Pemuja.com – KPK kembali menunjukkan taringnya. Lembaga antirasuah itu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Senin 3 November 2025, yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid bersama sembilan orang lainnya.
Langkah ini menjadi bukti bahwa KPK belum kehilangan nyali untuk menindak pejabat tinggi daerah. Di tengah menurunnya kepercayaan publik, OTT terhadap seorang gubernur menegaskan bahwa lembaga ini masih mampu bertindak tegas melawan praktik korupsi di level atas pemerintahan.
Kronologi OTT Gubernur Riau
Penangkapan berlangsung di sejumlah titik di Pekanbaru, termasuk di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau. Dari lokasi, tim KPK mengamankan uang tunai dan dokumen penting yang diduga berkaitan dengan suap proyek infrastruktur daerah.
Sebanyak sepuluh orang diamankan, mulai dari pejabat dinas hingga rekanan kontraktor. Mereka kini dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
KPK menyebut operasi ini terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan dan jembatan di lingkungan Pemprov Riau. Pemeriksaan masih berlangsung, dan status tersangka belum diumumkan.
Meski pihak pemerintah daerah mengklaim bahwa Gubernur Abdul Wahid hanya “dimintai keterangan”, sejumlah saksi memastikan adanya kegiatan penyitaan dan penangkapan di siang hari.
Kinerja KPK yang Mendapat Apresiasi
Tindakan cepat KPK di Riau menuai banyak pujian. Penindakan terhadap kepala daerah aktif di level gubernur bukan perkara mudah, apalagi dalam iklim politik yang sarat kepentingan. Publik menilai langkah ini sebagai sinyal kebangkitan lembaga antirasuah setelah sempat dianggap tumpul.
Namun di balik pujian itu, muncul suara kritis yang mempertanyakan: apakah ketegasan ini bisa berlaku untuk semua daerah tanpa pandang bulu?
Dugaan Tebang Pilih
Berbeda dengan Riau, penanganan dugaan korupsi di Sumatera Utara justru berjalan lamban. Kasus proyek jalan dan jembatan di Dinas PUPR serta Satker Jalan Nasional Wilayah I Sumut sudah menyeret beberapa pejabat penting.
Namun hingga kini, Gubernur Sumut Bobby Nasution belum juga dipanggil KPK, meski namanya disebut dalam beberapa laporan sebagai pihak yang memiliki kedekatan dengan para tersangka.
Kondisi ini menimbulkan kesan tebang pilih. Di Riau, KPK bergerak cepat, tetapi di Sumut langkahnya seperti tertahan. Padahal, Kepala Dinas PUPR yang dikenal dekat dengan Gubernur sudah lebih dulu dijaring dalam OTT beberapa waktu lalu. Kedekatan itu menimbulkan kecurigaan publik: apakah ada kekuatan besar yang melindungi?
Dugaan soal adanya “beking kuat” pun mencuat. Banyak yang menilai, Bobby memiliki jejaring politik dan pengaruh keluarga Jokowi yang membuat KPK berhati-hati melangkah. Sementara di internal KPK sendiri, muncul isu konflik kepentingan yang diyakini memperlambat penanganan sejumlah kasus besar, termasuk di Sumut.
Retret Kepala Daerah Tak Berdampak Nyata
Ironisnya, OTT terhadap Gubernur Riau terjadi tidak lama setelah pemerintah menggelar retret kepala daerah di Magelang, sebuah program pembinaan moral dan integritas yang diharapkan bisa memperkuat etika kepemimpinan pejabat publik.
Sayangnya, fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak membuahkan hasil nyata. Masih ada kepala daerah yang tergoda menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Pesan moral yang disampaikan dalam retret seolah tak meninggalkan bekas.
Kenyataan ini menegaskan bahwa pelatihan moral semata tak cukup untuk menekan praktik korupsi. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, kegiatan semacam itu hanya menjadi formalitas tanpa perubahan perilaku yang berarti.
Publik Menunggu Konsistensi KPK
Keadilan tidak boleh berjalan setengah hati. Ketika satu kasus ditangani cepat dan kasus lain dibiarkan berlarut, rasa percaya publik pun luntur.
KPK harus menunjukkan bahwa hukum benar-benar berlaku untuk semua, tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi.
Langkah KPK di Riau patut diapresiasi, namun ujian sejatinya justru ada pada konsistensi. Apakah KPK akan berani menindak pejabat lain yang punya dukungan politik besar?
Dan di luar dua kasus ini, publik kini juga menanti kelanjutan penyelidikan dugaan korupsi lain, termasuk yang menyeret nama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Kenapa terkesan berjalan di tempat?
Leave a comment