Pemuja.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi habitat badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Dia memastikan tidak akan menerbitkan izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan di kawasan konservasi tersebut.
Raja Juli menilai keberadaan Taman Nasional Ujung Kulon sangat penting bagi kelangsungan hidup badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Satwa langka tersebut kini hanya memiliki habitat alami di kawasan tersebut.
“Kalau toh tetap ada, nanti izin PPKH-nya tetap di saya, dan saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” kata Raja Juli dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
PPKH merupakan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Persetujuan ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengatur pemanfaatan kawasan hutan bagi kegiatan di luar sektor kehutanan.
Raja Juli Minta Tidak Ada Tambang di Sekitar Ujung Kulon
Raja Juli tidak hanya menolak kegiatan pertambangan di dalam Taman Nasional Ujung Kulon. Dia juga menyarankan agar pemerintah tidak membuka aktivitas tambang di wilayah sekitar kawasan konservasi tersebut.
Menurutnya, keberadaan aktivitas pertambangan berpotensi mengganggu upaya perlindungan ekosistem yang menjadi rumah bagi badak Jawa.
“Saran saya sih lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali itu WUP,” ujarnya.
Raja Juli turut menanggapi informasi mengenai keberadaan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sekitar Ujung Kulon. Dia menyarankan masyarakat dan pihak terkait memeriksa kepastian status wilayah tersebut melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dia kembali menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan hanya akan mendukung kegiatan konservasi di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Pemerintah Pastikan Kawasan Konservasi Tetap Terlindungi
Sebelumnya, pemerintah juga menjelaskan status wilayah pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Badan Komunikasi Pemerintah RI menyebut sebagian wilayah perairan di sekitar taman nasional masuk dalam kategori WUP berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/2026.
Namun, penetapan WUP tidak otomatis memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangan.
Tenaga Ahli Utama Bakom RI Muhamad Hidayat menjelaskan bahwa hingga 18 November 2026, pemerintah belum menerbitkan izin usaha pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon maupun perairan sekitarnya.
Dengan demikian, penetapan wilayah usaha pertambangan dalam peta pemerintah tidak serta-merta mengubah fungsi kawasan konservasi menjadi wilayah pertambangan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama badak Jawa. Kawasan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup salah satu satwa paling langka di dunia.

Pemerintah Perkuat Perlindungan Habitat Badak Jawa
Selain menolak aktivitas pertambangan, Kementerian Kehutanan berencana memperkuat perlindungan ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon.
Raja Juli menyebut pemerintah perlu memperbaiki kondisi hutan, merehabilitasi ekosistem, serta meningkatkan pengamanan kawasan. Upaya tersebut mencakup penambahan kamera jebak atau camera trap dan personel polisi hutan untuk memantau kondisi habitat badak Jawa.
Kementerian Kehutanan juga tengah mengkaji kemungkinan pengembangan habitat kedua atau second wild population bagi badak Jawa. Sejumlah kawasan seperti Taman Nasional Baluran dan Alas Purwo masuk dalam opsi kajian tersebut.
Meski demikian, pemerintah belum menentukan lokasi maupun rencana teknis pemindahan badak Jawa. Raja Juli menegaskan bahwa setiap keputusan harus mengacu pada rekomendasi ilmuwan dan hasil kajian yang matang.
Pemerintah tetap menempatkan Ujung Kulon sebagai habitat utama. Pengembangan habitat kedua nantinya bertujuan memperkuat upaya konservasi, bukan menggantikan fungsi kawasan tersebut.
Leave a comment