Prabowo : Masak TNI-Polri Tak Bisa Usut 1.000 Tambang Ilegal

Pemuja.com – Presiden Prabowo Subianto meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut aktivitas pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung.

Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di wilayah tersebut. Penutupan itu disebut telah dilakukan pada akhir tahun lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo Pertanyakan Pengawasan Aparat

Presiden mempertanyakan bagaimana aktivitas pertambangan ilegal dalam jumlah besar dapat berlangsung tanpa diketahui aparat.

Menurut Prabowo, keberadaan hingga 1.000 tambang ilegal semestinya menjadi perhatian pejabat TNI dan Polri yang bertugas di wilayah tersebut.

Karena itu, dia meminta Panglima TNI dan Kapolri melakukan pengusutan. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjelaskan bagaimana tambang ilegal itu bisa beroperasi dalam jumlah besar.

“Masak 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu?” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Minta Penertiban Dilakukan Tegas

Prabowo menegaskan jabatan dan kewenangan yang diberikan negara kepada aparat harus digunakan untuk menjalankan tugas penegakan hukum.

Dia meminta pimpinan TNI dan Polri memastikan tidak ada pembiaran terhadap aktivitas yang melanggar aturan.

Presiden juga menekankan pentingnya keberanian pimpinan dalam menertibkan anggota apabila ditemukan pelanggaran. Menurutnya, kepentingan negara dan masyarakat harus menjadi dasar dalam mengambil keputusan.

Instruksi tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal. Prabowo juga ingin persoalan di balik beroperasinya tambang-tambang tersebut ditelusuri.

Penutupan Tambang Jadi Sorotan Pemerintah

Kasus tambang ilegal di Bangka Belitung menjadi perhatian karena wilayah tersebut merupakan salah satu daerah penghasil timah penting di Indonesia.

Penertiban tambang ilegal juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan negara. Pemerintah berupaya memastikan aktivitas pertambangan berlangsung sesuai aturan dan tidak merugikan negara.

Sejumlah media nasional juga melaporkan pernyataan Prabowo mengenai penutupan 1.000 tambang timah ilegal tersebut. Detik, CNN Indonesia, Bloomberg Technoz, CNBC Indonesia, dan Metro TV memiliki laporan dengan pokok informasi yang sama.

Dengan instruksi tersebut, Panglima TNI dan Kapolri diminta menelusuri persoalan tambang ilegal di Bangka Belitung secara lebih menyeluruh.

Pengusutan diharapkan dapat mengungkap bagaimana aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut dapat berlangsung dalam skala besar.

Baca Artikel Lainnya :

• Update Pencarian 5 Jurnalis Yang Hilang Saat Liput Anak Krakatau
• iPhone Duo Resmi Meluncur, Apple Akhirnya Masuk Persaingan HP Lipat
• Satgas Kopdes Dibentuk, Distribusi Subsidi Bakal Diperketat
• Prabowo Lepas Kontingen Indonesia ke Asian Games 2026
• Demo 27 Agustus Terasa Seperti Drama Korea, Apakah Murni Gerakan Masyarakat?