Pemuja.com – Belakangan ini, DPR RI kembali jadi sorotan publik. Bukan karena prestasi, melainkan serangkaian aksi dan pernyataan kontroversial yang dinilai jauh dari harapan masyarakat.
Mulai dari video joget di sidang tahunan, isu kenaikan gaji fantastis, hingga permintaan-permintaan yang dinilai “nyeleneh” dan tidak sesuai konteks kerja legislatif.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah wakil rakyat semakin tidak peka terhadap kondisi masyarakat, atau justru sengaja mencari sensasi?
Joget di Sidang Tahunan: Hiburan atau Simbol Ketidakpekaan?
Video anggota DPR berjoget ria usai Sidang Tahunan MPR–DPR pada 15 Agustus 2025 viral di media sosial. Dalam rekaman, beberapa anggota dewan tampak asyik bergoyang mengikuti irama musik setelah agenda resmi berakhir.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengklaim hal tersebut hanya reaksi spontan, bukan bagian dari protokol sidang. Wakil Ketua DPR Adies Kadir juga menambahkan bahwa jogetan tersebut terjadi ketika acara sudah selesai dan dianggap wajar.
Namun, publik tidak melihatnya demikian. Banyak yang menilai aksi itu sebagai bentuk ketidakpekaan, apalagi berbarengan dengan munculnya isu kenaikan gaji DPR hingga Rp 3 juta per hari. Meski sudah diklarifikasi sebagai hoaks, stigma tersebut terlanjur menguat.
DPR Klarifikasi Isu Gaji Rp 3 Juta Per Hari
Belakangan, beredar kabar bahwa anggota DPR menerima gaji setara Rp 3 juta per hari atau sekitar Rp 100 juta per bulan.
Ketua DPR Puan Maharani buru-buru meluruskan isu ini, menyatakan tidak ada kenaikan gaji pokok, melainkan hanya tambahan kompensasi terkait penghapusan rumah jabatan.
Faktanya, gaji pokok anggota DPR tetap berada di kisaran Rp 6,5–7 juta, tetapi total pendapatan bisa mencapai Rp 69–70 juta per bulan berkat berbagai tunjangan.
Meski demikian, bagi sebagian besar masyarakat, angka ini tetap fantastis jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi rakyat saat ini.
DPR Nyeleneh: Dari OTT KPK hingga Gerbong Merokok
Belum reda soal gaji, muncul lagi pernyataan kontroversial dari anggota DPR. Dalam rapat Komisi III DPR RI bersama KPK pada 20 Agustus 2025, anggota DPR Ahmad Sahroni mengusulkan agar KPK berkoordinasi dengan pimpinan partai sebelum melakukan penangkapan terhadap kader yang duduk di parlemen.
Usulan ini sontak memicu gelombang kritik. Pakar hukum menegaskan tidak ada dasar hukum untuk koordinasi tersebut, karena proses penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik. Banyak pihak menilai pernyataan ini sebagai langkah mundur dalam upaya pemberantasan korupsi.
Tak berhenti di situ, kontroversi berlanjut dengan usulan Nasim Khan, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, yang meminta PT KAI menyediakan gerbong khusus untuk perokok di kereta jarak jauh.
Menurut Nasim, usulan ini merupakan aspirasi masyarakat dan akan menambah pendapatan KAI.
Namun, PT KAI menolak mentah-mentah usulan tersebut dengan alasan seluruh kereta api merupakan kawasan bebas asap rokok sejak 2014.
Fakta Baru: Jangan “Hajar” DPR yang Memilih Ketua MK
Fakta terbaru yang memicu reaksi keras datang dari pernyataan anggota DPR Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin terkait Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru dilantik.
Dalam rapat internal, anggota DPR tersebut meminta agar Ketua MK tidak “menghantam” atau mengeluarkan putusan yang merugikan DPR.
Alasannya? Mereka menganggap Ketua MK dipilih melalui mekanisme yang juga melibatkan DPR. Permintaan ini dinilai publik sebagai bentuk intervensi terhadap independensi lembaga yudikatif, yang seharusnya berdiri tegak tanpa tekanan politik.
Gelombang Kritik Publik: Dari Jalanan ke Media Sosial
Rentetan kontroversi ini memicu kemarahan masyarakat. Tagar sindiran bertebaran di media sosial, sementara aksi unjuk rasa mulai muncul di depan Kompleks Parlemen Senayan pagi ini, 25 Agustus 2025.
Tuntutan mereka sederhana: DPR harus kembali fokus pada fungsi pengawasan dan legislasi, bukan mencari kenyamanan pribadi atau mengeluarkan pernyataan yang melemahkan hukum.
Dari joget di sidang kenegaraan, isu gaji fantastis, usulan koordinasi OTT KPK dengan partai, permintaan gerbong rokok, hingga pesan agar Ketua MK tidak “menyerang” DPR, semuanya menunjukkan adanya gap besar antara elite politik dan masyarakat.
Kini, publik menunggu apakah DPR akan mengoreksi langkahnya atau terus melaju dengan agenda yang dianggap jauh dari kepentingan rakyat.
Leave a comment