Home Berita UU Perampasan Aset Tuai Kritik, Kekayaan Tidak Wajar Justru Tak Diatur
BeritaNasionalPolitik

UU Perampasan Aset Tuai Kritik, Kekayaan Tidak Wajar Justru Tak Diatur

Share
Penolakan UU Perampasan Aset
Penolakan UU Perampasan Aset
Share

Pemuja.com – Setelah dinanti-nanti selama 18 tahun, DPR RI akhirnya mengesahkan UU Perampasan Aset pada 19 November 2026. Namun, pengesahan ini justru memunculkan gelombang kritik dan penolakan dari masyarakat.

Alih-alih membawa harapan baru dalam pemberantasan korupsi, sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai UU tersebut masih menyisakan celah yang dapat melemahkan upaya negara mengejar kekayaan hasil kejahatan.

Bahkan, beberapa ketentuan penting yang selama ini mereka perjuangkan justru tidak masuk dalam aturan tersebut. Di sisi lain, masyarakat juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan agar kewenangan perampasan aset tidak membuka peluang penyalahgunaan.

Berikut sejumlah celah yang menjadi sorotan.

1. Kekayaan Tidak Wajar Justru Tidak Masuk Aturan

UU Perampasan Aset tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah.

Ketentuan ini memungkinkan aparat menindak pejabat yang memiliki kekayaan jauh di atas penghasilan sahnya, tetapi tidak mampu menjelaskan asal-usul harta tersebut.

Tanpa aturan ini, aparat bisa kesulitan menindak kekayaan tidak wajar jika tidak memiliki bukti yang cukup untuk mengaitkannya dengan tindak pidana tertentu.

2. Ruang Perampasan Tanpa Putusan Pidana Dinilai Terlalu Sempit

UU ini mengatur mekanisme non-conviction based forfeiture (NCBF), yaitu perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pemiliknya.

Namun, koalisi masyarakat sipil menilai mekanisme ini justru dipersempit. NCBF hanya berlaku dalam kondisi tertentu, seperti pemilik aset meninggal dunia, melarikan diri, atau sakit permanen.

Selain itu, pemerintah menaikkan ambang batas aset yang bisa dirampas melalui mekanisme ini dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar. Akibatnya, mekanisme tersebut tidak menjangkau aset bernilai lebih kecil. Akibatnya, aset bernilai lebih kecil berpotensi tidak terjangkau.

3. Perlindungan Pemilik Aset yang Tidak Bersalah

YLBHI mengingatkan pemerintah agar memperkuat perlindungan hukum saat aparat memblokir, menyita, dan merampas aset.

Persoalannya, pihak ketiga yang memiliki aset secara sah juga bisa menghadapi kerugian jika asetnya ikut masuk dalam proses perampasan.

Karena itu, masyarakat meminta pemerintah memperjelas mekanisme keberatan, pembuktian, dan pengawasan pengadilan agar aparat tidak merugikan orang yang tidak terlibat kejahatan.

Baca Juga : Setelah 18 Tahun Tertahan, RUU Perampasan Sah Menjadi Undang-Undang

4. Pengelolaan Aset Rampasan Belum Memiliki Kejelasan

Koalisi masyarakat sipil menyoroti ketidakjelasan lembaga yang bertanggung jawab mengelola aset hasil rampasan.

Sementara itu, AMPB mengusulkan badan pengelola aset yang independen dan tidak berada di bawah kendali institusi tertentu.

Mereka khawatir tanpa independensi dan pengawasan yang kuat, pengelolaan aset justru membuka peluang intervensi dan penyalahgunaan.

5. Independensi Dua Badan Baru Jadi Perhatian

DPR mengusulkan pembentukan dua badan baru, yakni Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.

Habiburokhman menjelaskan, badan pengelola akan dipisahkan dari lembaga penegak hukum untuk mencegah konflik kepentingan. Sementara badan pengawas bertugas mengawasi seluruh proses perampasan dan pengelolaan aset agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Usulan ini sejalan dengan perhatian AMPB yang menginginkan lembaga pengelola aset berdiri independen dan tidak mudah mendapat intervensi institusi tertentu.

AMPB sebelumnya juga mempertanyakan kewenangan Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan KPK dalam proses perampasan aset.

Namun, independensi kedua badan tersebut tetap menjadi perhatian. Apalagi, mekanisme pengangkatan anggotanya melibatkan Presiden dan DPR. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kedua badan tersebut bisa bekerja secara independen dari kepentingan politik maupun institusi tertentu.

6. Proses Pembahasan Dinilai Tidak Terbuka

Penolakan juga muncul karena masyarakat menilai DPR tidak membuka proses pembahasan secara memadai.

ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset bahkan sampai melaporkan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik karena DPR dinilai tidak menyebarluaskan draf akhir RUU secara memadai sebelum pengesahan.

ICW menilai masyarakat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk memeriksa perubahan pasal dan memberikan masukan.

UU Perampasan Aset Dinilai Belum Cukup Kuat

Pengesahan UU Perampasan Aset belum menjawab seluruh harapan masyarakat. Sejumlah ketentuan penting justru hilang dari aturan ini. Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan kemampuan UU ini dalam mengejar kekayaan hasil korupsi.

Masyarakat ingin negara mampu mengejar seluruh harta hasil kejahatan, termasuk kekayaan tidak wajar milik pejabat yang sulit dijelaskan asal-usulnya. Mereka juga berharap perampasan aset bisa memberi efek jera sehingga koruptor tidak lagi leluasa menikmati hasil kejahatannya.

Namun, negara juga harus menjaga agar aparat tidak menyalahgunakan kewenangannya. Karena itu, pengawasan dan perlindungan hukum tetap harus berjalan.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin negara merampas aset koruptor. Mereka juga ingin UU ini mampu memiskinkan pelaku, mengembalikan kerugian negara, dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa.

Baca Artikel Lainnya :

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Editorial

Related Articles

Ketika Pramono Tetapkan UMP Rp6,13 Juta, Pengusaha dan Buruh Sama-Sama Protes

Pemuja.com – Pro dan kontra mewarnai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI...

Ironi! Ketika Komdigi Takedown Konten Kritik, Google Malah Hapus 19 Ribu Kanal Pro-Pemerintah

Pemuja.com – Mengejutkan! Google menghapus 19.372 kanal YouTube berbahasa Indonesia yang menyebarkan...

Pertemuan Bersejarah Trump-Xi-Putin Berakhir, Apa Hasilnya?

Pemuja.com – Pertemuan bersejarah Donald Trump, Xi Jinping, dan Vladimir Putin di...

Polri Tunda Ekspos Dugaan Makar Kasus Penyadapan di Kejagung

Pemuja.com – Bareskrim Polri menunda agenda ekspose atau pemaparan perkara dugaan makar...