Pemuja.com – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026). Surat pengunduran dirinya telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI.
Keputusan tersebut membawa konsekuensi terhadap hak keuangan dan fasilitas negara yang akan diterima Gibran setelah tidak lagi menjabat. Lantas, apa bedanya jika seorang Wakil Presiden mundur atau diberhentikan melalui pemakzulan?
Dalam PP Nomor 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden, berhenti atas permintaan sendiri termasuk kategori pemberhentian dengan hormat.
Sementara itu, pemakzulan merupakan mekanisme pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden di tengah masa jabatan. Prosesnya diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Namun, pemakzulan tidak otomatis menghilangkan hak pensiun. Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden merupakan pemberhentian dengan hormat.
Pengecualiannya berlaku apabila MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat. Jika hal itu terjadi, hak pensiun dan fasilitas yang mensyaratkan pemberhentian dengan hormat tidak berlaku.
Hak Pensiun dan Fasilitas Mantan Wakil Presiden
Lantas, apa saja yang berhak diterima Gibran setelah mundur dari jabatan Wakil Presiden?
UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden mengatur sejumlah hak bagi mantan kepala negara dan wakilnya.
Berikut rinciannya:
1. Pensiun 100 persen dari gaji pokok terakhir
Pasal 6 menetapkan pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat. Besaran ini tidak termasuk seluruh tunjangan yang diterima ketika masih menjabat.
2. Tunjangan pensiun
Pasal 7 mengatur tunjangan tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Biaya rumah tangga
Negara menanggung biaya pemakaian air, listrik, dan telepon untuk rumah kediaman mantan Wakil Presiden.
4. Biaya kesehatan keluarga
Negara menanggung biaya perawatan kesehatan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.
5. Rumah kediaman
Pasal 8 mengatur pemberian sebuah rumah yang layak beserta perlengkapannya.
6. Kendaraan dan pengemudi
Mantan Wakil Presiden juga berhak memperoleh sebuah kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Negara menanggung biaya pemeliharaan kendaraan dan gaji pengemudi.
7. Staf pegawai negeri
Pasal 11 memberikan hak kepada mantan Wakil Presiden untuk memiliki staf yang terdiri atas pegawai negeri. Jumlahnya ditentukan Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
Baca Juga : Gibran Resmi Mundur dari Wapres, Beri Pesan Perpisahan
Kapan Hak Pensiun Mulai Berlaku?
Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya kesehatan mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran yang disampaikan atas permintaan sendiri masuk kategori pemberhentian dengan hormat sesuai ketentuan yang berlaku.
Berbagai hak dan fasilitas tersebut tetap melekat pada mantan Wakil Presiden yang telah bekerja selama 2 tahun ini. Dengan pensiun, rumah, kendaraan, hingga biaya kesehatan yang masih ditanggung negara, lantas layakkah pengunduran diri Gibran harus ditangisi para pendukungnya?”
Leave a comment