Raffi Ahmad Kembali Jadi Perbincangan, ICW Ungkap Belanja Influencer Rp14,69 Miliar

Pemuja.com – Belum selesai polemik acara Sumpah Pemuda yang digelar Polda Metro Jaya, nama Raffi Ahmad kembali menjadi perbincangan. Kali ini, sorotan datang dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai belanja jasa influencer oleh dua kementerian yang nilainya mencapai Rp14,69 miliar.

Sebelumnya, Raffi menuai kritik setelah menghadiri acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada 29 Oktober 2026.

Acara tersebut memicu kontroversi setelah sejumlah orang yang mengenakan jas almamater mengaku bukan mahasiswa dari kampus yang mereka wakili. Fenomena ini kemudian ramai disebut mahasewa, singkatan dari mahasiswa sewaan.

Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf dan berjanji mengevaluasi kegiatan tersebut. Raffi yang hadir bersama kreator konten Willie Salim juga menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang muncul.

Kini, Raffi kembali menjadi perhatian setelah ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengannya.

Belanja Influencer Capai Rp14,69 Miliar

Berdasarkan penelusuran ICW melalui portal Inaproc milik LKPP, delapan paket pengadaan tersebut memiliki total nilai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.

Pengadaan itu berasal dari Kemendikbudristek pada 2024 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 hingga 2026.

Kemendikbudristek mengadakan lima paket dengan total sekitar Rp3,9 miliar. Anggaran tersebut mencakup penayangan video di YouTube RANS Entertainment sebesar Rp452,69 juta, Instagram Reels Rp205,89 juta, Instagram Story Rp575,65 juta, jasa kehadiran influencer dalam kegiatan pemerintah Rp2,52 miliar, serta konten TikTok Rp144,42 juta.

Sementara itu, KKP mengadakan tiga paket dengan total sekitar Rp10,79 miliar.

Rinciannya, Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menganggarkan Rp3,59 miliar untuk influencer engagement pada 2025. Ditjen Perikanan Budidaya mengalokasikan Rp3,6 miliar untuk kegiatan pembangunan BINS pada tahun yang sama.

Pada 2026, Ditjen Perikanan Tangkap juga menganggarkan Rp3,6 miliar untuk jasa publikasi influencer program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna.

ICW Pertanyakan Potensi Konflik Kepentingan

ICW turut menyoroti hubungan perusahaan penerima kontrak dengan Raffi Ahmad. Selain dikenal sebagai selebritas dan pengusaha, Raffi kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Keterkaitan bisnis tersebut memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan, terlebih beberapa kontrak berasal dari kementerian setelah Raffi menduduki jabatan publik.

ICW juga mempertanyakan alasan kementerian mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk influencer. Padahal, kementerian memiliki saluran komunikasi resmi untuk menyampaikan program dan kebijakan kepada masyarakat.

Karena itu, ICW meminta pemerintah membuka dokumen pengadaan, mulai dari kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.

Warganet Bandingkan dengan Gaji Guru

Temuan ICW turut memancing kritik di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan prioritas pemerintah dalam menggunakan uang negara, terutama ketika kesejahteraan guru masih menjadi persoalan.

Salah satu komentar datang dari akun @kristianipratiwi yang membandingkan biaya endorse Raffi Ahmad dengan gaji guru non-ASN.

“14 Milyar biaya endorse RA 2024-2026 untuk buat kebodohan. Gaji Guru non honorer 2jt/bulan untuk buat kecerdasan,” tulisnya.

Selain itu banyak komentar pedas lainnya di media sosial atas kejadian ini.

Komentar tersebut menggambarkan kekecewaan terhadap prioritas belanja pemerintah. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, masyarakat masih menghadapi persoalan pendidikan, kesejahteraan guru, dan pelayanan dasar.

Uang Rakyat untuk Apa?

Penggunaan influencer memang bisa membantu pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, pemerintah tetap harus menjelaskan kebutuhan, kewajaran biaya, dan manfaat dari setiap pengadaan.

Persoalannya bukan sekadar siapa yang menerima kontrak, tetapi bagaimana pemerintah menentukan prioritas penggunaan uang negara.

Ketika belanja promosi mencapai belasan miliar rupiah, masyarakat tentu berhak mempertanyakan manfaatnya. Apalagi, masih banyak kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan guru yang membutuhkan perhatian.

Uang negara berasal dari pajak rakyat. Karena itu, pemerintah harus memastikan setiap rupiah memberikan manfaat nyata, bukan sekadar membangun citra. Mungkin saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan perubahan.

Baca Artikel Lainnya :

• Raffi Ahmad Kembali Jadi Perbincangan, ICW Ungkap Belanja Influencer Rp14,69 Miliar
• Dua Helikopter Jatuh Saat Padamkan Karhutla dalam Sepekan
• IKA 98 Kembali Turun Suara: Indonesia Butuh Bapak Bangsa
• 74 Demo Digelar Hari Ini, Polri Siapkan Pengamanan
• NHI Family Funwalk & Charity, Dari Alumni untuk Kebersamaan