Pemuja.com – Sempat hadir dalam seremoni peletakan batu pertama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) kini justru menghentikan sementara pembangunan pusat data milik BDx Data Centers di Jatiluhur, Purwakarta. Proyek investasi sekitar Rp3,5 triliun ini menjadi sorotan karena persoalan perizinan dan besarnya kebutuhan air.
KDM meminta pembangunan dihentikan sampai seluruh persyaratan dipenuhi. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana proyek bernilai triliunan rupiah bisa mulai dibangun ketika dokumen pentingnya belum lengkap?
KDM membantah telah meresmikan proyek tersebut. Namun, ia memang hadir dalam kegiatan groundbreaking pada 22 September 2026. Enam hari kemudian, ia melakukan pemeriksaan ke lokasi dan meminta pembangunan dihentikan sementara.
AMDAL dan PBG Belum Terbit
Proyek BDx merupakan pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Fasilitas ini dirancang untuk menyimpan dan mengolah data digital, dengan kapasitas daya listrik hingga 640 megawatt (MW).
Namun, saat melakukan pemeriksaan pada 28 September 2026, KDM menyoroti belum terbitnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Pemerintah meminta pengembang menyelesaikan persyaratan tersebut sebelum pembangunan dilanjutkan. KDM juga meminta kajian lingkungan dibuka kepada publik, terutama mengenai potensi kebisingan dan penggunaan air Waduk Jatiluhur.
Kebutuhan Air Capai 33 Juta Liter per Hari
Selain masalah perizinan, kebutuhan air menjadi perhatian utama. Proyek ini diproyeksikan membutuhkan hingga 384 liter air per detik atau sekitar 33 juta liter per hari saat beroperasi pada kapasitas penuh.
Air diperlukan untuk membantu mendinginkan server yang bekerja terus-menerus. Semakin besar kapasitas pusat data, semakin penting pula perencanaan kebutuhan air dan sistem pendinginannya.
Besarnya kebutuhan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap pasokan air bagi warga dan petani. Waduk Jatiluhur memiliki peran penting dalam penyediaan air baku dan irigasi pertanian.
Angka 33 juta liter tersebut merupakan proyeksi saat fasilitas beroperasi pada kapasitas penuh, bukan konsumsi aktual saat ini. Karena itu, pengembang perlu menjelaskan sumber air yang akan digunakan dan memastikan kebutuhan industri tidak mengganggu kepentingan masyarakat.
Baca Juga : KPK Usut Dugaan Korupsi Dana Bencana di BNPB
Berkaca dari Krisis Air di Batam
Kekhawatiran mengenai kebutuhan air ini bukan tanpa alasan. Di Batam, Kepulauan Riau, warga di sekitar Nongsa Digital Park telah menggelar aksi protes akibat terganggunya pasokan air bersih.
Pada 5 Oktober 2026, puluhan warga Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, memprotes gangguan pasokan air yang disebut telah berlangsung selama berminggu-minggu, bahkan hingga berbulan-bulan bagi sebagian warga.
Warga mengeluhkan sulitnya memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Mereka juga mempertanyakan kondisi pasokan air ketika kawasan industri pusat data terus berkembang.
Gangguan air di Batam juga diperparah dengan faktor kemarau, rendahnya curah hujan, serta penurunan produksi air waduk turut disebut memengaruhi pasokan.
Kasus tersebut tetap menjadi pengingat bahwa kebutuhan industri dan masyarakat harus diperhitungkan secara bersamaan. Jangan sampai warga kesulitan mendapatkan air bersih ketika kebutuhan industri terus meningkat.
Jangan Sampai Jatiluhur Mengalami Masalah Serupa
Kasus Batam seharusnya menjadi pelajaran bagi pengembangan data center di daerah lain, termasuk Jatiluhur. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan air sebelum proyek beroperasi, bukan baru mengambil tindakan setelah masyarakat mengeluh.
Investasi pusat data memang dibutuhkan untuk mendukung ekonomi digital dan perkembangan teknologi AI. Namun, kebutuhan air dan energi harus disesuaikan dengan daya dukung lingkungan serta kebutuhan penduduk sekitar.
Kasus BDx juga memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan pemerintah. Jika AMDAL dan PBG belum terbit, bagaimana pembangunan bisa mulai berjalan?
Investasi triliunan rupiah memang penting, tetapi jangan sampai pembangunan industri digital berjalan lebih cepat daripada pengawasan pemerintah.
Leave a comment