Pemuja.com – Siang yang seharusnya tenang di SMA Negeri 72 Jakarta Utara berubah menjadi kepanikan. Dua ledakan keras mengguncang lingkungan sekolah saat Salat Jumat berlangsung.
Dari hasil penyelidikan awal, polisi menemukan bahan peledak rakitan yang diduga dibuat oleh salah satu siswa. Motifnya belum diumumkan secara resmi.
Kasus ini kembali membuka mata tentang lemahnya pengawasan psikologis di sekolah. Di tengah fokus pada prestasi akademik, persoalan kesehatan mental sering kali diabaikan. Padahal, tekanan sosial seperti perundungan dapat memunculkan tindakan ekstrem jika tidak segera ditangani.
Pembatasan Game Kekerasan
Tragedi ini membuat pemerintah bergerak cepat. Presiden bersama sejumlah menteri menyoroti meningkatnya pengaruh game daring dengan konten kekerasan terhadap perilaku remaja.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan pemerintah tengah mempertimbangkan pembatasan terhadap game seperti PUBG.
Menurut Prasetyo, game bergenre peperangan memberi pengalaman menembak dan melukai lawan secara virtual yang bisa menumpulkan kepekaan terhadap kekerasan.
Ia menilai, “Ketika remaja terbiasa melakukan kekerasan di dunia maya, ada potensi mereka menganggap tindakan serupa tidak lagi berbahaya di dunia nyata.”
Pemerintah menilai pembatasan ini bisa menjadi langkah preventif untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif digital. Namun, langkah tersebut belum tentu menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
Kritik Terhadap Pendekatan Pemerintah
Sejumlah kalangan menilai kebijakan pembatasan game terlalu reaktif dan berpotensi salah sasaran. Game hanyalah medium hiburan, bukan penyebab langsung tindakan kekerasan.
Banyak ahli menilai bahwa masalah utamanya justru ada pada lemahnya pengawasan, komunikasi, dan pendidikan karakter di lingkungan sekolah dan keluarga.
Pembatasan tanpa edukasi dinilai tidak efektif. Literasi digital dan pendidikan emosi harus berjalan bersamaan. Anak-anak perlu diajarkan cara mengelola stres, mengenali emosi, dan menyikapi konflik dengan sehat.
Kritik juga diarahkan pada pemerintah yang dianggap cenderung mencari solusi cepat untuk meredam opini publik, bukan memperkuat sistem pendidikan yang mendeteksi masalah psikologis lebih dini. Padahal, banyak sekolah tidak memiliki konselor tetap atau layanan psikologis bagi siswanya.
Perlunya Pendekatan Menyeluruh
Kasus SMAN 72 seharusnya menjadi peringatan keras bahwa pengawasan di dunia pendidikan masih lemah. Pemerintah perlu berfokus pada sistem deteksi dini di sekolah, memperkuat pendidikan karakter, dan memastikan setiap siswa memiliki ruang aman untuk bicara.
Selain itu, keluarga juga harus menjadi benteng utama. Orang tua perlu memahami apa yang dimainkan anak, siapa teman-temannya, dan bagaimana kondisi emosional mereka.
Ledakan di SMAN 72 bukan sekadar peristiwa kriminal, melainkan cerminan krisis nilai dan empati di kalangan remaja.
Pemerintah harus berhati-hati agar tidak sekadar menutup akses ke game, tapi benar-benar membuka jalan bagi generasi yang lebih sadar, sehat, dan tangguh secara mental.
Baca Artikel Lainnya
- MotoGP Indonesia 2026 Akhir Pekan Ini, Persaingan Martin dan Marquez Sangat Terasa
- Tabrakan Beruntun Kembali Terjadi di Tol Cipularang KM 91, 15 Kendaraan Terlibat
- 81 Pesawat Militer AS Rusak atau Hilang dalam Perang Iran
- Biaya Haji 2027 Resmi Tembus Rp98,4 Juta
- Setelah Cibinong, Kini Rutan Depok Disorot Setelah Video Dugem Viral
Leave a comment