Pemuja.com – Mengejutkan, bak petir di siang bolong, tiba-tiba Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta dukungan masyarakat untuk membantu pemerintah mengejar penerimaan pajak.
Pasalnya, menjelang akhir tahun 2026, pemerintah masih kekurangan sekitar Rp514 triliun dari target penerimaan pajak.
Waktu yang tersisa hanya dua bulan. Sementara itu, pemerintah masih harus mengejar target penerimaan pajak yang cukup besar dalam APBN 2026.
Suahasil menyampaikan permintaan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
“Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak,” ujarnya.
Penerimaan Pajak Baru 76,2 Persen
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun. Angka tersebut baru menyentuh 76,2 persen dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun.
Artinya, pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp514 triliun sebelum tahun anggaran berakhir.
Suahasil mengakui, mengejar penerimaan pajak hingga mendekati Rp1.800 triliun bukan pekerjaan mudah. Ia pun meminta dukungan masyarakat dan media untuk membantu meningkatkan penerimaan negara.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan sejumlah langkah untuk mengejar kekurangan tersebut. Upaya itu meliputi pengawasan kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan, serta optimalisasi penerimaan dari berbagai sektor usaha.
Rakyat Diminta Bayar Pajak, Kepercayaan Justru Dipertanyakan
Namun, permintaan dukungan masyarakat ini tidak lepas dari persoalan kepercayaan terhadap pengelolaan uang negara.
Sebagian masyarakat menunjukkan sikap pesimistis. Mereka mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar menggunakan uang pajak untuk memenuhi kepentingan rakyat.
Salah satu persoalan yang kembali mencuat berasal dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai penggunaan anggaran untuk kegiatan yang melibatkan Raffi Ahmad dan sejumlah influencer. Temuan ini memicu kritik masyarakat. Mereka menilai penggunaan uang negara untuk kegiatan tersebut mencederai rasa keadilan.
Di tengah kondisi ekonomi yang masih menekan, masyarakat justru melihat anggaran negara terseret dalam polemik yang jauh dari kebutuhan mendesak mereka. Pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius.
Dengan sisa waktu dua bulan dan kekurangan penerimaan Rp514 triliun, mampukah pemerintah mencapai targetnya? Sebab, kalimat “Rakyat Bijak Taat Pajak” hanya akan menjadi slogan jika tidak diikuti pengelolaan uang negara yang bertanggung jawab.
Jangan terus menuntut rakyat memenuhi kewajiban pajaknya jika pemerintah belum mampu membuktikan bahwa uang yang terkumpul benar-benar kembali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Leave a comment