Pemuja.com – Dua tahun bukan waktu yang singkat untuk menjalankan pemerintahan. Namun, waktu tersebut juga belum tentu cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Pada Selasa, 20 Oktober 2026, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun.
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo-Gibran membawa sejumlah janji melalui agenda Asta Cita. Pemerintah berkomitmen memperkuat ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat.
Lalu, sejauh mana janji tersebut telah diwujudkan? Pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan bencana terus mengancam berbagai wilayah.
IHSG Terpuruk, Lapangan Kerja Dinanti
Sepekan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pasar saham Indonesia mendapat tekanan besar. IHSG anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026 hingga menyentuh level 5.185,10. Tekanan berlanjut pada 19 Oktober. Hingga siang hari, indeks kembali turun ke level 5.003,25.
Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pemegang saham. Jika kepercayaan investor terus melemah, dana bisa ditarik dari Indonesia dan dialihkan ke negara lain. Akibatnya, pendanaan perusahaan dapat terhambat. Ekspansi bisnis pun berisiko tertunda, begitu juga dengan pembukaan lapangan kerja baru.
Di sisi lain, Gibran menjanjikan penciptaan 19 juta lapangan kerja selama lima tahun dalam kampanye Pilpres 2024. Namun, hingga September 2026, sebanyak 63.789 pekerja tercatat melaporkan PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Angka tersebut belum mencakup seluruh kasus PHK di Indonesia.
Sementara itu, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun. Investasi tersebut diklaim mampu menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Meski demikian, besarnya investasi perlu diikuti penyerapan tenaga kerja yang nyata dan penyediaan pekerjaan yang layak.
Tingginya kebutuhan pekerjaan terlihat dari bursa kerja di sejumlah daerah yang diserbu ribuan pelamar. Karena itu, target 19 juta lapangan kerja sangat dinantikan masyarakat.
Pemerintah harus membuktikan bahwa janji tersebut bukan sekadar angka di atas kertas. Lapangan kerja perlu benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat. Jangan sampai target besar hanya menjadi omon-omon, sementara pencari kerja terus menghadapi persaingan ketat.
Baca Juga : Refleksi Dua Tahun Prabowo-Gibran, Antara Janji, Capaian, dan Suara Rakyat
Angka Kemiskinan Turun, Kondisi Nyata Dipertanyakan
BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Penurunan ini menjadi perkembangan positif. Namun, angka tersebut tetap perlu dilihat bersama kondisi ekonomi masyarakat sehari-hari.
Sebagai perbandingan, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan berbeda untuk negara berpendapatan menengah atas. Dalam estimasi 2025, sekitar 64,1 persen penduduk Indonesia berada di bawah standar US$8,30 per orang per hari atau sekitar Rp51.087.
Perbedaan angka tersebut tidak berarti kemiskinan tiba-tiba melonjak. BPS menggunakan garis kemiskinan nasional sebesar Rp669.235 per kapita per bulan. Sementara itu, Bank Dunia menggunakan standar internasional untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antarnegara.
Karena metode dan batas pengukurannya berbeda, membandingkan kedua angka itu tidak bisa secara langsung.
Meski demikian, kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup tetap perlu menjadi perhatian. Sebab, penurunan angka kemiskinan belum tentu menggambarkan seluruh tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga.
Polemik penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) juga sempat mencuat. Sejumlah warga yang merasa masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mengaku masuk desil 9 atau 10, kelompok dengan peringkat kesejahteraan relatif tertinggi.
Desil merupakan pemeringkatan kesejahteraan, bukan ukuran langsung kemiskinan. Namun, jika data tidak akurat, bantuan sosial berisiko salah sasaran. Warga yang membutuhkan bisa kehilangan akses, sedangkan ketepatan data menjadi kunci agar bantuan diterima oleh kelompok yang berhak.
Karena itu, penurunan angka kemiskinan perlu diikuti evaluasi daya beli dan biaya hidup. Apakah kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal semakin terjangkau? Apakah pendapatan keluarga mampu mengimbangi kenaikan harga?
Jangan sampai angka kemiskinan turun dalam laporan, tetapi masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keberhasilan pemerintah semestinya juga terlihat dari kemampuan warga menjalani hidup dengan lebih layak.
Bencana Datang Bertubi-tubi
Di tengah tekanan ekonomi, masyarakat juga harus menghadapi bencana yang datang silih berganti. Banjir bandang di Sumatera, erupsi gunung di sejumlah wilayah, dan gempa di NTT menjadi bagian dari persoalan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Namun, perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana tidak selalu mendapat perhatian yang sama dalam pemberitaan nasional. Padahal, warga terdampak masih membutuhkan bantuan, pemulihan tempat tinggal, serta kepastian untuk kembali menjalani kehidupan normal.
Kini, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menambah persoalan. Kabut asap mengancam kesehatan teruatama anak-anak, mengganggu aktivitas warga, dan berpotensi menghambat transportasi. Dampaknya bahkan dapat meluas hingga ke negara tetangga.
Upaya pemadaman dan penanganan kesehatan memang diperlukan. Namun, pemerintah tidak boleh hanya bergerak ketika api sudah membesar. Pengawasan kawasan rawan, pencegahan sejak dini, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan juga harus diperkuat.
Menteri Kehutanan seharusnya bekerja lebih ekstra dalam menangani hal ini, bukan sebaliknya. Sehingga warga tidak seharusnya terus menanggung dampak bencana yang berulang setiap tahun.
Keberhasilan penanganan bencana tidak cukup diukur dari padamnya api atau surutnya banjir. Kemampuan mencegah bencana dan melindungi masyarakat juga harus menjadi ukuran keberhasilan pemerintah.
Tahun Ketiga Harus Membawa Perubahan
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk mengevaluasi hasil kebijakan sekaligus memperbaiki kekurangan. Memulihkan kepercayaan terhadap pasar modal perlu dilakukan. Penciptaan lapangan kerja harus dipercepat. Distribusi BBM perlu dijaga, sementara dampak karhutla harus ditekan.
Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan angka pertumbuhan ekonomi, investasi, atau penurunan kemiskinan. Masyarakat membutuhkan pekerjaan yang layak, biaya hidup yang terjangkau, layanan publik yang baik, serta perlindungan dari bencana.
Lalu, bagaimana realisasi program unggulan pemerintah selama dua tahun terakhir? Sejauh mana penegakan hukum dijalankan, termasuk terhadap pihak-pihak yang merugikan masyarakat dan lingkungan?
Realisasi program unggulan dan penegakan hukum selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran akan dibahas lebih jauh dalam artikel berikutnya.
Baca Artikel Lainnya :
- Refleksi Dua Tahun Prabowo-Gibran, Antara Janji, Capaian, dan Suara Rakyat
- IHSG Anjlok Lagi ke Level 4.900-an, Efek MSCI Masih Menghantui
- Refleksi Dua Tahun Prabowo-Gibran, Ekonomi dan Bencana Jadi Ujian
- Prabowo Kembali Pimpin Rapat Karhutla, Bahas Penanganan Kebakaran
- Bahlil Pastikan BBM Bali Aman, Stok Naik Jadi 15 Hari
Leave a comment