Home Berita Prabowo : Masak TNI-Polri Tak Bisa Usut 1.000 Tambang Ilegal
BeritaNasional

Prabowo : Masak TNI-Polri Tak Bisa Usut 1.000 Tambang Ilegal

Share
Share

Pemuja.com – Presiden Prabowo Subianto meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut aktivitas pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung.

Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di wilayah tersebut. Penutupan itu disebut telah dilakukan pada akhir tahun lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo Pertanyakan Pengawasan Aparat

Presiden mempertanyakan bagaimana aktivitas pertambangan ilegal dalam jumlah besar dapat berlangsung tanpa diketahui aparat.

Menurut Prabowo, keberadaan hingga 1.000 tambang ilegal semestinya menjadi perhatian pejabat TNI dan Polri yang bertugas di wilayah tersebut.

Karena itu, dia meminta Panglima TNI dan Kapolri melakukan pengusutan. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjelaskan bagaimana tambang ilegal itu bisa beroperasi dalam jumlah besar.

“Masak 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu?” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Minta Penertiban Dilakukan Tegas

Prabowo menegaskan jabatan dan kewenangan yang diberikan negara kepada aparat harus digunakan untuk menjalankan tugas penegakan hukum.

Dia meminta pimpinan TNI dan Polri memastikan tidak ada pembiaran terhadap aktivitas yang melanggar aturan.

Presiden juga menekankan pentingnya keberanian pimpinan dalam menertibkan anggota apabila ditemukan pelanggaran. Menurutnya, kepentingan negara dan masyarakat harus menjadi dasar dalam mengambil keputusan.

Instruksi tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal. Prabowo juga ingin persoalan di balik beroperasinya tambang-tambang tersebut ditelusuri.

Penutupan Tambang Jadi Sorotan Pemerintah

Kasus tambang ilegal di Bangka Belitung menjadi perhatian karena wilayah tersebut merupakan salah satu daerah penghasil timah penting di Indonesia.

Penertiban tambang ilegal juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan negara. Pemerintah berupaya memastikan aktivitas pertambangan berlangsung sesuai aturan dan tidak merugikan negara.

Sejumlah media nasional juga melaporkan pernyataan Prabowo mengenai penutupan 1.000 tambang timah ilegal tersebut. Detik, CNN Indonesia, Bloomberg Technoz, CNBC Indonesia, dan Metro TV memiliki laporan dengan pokok informasi yang sama.

Dengan instruksi tersebut, Panglima TNI dan Kapolri diminta menelusuri persoalan tambang ilegal di Bangka Belitung secara lebih menyeluruh.

Pengusutan diharapkan dapat mengungkap bagaimana aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut dapat berlangsung dalam skala besar.

Baca Artikel Lainnya :

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don't Miss

Bukan Cuma di Indonesia, Kini Singapura Usut Perusahaan Terkait Karhutla

Pemuja.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kini merambah perusahaan yang berkantor atau terdaftar di Singapura. Pemerintah Singapura meminta keterangan...

Kalteng Jadi Provinsi dengan Kualitas Udara Terburuk di Indonesia

Pemuja.com – Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi provinsi dengan kualitas udara terburuk di Indonesia di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda...

Related Articles

Bursa Wapres Memanas, Ini Deretan Nama yang Mulai Mencuat

Pemuja.com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka...

Pajak Kurang Rp514 Triliun, Menkeu Minta Rakyat Bantu Pemerintah

Pemuja.com – Mengejutkan, bak petir di siang bolong, tiba-tiba Menteri Keuangan Suahasil...

Mundur dari Wapres, Gibran Berhak Dapat Fasilitas Pensiun

Pemuja.com – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden...

Gibran Resmi Mundur dari Wapres, Beri Pesan Perpisahan

Pemuja.com – Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil...