Pemuja.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Bengkulu.
Dalam operasi tersebut, penyidik KPK menangkap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, pada Senin malam, 9 Maret 2026.
Penangkapan ini dibenarkan oleh pimpinan KPK. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan bahwa salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut memang kepala daerah Rejang Lebong.
OTT Dilakukan di Bengkulu
Operasi senyap KPK dilakukan di wilayah Bengkulu dan melibatkan sejumlah pihak selain kepala daerah. Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus yang sedang diselidiki.
Bupati Rejang Lebong bersama beberapa pihak lain kemudian langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.
Diduga Terkait Fee Proyek
Berdasarkan informasi awal, OTT tersebut diduga berkaitan dengan praktik pemberian fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Dugaan sementara menyebutkan adanya pemberian uang dari kontraktor kepada pejabat daerah terkait proyek pembangunan.
Dalam operasi tersebut, KPK juga menyita sejumlah barang bukti seperti uang tunai dan telepon seluler yang diduga berkaitan dengan transaksi tersebut.
Sejumlah Pejabat Ikut Terjaring OTT
Selain bupati, beberapa pejabat daerah juga ikut diamankan dalam operasi tersebut. Di antaranya disebut terdapat wakil bupati, pejabat pemerintah daerah, serta pihak swasta yang diduga terkait dengan proyek infrastruktur daerah.
KPK juga melakukan penyegelan terhadap sejumlah ruangan di kantor Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, termasuk ruang kerja bupati dan wakil bupati.
Pemeriksaan Dilanjutkan di Jakarta
Setelah ditangkap, rombongan yang diamankan diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Proses klarifikasi dan gelar perkara akan menentukan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
OTT ini menjadi salah satu operasi penindakan KPK terhadap kepala daerah pada tahun 2026 dan kembali menyoroti praktik korupsi yang berkaitan dengan proyek pemerintah di daerah.
Leave a comment