Pemuja.com – Sebuah momentum bersejarah terjadi hari ini, bukan dari gedung PBB di New York, melainkan dari Gedung DPR RI di Senayan.
Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, rapat antara petani dan DPR dihadiri langsung lima menteri kabinet bersama Kepala Staf Kepresidenan.
Kehadiran para pembantu presiden ini menandai babak baru dalam penanganan konflik agraria yang berlarut larut.
Karena persoalan yang selama ini hanya dibahas di tingkat teknis kini didengar dan dijawab langsung oleh para pengambil keputusan tertinggi.
Tekanan aksi petani dan arahan presiden
Rabu, 24 September 2025, Gedung DPR RI menjadi saksi dialog yang jarang terjadi. Ratusan petani yang menuntut reforma agraria akhirnya diterima secara resmi oleh pimpinan DPR. Gelombang demonstrasi besar yang bertepatan dengan Hari Tani Nasional diyakini menjadi pemicu utama rapat istimewa ini.
Menurut pimpinan DPR, kehadiran para menteri merupakan undangan resmi dewan agar pembahasan tidak berhenti di meja birokrasi. Namun sejumlah media melaporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi arahan langsung agar kementerian terkait hadir penuh.
Langkah ini dibaca sebagai sinyal keseriusan pemerintah dalam meredam ketegangan sekaligus mempercepat penyelesaian konflik agraria yang selama ini tersendat.
Siapa saja yang hadir
Dari pihak petani hadir Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang dipimpin Sekretaris Jenderal Dewi Kartika, bersama organisasi lain seperti Serikat Petani Pasundan (SPP), Serikat Pekerja Tani Karawang (SEPETAK), Pergerakan Petani Banten (P2B), dan Serikat Nelayan Indonesia (SNI).
DPR dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin jalannya audiensi, didampingi Cucun Ahmad Syamsurrijal dan Saan Mustopa. Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto juga hadir karena komisinya membidangi pertanian dan kehutanan.
Lima menteri yang hadir adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Desa dan PDTT Yandri Susanto.
Selain itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Widiyanti Putri Wardhana, serta Pelaksana Tugas Menteri BUMN Dony Oskaria. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari turut mendampingi jalannya pertemuan.
Dampak kehadiran para menteri
Kehadiran para menteri membuat rapat kali ini terasa berbeda. Berbagai keluhan yang biasanya hanya dicatat DPR untuk kemudian dikirimkan sebagai rekomendasi kini bisa langsung dijawab oleh pemangku kebijakan.
Petani yang mengeluhkan tumpang tindih kawasan hutan, lambannya penerbitan sertifikat tanah, hingga konflik lahan dengan BUMN mendapat jawaban langsung dari pejabat terkait.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid berjanji mempercepat penyelesaian sertifikasi dan redistribusi tanah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan akan meninjau ulang klaim kawasan hutan yang kerap menghambat pengakuan lahan garapan rakyat. Sementara itu, Pelaksana Tugas Menteri BUMN Dony Oskaria menyebut siap meninjau konflik tanah yang melibatkan perusahaan pelat merah.
3 poin hasil rapat
Dalam konferensi pers usai rapat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan tiga poin utama. Pertama, percepatan kebijakan satu peta dan perbaikan desain tata ruang nasional untuk mengakhiri tumpang tindih lahan.
Kedua, pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria sebagai lembaga khusus yang mengoordinasikan penyelesaian konflik tanah lintas kementerian.
Ketiga, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria yang akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 2 Oktober 2025.
Dasco menegaskan bahwa DPR dan pemerintah berkomitmen mencari jalan keluar nyata bagi para petani. Reforma agraria, menurutnya, tidak boleh lagi mandek di meja birokrasi.
Makna dibalik pertemuan
Pertemuan ini dinilai sebagai titik balik hubungan DPR, pemerintah, dan petani. Kehadiran lima menteri dan Kepala Staf Kepresidenan menunjukkan bahwa masalah agraria kini mendapat perhatian serius di level tertinggi.
Pengamat menilai langkah DPR menghadirkan para menteri dapat mempercepat proses penyelesaian masalah karena jawaban dan komitmen kebijakan disampaikan langsung oleh pengambil keputusan.
Jika Pansus benar-benar disahkan dan badan pelaksana reforma agraria terbentuk, pertemuan ini bisa menjadi awal penyelesaian konflik lahan yang selama puluhan tahun menjadi luka lama petani.
Namun, masih ada pertanyaan besar yang tersisa. Apakah kehadiran lima menteri hari ini akan menjadi tradisi baru dalam rapat dengar pendapat antara rakyat dan DPR, ataukah hanya momen seremonial yang dipicu tekanan aksi petani?
Jawaban atas pertanyaan ini akan terlihat dari konsistensi pemerintah dan DPR dalam menghadirkan pejabat setingkat menteri pada pertemuan serupa di masa mendatang.
Leave a comment