Home Berita Pramono Tegaskan PJJ dan WFA Jakarta Bukan karena Demo
BeritaNasional

Pramono Tegaskan PJJ dan WFA Jakarta Bukan karena Demo

Share
Pramono
Share

Pemuja.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah anggapan bahwa kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan fleksibilitas kerja atau work from anywhere (WFA) pada Selasa (18/8/2026) diberlakukan untuk mengantisipasi aksi demonstrasi.

Menurut Pramono, Pemprov DKI hanya menjalankan arahan yang diberikan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut berkaitan dengan imbauan agar masyarakat dan pekerja memiliki fleksibilitas dalam beraktivitas setelah rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

“Hal yang berkaitan dengan PJJ, maka Pemerintah DKI Jakarta tentunya menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan atau arahan pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara,” ujar Pramono di Jakarta Timur, Selasa (18/8/2026).

Pramono Tak Kaitkan Kebijakan dengan Aksi Demo

Pramono mengatakan dirinya tidak ingin mengaitkan penerapan PJJ dan WFA dengan aksi unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta pada hari yang sama.

Ia menegaskan Pemprov DKI fokus melaksanakan kebijakan sesuai arahan pemerintah pusat.

“Yang penting apa yang menjadi arahan kita jalankan, saya enggak mau mikir ke sana (demo),” kata Pramono.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika aksi mahasiswa memang dijadwalkan berlangsung di Jakarta. Salah satunya aksi BEM Universitas Indonesia bertajuk #MerebutKemerdekaan di kawasan Bundaran HI.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan, antara lain pemberantasan korupsi, evaluasi program pemerintah, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta evaluasi Proyek Strategis Nasional.

PJJ dan WFA Berlaku pada 18 Agustus

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengeluarkan surat imbauan pada 14 Agustus 2026. Surat tersebut meminta berbagai instansi pemerintah, lembaga publik, BUMN, BUMD hingga perusahaan swasta memberikan keleluasaan dan fleksibilitas kerja kepada pegawai pada 18 Agustus 2026.

Kebijakan itu ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat merayakan sekaligus memaknai HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kondisi, beban kerja, serta kebutuhan operasional masing-masing organisasi.

Di Jakarta, kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui aturan Pemprov DKI. PJJ diberlakukan bagi sekolah negeri dan swasta pada 18 Agustus, sementara pegawai ASN di lingkungan Dinas Pendidikan mendapat fleksibilitas kerja dari rumah dengan batas maksimal 50 persen pada unit kerja terkecil.

Pramono Anung : Pelayanan Publik Tetap Berjalan

Pramono juga menekankan bahwa fleksibilitas kerja tidak berarti seluruh pegawai dapat meninggalkan tugas pelayanan masyarakat.

Pegawai yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pelayanan publik tetap harus bekerja di lapangan. Hal ini diperlukan agar kebutuhan masyarakat tetap dapat dilayani tanpa gangguan.

“Karena mereka harus ada di lapangan, mereka harus berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang membutuhkan,” ujar Pramono.

Dengan demikian, Pemprov DKI menegaskan penerapan PJJ dan WFA pada 18 Agustus 2026 merupakan tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut tidak secara khusus dibuat sebagai langkah untuk mengantisipasi aksi demonstrasi di Jakarta.

Baca Artikel Lainnya :

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Advertorial

Satu Link untuk Semua: Cara Kreator dan Pelaku Usaha Kecil Merapikan Kehadiran Online dengan Uniqunia

Coba lihat bio Instagram atau TikTok Anda sekarang. Berapa banyak alat yang Anda pakai hanya untuk membagikan tautan, menjual produk, menerima dukungan penggemar,...

Mecca Fried Chicken, Restoran Halal dengan Semangat Kemanusiaan untuk Palestina

Pemuja.com – Grup perusahaan food & beverage lokal, Inspirasi Bisnis Nusantara (IBN), resmi meluncurkan Mecca. Mecca, sebuah family fast food restaurant halal yang...

Related Articles

GTA 6 Akhirnya Rilis: Skor 99 di Metacritic, Estimasi Rekor Penjualan, dan Hal yang Perlu Anda Tahu

Setelah penantian panjang, Grand Theft Auto VI resmi meluncur. Ini adalah seri...

Ketika Pramono Tetapkan UMP Rp6,13 Juta, Pengusaha dan Buruh Sama-Sama Protes

Pemuja.com – Pro dan kontra mewarnai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI...

Ironi! Ketika Komdigi Takedown Konten Kritik, Google Malah Hapus 19 Ribu Kanal Pro-Pemerintah

Pemuja.com – Mengejutkan! Google menghapus 19.372 kanal YouTube berbahasa Indonesia yang menyebarkan...

UU Perampasan Aset Tuai Kritik, Kekayaan Tidak Wajar Justru Tak Diatur

Pemuja.com – Setelah dinanti-nanti selama 18 tahun, DPR RI akhirnya mengesahkan UU...