Pemuja.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Dengan putusan tersebut, status tersangka yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Yaqut tetap sah dan proses hukum dapat terus dilanjutkan.
Putusan itu dibacakan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 11 Maret 2026 oleh hakim tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Hakim menyatakan bahwa seluruh permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon tidak dapat dikabulkan.
Permohonan Praperadilan Yaqut Ditolak Seluruhnya
Dalam amar putusannya, hakim menyatakan permohonan praperadilan ditolak seluruhnya. Hakim menilai penetapan tersangka terhadapnya telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Dengan putusan tersebut, gugatan Yaqut yang meminta agar status tersangkanya dibatalkan tidak diterima oleh pengadilan. Biaya perkara dalam sidang tersebut juga ditetapkan sebesar nihil.
Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Yaqut sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tambahan kuota haji tahun 2023–2024. Penyidik menilai penetapan tersangka telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah.
KPK juga menyatakan bahwa penyelidikan kasus tersebut dilakukan setelah memeriksa puluhan saksi dan mengumpulkan berbagai dokumen serta bukti terkait dugaan penyalahgunaan kebijakan kuota haji.
Baca Juga : Yaqut Bela Pembagian Kuota Haji 50:50, KPK Langsung Bantah
Dalam proses sebelumnya, ia mengajukan praperadilan pada 10 Februari 2026 untuk menggugat keabsahan penetapan tersangka oleh KPK. Gugatan tersebut kemudian terdaftar dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.
Status Tersangka Yaqut Tetap Berlaku
Dengan ditolaknya permohonan praperadilan tersebut, status tersangka terhadap Yaqut tetap sah secara hukum. Hal ini berarti KPK dapat melanjutkan proses penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti tambahan dalam perkara tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama. Hingga kini, proses hukum masih berjalan dan perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh hasil penyidikan yang dilakukan oleh KPK.
Baca Artikel Lainnya :
- Listrik Padam di Batam, BBM Sulit Dicari di Bali, Apa Tanggapan Pemerintah?
- IHSG Jatuh di Bawah 6.000, Apa Faktor Penyebabnya?
- BNPB Catat Kebakaran 639 Hektare, Tanjung Puting Terluas
- Houthi Yaman Hantam Bandara Arab Saudi, 12 Tewas dan 300 Terluka
- 43.863 Hotspot Karhutla Picu Kecelakaan Maut hingga Luar Negeri
Leave a comment