentang kualitas bahan, kebersihan dapur, dan proses distribusi.

Data JPPI mencatat 15.735 korban sepanjang Januari–Agustus 2026. Sementara itu, BGN melaporkan 5.482 korban dalam 71 kejadian sejak akhir Juli hingga awal September.

Program yang bertujuan meningkatkan gizi justru bisa membahayakan penerima jika standar keamanan pangan diabaikan.

Koperasi Desa Merah Putih juga perlu mendapat pengawasan ketat. Program ini membutuhkan anggaran besar untuk membangun gerai, gudang, dan fasilitas usaha. Namun, pembentukan koperasi belum tentu menjamin kegiatan usaha berjalan baik.

KPK dan lembaga pengawas perlu mencermati indikasi penyimpangan jika menemukan bukti awal. Pengawasan juga penting dalam pembangunan Sekolah Rakyat dan rumah subsidi, terutama terkait pengadaan, biaya, kualitas bangunan, serta ketepatan penerima.

Besarnya anggaran harus sejalan dengan transparansi. Pemerintah perlu memastikan uang negara benar-benar memberi manfaat, bukan membuka peluang bagi pihak yang mencari keuntungan pribadi di kalangan kolega dekat.

Kabinet Berulang Kali Berubah, Pejabat Bertambah

Pergantian pejabat menjadi salah satu sorotan selama pemerintahan Prabowo. Hingga Oktober 2026, reshuffle kabinet telah dilakukan tujuh kali sejak 2024.

Pergantian menteri dapat menjadi bagian dari evaluasi presiden. Namun, perubahan berulang juga memunculkan pertanyaan tentang kesinambungan kebijakan dan koordinasi antarkementerian.

Sorotan lain muncul dari bertambahnya posisi pejabat dan struktur pendukung presiden, mulai dari staf khusus, utusan khusus, wakil menteri, hingga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pemerintah perlu menjelaskan fungsi dan hasil kerja setiap posisi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Tanpa kejelasan tersebut, penambahan jabatan berisiko memicu pemborosan anggaran dan menimbulkan kesan sekadar menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan.

Bidang Hukum

Di bidang hukum, KPK mengungkap dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor melalui operasi tangkap tangan pada September 2026. Kasus ini menyoroti dugaan penyimpangan dalam layanan pertanahan.

Kasus ini menyeret nama Nusron Wahid selaku Menteri ATR/Kepala BPN untuk menjadi saksi, namun dua kali dipanggil KPK, dua kali pula beliau mangkir.

Dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023–2024 juga berlanjut ke proses hukum dan menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Meski perkaranya berasal dari periode sebelum pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan penuh, penanganannya tetap menjadi ujian bagi penegakan hukum.

Kedua perkara ini menuntut proses hukum yang transparan. Pengurusan tanah harus bebas dari pungutan ilegal, sedangkan pembagian kuota haji harus mengutamakan keadilan bagi jemaah.

Baca Juga : Refleksi Dua Tahun Prabowo-Gibran, Ekonomi dan Bencana Jadi Ujian

Dana Bencana dan Penertiban Kawasan Hutan

Dugaan korupsi dana siap pakai untuk penanganan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menjadi sorotan. Pada Oktober 2026, lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan pengelolaan dana penanganan bencana periode 2024–2026.

Nilai anggaran tersebut sekitar Rp148 miliar, dimana dana tersebut seharusnya membantu masyarakat menghadapi keadaan darurat.

Karena itu, aparat perlu mengusut dugaan penyimpangan dan memastikan pihak yang terbukti bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sementara itu, Satgas Penertiban Kawasan Hutan menyerahkan sekitar Rp13,2 triliun kepada negara pada 6 Oktober 2026. Dana tersebut berasal dari sejumlah penerimaan, termasuk denda administratif dan hasil penanganan tindak pidana khusus.

Pengembalian uang negara patut dicatat. Namun, langkah itu tidak otomatis menuntaskan seluruh persoalan. Jika penyidik menemukan bukti suap, manipulasi perizinan, atau tindak pidana lain, proses hukum tetap perlu berjalan.

Masyarakat juga berhak mengetahui jenis pelanggaran yang ditemukan dan tindak lanjut terhadap pihak yang terlibat.

Aksi Mahasiswa Menjadi Bagian dari Evaluasi

Mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil merencanakan aksi pada besok 20 Oktober 2026 untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Aksi ini berlangsung di tengah evaluasi kondisi ekonomi, program unggulan, dan penegakan hukum.

Pemerintah tentu dapat menjelaskan capaian yang telah diraih. Namun, pemerintah juga perlu menjawab persoalan yang belum selesai secara terbuka.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan besarnya agenda pembangunan. Namun, keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah program atau besarnya anggaran.

Pemerintahan Prabowo Gibran perlu lebih peka mendengarkan suara rakyat kecil, bukan hanya aspirasi para pendukungnya.

Pemerintah harus hadir bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup.

Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan bukan sekadar menjalankan program, tetapi memastikan seluruh rakyat merasakan kesejahteraan dan keadilan

Baca Artikel Lainnya :

• Refleksi Dua Tahun Prabowo-Gibran, Antara Janji, Capaian, dan Suara Rakyat
• IHSG Anjlok Lagi ke Level 4.900-an, Efek MSCI Masih Menghantui
• Refleksi Dua Tahun Prabowo-Gibran, Ekonomi dan Bencana Jadi Ujian
• Prabowo Kembali Pimpin Rapat Karhutla, Bahas Penanganan Kebakaran
• Bahlil Pastikan BBM Bali Aman, Stok Naik Jadi 15 Hari