Pemuja.com – Istilah desil mendadak menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Banyak warga baru mengetahui bahwa pemerintah membagi kondisi kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok, mulai dari desil 1 hingga desil 10.
Polemik semakin ramai karena muncul sejumlah warga yang merasa status desil mereka tidak sesuai dengan kondisi kehidupan sebenarnya, sehingga membuat sebagian masyarakat kehilangan bantuan sosial yang sebelumnya mereka terima.
Hal ini dialami Pak Timbul, seorang tukang becak di Kulon Progo, Yogyakarta. Ia dilaporkan mengalami perubahan status dari kelompok desil rendah menjadi desil 9, meski memiliki penghasilan yang tidak menentu.
Lalu, apa sebenarnya desil? Mengapa angka tersebut penting? Dan mengapa seseorang yang secara kasat mata memiliki kondisi ekonomi sulit bisa masuk ke kelompok desil tinggi?
Apa Itu Desil?
Desil merupakan sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dalam sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN, masyarakat Indonesia dibagi menjadi 10 kelompok, mulai dari desil 1 hingga desil 10.
Pembagian desil dilakukan dengan membagi 100 persen penduduk Indonesia ke dalam 10 kelompok. Setiap kelompok atau desil mewakili sekitar 10 persen dari total penduduk Indonesia.
Dengan kata lain, desil bukan sekadar kategori miskin dan kaya. Sistem ini merupakan pemeringkatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara relatif, dari kelompok terbawah hingga kelompok teratas.
Desil 1 merupakan 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Sementara desil 10 merupakan 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Karena itu, posisi seseorang dalam desil merupakan hasil perbandingan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat lainnya. Angka desil tidak hanya ditentukan berdasarkan besar kecilnya penghasilan atau jenis pekerjaan.
Desil 1 Sampai 10, Apa Bedanya?
Secara sederhana, pembagian desil dapat dipahami sebagai berikut :
Desil 1 merupakan kelompok 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah.
Lalu Desil 2 mencakup 10 persen kelompok berikutnya yang juga memiliki tingkat kesejahteraan relatif rendah.
Dan Desil 3 masih berada dalam kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah.
Untuk Desil 4 berada pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah hingga rentan.
Sementara Desil 5 berada pada posisi tengah atau kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Lalu Desil 6 mulai berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi dibandingkan lima kelompok sebelumnya.
Untuk Desil 7 berada pada kelompok menengah.
Desil 8 masuk kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi.
Desil 9 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi.
Sementara desil 10 adalah 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Pengelompokan tersebut bersifat relatif. Artinya, seseorang tidak dapat menentukan desil hanya berdasarkan jumlah gaji atau jenis pekerjaannya.
Desil Berapa yang Mendapat Bansos?
Pertanyaan mengenai kelompok penerima bantuan sosial menjadi salah satu alasan mengapa istilah desil kini ramai dibicarakan.
Secara umum, desil 1 hingga desil 4 merupakan kelompok masyarakat yang berada pada 40 persen tingkat kesejahteraan relatif terbawah. Kelompok ini menjadi sasaran utama atau dapat diusulkan dalam sejumlah program perlindungan sosial, sesuai dengan aturan dan persyaratan masing-masing program.
Program tersebut di antaranya bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan atau PKH dan program sembako.
Sementara desil 5 dapat berkaitan dengan program tertentu, termasuk kemungkinan diusulkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI-JK, sesuai ketentuan yang berlaku.
Sedangkan desil 6 hingga desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi. Karena itu, kelompok ini umumnya tidak menjadi prioritas utama dalam program bansos reguler yang menyasar masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah.
Namun, status desil bukan berarti seseorang otomatis menerima atau otomatis tidak menerima bantuan.
Setiap program memiliki aturan, persyaratan, kuota, serta mekanisme penetapan penerima sendiri. Masuk desil 1 hingga 4 juga bukan jaminan otomatis menerima seluruh jenis bantuan sosial.
Kehilangan Bansos Karena Desil Berubah Tinggi
Persoalan desil menjadi serius ketika perubahan angka tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat penerima bantuan.
Sejumlah warga mengaku kehilangan akses terhadap bantuan sosial setelah status desil mereka berubah menjadi lebih tinggi. Mereka sebelumnya tercatat sebagai kelompok yang menerima atau menjadi sasaran bantuan, tetapi kemudian tidak lagi masuk dalam prioritas.
Kasus Pak Timbul menjadi salah satu contoh yang menyita perhatian. Seorang tukang becak dengan penghasilan yang tidak menentu itu dilaporkan mengalami perubahan posisi hingga tercatat berada di desil 9.
Kasus tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Bagaimana seseorang dengan pekerjaan informal dan pendapatan tidak tetap bisa tercatat berada dalam kelompok kesejahteraan relatif tinggi?
Polemik seperti inilah yang kemudian membuat masyarakat mulai mempertanyakan akurasi data desil.
Kenapa Seseorang Bisa Masuk Desil Tinggi?
Posisi desil tidak hanya ditentukan dari penghasilan. BPS menggunakan berbagai indikator sosial ekonomi yang dihitung secara bersama-sama, seperti kondisi rumah, sumber air, listrik, pekerjaan, pendidikan, kepemilikan aset dan kendaraan, jumlah anggota keluarga, serta kondisi kesehatan dan disabilitas.
Karena itu, warga dengan penghasilan kecil belum tentu otomatis masuk desil rendah. Sebaliknya, kepemilikan rumah, kendaraan atau aset tertentu juga tidak serta-merta membuat seseorang masuk desil tinggi.
Masalahnya, kondisi masyarakat bisa berubah dengan cepat. Seseorang bisa kehilangan pekerjaan, pendapatan menurun, jumlah tanggungan bertambah, atau kondisi keluarga berubah. Jika perubahan tersebut belum tercatat, angka desil yang muncul bisa tidak lagi menggambarkan kondisi sebenarnya.
Desil sendiri bersifat dinamis dan dapat diperbarui melalui desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos. Setelah data diperbarui, perhitungan desil akan dilakukan kembali secara berkala.
Bukan Hanya Desil, Indikasi Judol Juga Bisa Berdampak
Persoalan bansos kini tidak hanya berkaitan dengan angka desil. Pemerintah juga melakukan pemadanan data penerima bansos dengan data transaksi yang terindikasi berkaitan dengan judi online.
Artinya, seseorang yang berada di desil rendah sekalipun bisa kehilangan atau dihentikan bantuan sosialnya apabila masuk dalam data yang dianggap memenuhi kriteria evaluasi terkait judol.
Kasus terbaru terjadi di Pekalongan. Pasangan lansia Dayat dan Darmi disebut masih berada di desil 1, tetapi bansos mereka dihentikan setelah tercatat terindikasi judol. Ironisnya, keduanya disebut tidak memiliki telepon seluler.
Di sinilah pentingnya verifikasi. Ketika sistem menemukan indikasi tertentu, pemerintah perlu memastikan kembali apakah data tersebut benar-benar milik orang yang bersangkutan.
Jangan sampai kesalahan identitas, data yang dipinjam, atau transaksi yang dilakukan pihak lain justru membuat warga miskin kehilangan bantuan yang menjadi haknya.
Baca Juga : Lagi-Lagi Polemik Desil Membuat Warga Kehilangan Bansos
Data yang Tidak Sesuai Bisa Membuat Warga Dirugikan
Kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah dalam waktu singkat. Seseorang yang sebelumnya memiliki pekerjaan tetap dapat kehilangan pekerjaannya. Pendapatan keluarga juga dapat menurun, sementara jumlah kebutuhan dan tanggungan semakin bertambah.
Namun, perubahan tersebut belum tentu langsung tercatat dalam sistem pendataan.
Perubahan kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, status pekerjaan, hingga struktur keluarga juga dapat memengaruhi gambaran sosial ekonomi seseorang.
Jika data tidak diperbarui secara akurat, masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan berpotensi tercatat berada pada desil tinggi. Akibatnya, mereka tidak lagi menjadi prioritas dalam program bantuan sosial.
Jangan Sampai Data Lebih Penting dari Fakta di Lapangan
Ramainya polemik mengenai desil seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah. Terutama bagi BPS dan seluruh lembaga yang terlibat dalam pengumpulan, pengolahan, serta penggunaan data sosial ekonomi masyarakat.
Data memang sangat penting. Pemerintah membutuhkan data untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan dan memastikan anggaran negara dapat digunakan secara tepat sasaran.
Namun, angka yang tercantum dalam sistem tidak seharusnya dianggap sebagai kebenaran mutlak tanpa melihat fakta kehidupan masyarakat di lapangan.
Masyarakat tentu wajar mempertanyakan ketika seorang tukang becak dengan penghasilan tidak menentu justru tercatat berada pada desil 9. Begitu pula ketika warga yang sebelumnya menerima bantuan tiba-tiba kehilangan akses karena posisi desilnya berubah lebih tinggi.
Jangan sampai BPS dan sistem pendataan pemerintah terkesan menjadi “tangan Tuhan” yang menentukan nasib masyarakat hanya berdasarkan angka dan algoritma, sementara fakta kehidupan masyarakat di bawah tidak lagi menjadi pertimbangan.
Pemerintah harus memastikan adanya mekanisme koreksi dan pemutakhiran data yang mudah, cepat, serta benar-benar mempertimbangkan kondisi warga di lapangan.
Sebab, data seharusnya menjadi alat untuk membantu masyarakat, bukan menjadi vonis administratif yang membuat warga miskin kehilangan hak atas bantuan.
Ketika angka tidak lagi sesuai dengan kenyataan, maka yang harus diperbaiki bukan kehidupan masyarakat agar sesuai dengan data. Justru data itulah yang harus diperbaiki agar sesuai dengan kenyataan.
- September Ceria, Tapi Tidak Bagi Pengguna Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex
- Lagi-Lagi Polemik Desil Membuat Warga Kehilangan Bansos
- Ketika Angka Menentukan Nasib, Polemik Desil dan Warga yang Kehilangan Bansos
- Korban Banjir Nepal Tembus 788 Orang, Ribuan Masih Hilang
- Prabowo Buka dan Tutup Muktamar ke-35 NU di Jombang
Leave a comment