Pemuja.com – Ketegangan antara Kolombia dan Amerika Serikat meningkat tajam pada 2025, dipicu oleh penolakan Kolombia terhadap deportasi migran dan kecaman atas operasi militer AS di Karibia. Presiden Gustavo Petro menegaskan sikap tegasnya terhadap kebijakan Presiden Donald Trump.
Penolakan Deportasi Migran: Titik Awal Ketegangan
Awal tahun 2025, Presiden Kolombia Gustavo Petro menolak menerima penerbangan deportasi warganya dari Amerika Serikat.
Ia menyatakan bahwa negaranya tidak akan tunduk pada kebijakan sepihak yang memperlakukan migran sebagai beban, tanpa menjamin hak dan martabat mereka.
Penolakan ini langsung memicu respons keras dari Presiden AS Donald Trump, yang mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi ke Kolombia.
Namun, Petro tidak mundur. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa negaranya bukan “halaman belakang” siapa pun dan menolak tekanan politik yang mengabaikan prinsip kemanusiaan.
Pernyataan ini mendapat dukungan luas di dalam negeri, tetapi memperburuk hubungan diplomatik kedua negara.
Operasi Kontroversial Militer AS di Karibia
Ketegangan semakin meningkat ketika militer AS melakukan operasi maritim di wilayah Karibia yang berbatasan dengan perairan Kolombia.
Operasi tersebut diklaim sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkotika, namun pemerintah Kolombia mengecamnya sebagai pelanggaran kedaulatan.
Sebagai bentuk protes, negara tersebut menarik duta besarnya dari Washington dan menuntut klarifikasi resmi dari pemerintah AS.
Petro menyebut tindakan tersebut sebagai “provokasi militer yang tidak dapat diterima” dan menyerukan solidaritas regional untuk menolak dominasi militer asing di kawasan Amerika Latin.
Kolombia Borong Jet Swedia
Di tengah konflik ini, Kolombia membuat langkah mengejutkan dengan menandatangani kontrak senilai €3,1 miliar (setara $4,3 miliar) untuk mengakuisisi 17 unit jet tempur Gripen E/F dari perusahaan pertahanan Swedia, Saab.
Kontrak yang ditandatangani pada 15 November 2025 mencakup pesawat, perangkat senjata, pelatihan, dan dukungan teknis jangka panjang.
Keputusan ini sekaligus menyingkirkan tawaran dari AS (F-16) dan Prancis (Rafale), menandai pergeseran besar dalam orientasi militer negara tersebut.
Presiden Petro menyebut pembelian ini sebagai “senjata pencegah untuk mencapai perdamaian” di tengah situasi geopolitik yang tidak stabil.
Saab juga menandatangani perjanjian ofset untuk melibatkan industri lokal Kolombia dalam pemeliharaan dan pengembangan teknologi Gripen.
Langkah ini dipandang sebagai sinyal bahwa negara tersebut mulai menjauh dari ketergantungan historis pada AS dan membuka diri terhadap kemitraan baru yang lebih seimbang secara politik dan teknologi.
Pergeseran Arah Diplomasi Kolombia
Konflik ini mencerminkan pergeseran besar dalam kebijakan luar negeri Kolombia. Di bawah kepemimpinan Petro, negara tersebut mulai menjauh dari ketergantungan historis pada AS dan menjajaki kerja sama strategis dengan negara-negara seperti Brasil, Meksiko, dan China.
Petro juga menyerukan pembentukan blok regional yang lebih mandiri dalam menghadapi tekanan global.
Meski sempat terjadi deeskalasi setelah pernyataan damai dari kedua pihak pada akhir Januari, hubungan Kolombia–AS tetap berada dalam ketegangan.
Banyak analis menilai bahwa konflik ini bukan hanya soal migran atau operasi militer, tetapi mencerminkan dinamika geopolitik baru di Amerika Latin yang menuntut kedaulatan dan kesetaraan dalam hubungan internasional.
Baca Artikel Lainnya :
- Utang Kopdes Capai Rp240 Triliun, Purbaya Pastikan Cicilan Tepat Waktu
- Kebakaran Bromo Meluas hingga 80 Hektare, Akses Dibatasi
- Putusan Praperadilan Roy Suryo Jilid III Dibacakan Hari Ini
- Sidang Praperadilan Febrie Adriansyah Digelar 18 Agustus 2026
- Nadiem Jalani Sidang Perdana Banding Kasus Chromebook
Leave a comment