Pemuja.com – Setelah menunggu selama 18 tahun, DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini menjadi langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui aturan tersebut, negara memiliki landasan hukum untuk mengejar dan merampas aset hasil tindak pidana, sehingga penegakan hukum tidak hanya berhenti pada hukuman penjara bagi pelaku.
RUU yang masuk dalam agenda legislasi sejak 2008 ini juga menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat agar negara lebih serius mengembalikan kerugian akibat korupsi dan kejahatan ekonomi.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut pengesahan ini merupakan penantian panjang masyarakat. RUU Perampasan Aset sendiri sudah masuk dalam agenda legislasi sejak 2008.
397 Masalah Selesai Dibahas
Sebelum masuk ke rapat paripurna, Komisi III DPR bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat I pada Rabu (18/11/2026).
Seluruh fraksi menyetujui RUU tersebut untuk dibawa ke pembahasan tingkat II. Panitia Kerja (Panja) juga telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Tidak Hanya Menyasar Korupsi
RUU ini mengatur mekanisme perampasan aset hasil berbagai tindak pidana. Cakupannya tidak hanya korupsi, tetapi juga penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi, termasuk investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
Salah satu poin pentingnya adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku, sepanjang memenuhi persyaratan hukum.
Aturan ini juga mengatur pengelolaan aset, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan hingga pengembalian kepada pihak yang berhak.
Baca Juga : BI Rate Naik Jadi 6 Persen, Siap-Siap Cicilan Kredit Ikut Naik?
Pengawasan dan Perlindungan Hak Pihak Ketiga
Meski memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset, RUU ini juga memuat sejumlah ketentuan perlindungan hukum.
Seluruh fraksi dalam pembahasan tingkat I menekankan pentingnya pengawasan pengadilan dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
Pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset juga menjadi bagian dari pembahasan.
Ketentuan tersebut penting agar kewenangan negara tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. Negara tetap harus membuktikan dasar hukum perampasan aset dan memberikan ruang bagi pihak yang memiliki kepentingan sah untuk membela haknya.
DPR Siap Mundur Jika Gagal
Pengesahan RUU Perampasan Aset juga berkaitan dengan janji politik pimpinan DPR kepada masyarakat.
Pada 27 Agustus 2026, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan DPR lainnya menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Dasco menjanjikan RUU Perampasan Aset akan disahkan paling lambat 15 Desember 2026.
Bahkan, pimpinan DPR menandatangani komitmen tertulis untuk menyelesaikan aturan tersebut sesuai tenggat. Mereka juga menyatakan siap mundur dari jabatan pimpinan maupun keanggotaan DPR jika gagal memenuhi janji tersebut.
Dengan jadwal pengesahan pada 19 November, DPR berupaya memenuhi komitmen itu lebih cepat dari batas waktu yang mereka sepakati bersama masyarakat Pati.
Kini, perhatian berikutnya tertuju pada implementasi undang-undang tersebut. Masyarakat tentu menunggu agar aturan ini tidak sekadar menjadi produk legislasi, tetapi benar-benar membantu negara mengembalikan aset hasil kejahatan.
Baca Artikel Lainnya :
- Trump : Tak Perlu Bantuan China & Rusia untuk Akhiri Perang Iran
- Bareskrim Dalami Dugaan Makar terhadap Prabowo
- BI Rate Naik Jadi 6 Persen, Siap-Siap Cicilan Kredit Ikut Naik?
- Setelah 18 Tahun Tertahan, RUU Perampasan Sah Menjadi Undang-Undang
- Trump Puji Prabowo di KTT ASEAN-AS, Sebut Pemimpin Hebat
Leave a comment