Pemuja.com – Sepasang lansia di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, harus kehilangan bantuan sosial setelah data kependudukannya masuk dalam daftar penerima yang terindikasi aktivitas judi online.
Ironisnya, pasangan tersebut diketahui tidak memiliki telepon seluler. Bahkan, keduanya juga tidak bisa membaca dan menulis.
Pasangan itu adalah Dayat (77) dan Darmi (63), warga Dukuh Kayunan Barat, Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan.
Bansos Berhenti Sejak Akhir 2025
Darmi sebelumnya tercatat sebagai penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Bantuan yang diterimanya sebesar Rp200 ribu per bulan atau dicairkan setiap tiga bulan dengan total sekitar Rp600 ribu.
Namun, bantuan tersebut tiba-tiba berhenti setelah data NIK Darmi terindikasi terkait judi online.
Kondisi tersebut kemudian diketahui oleh operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desa Kayugeritan, Neli Setyoningsih.
Neli menilai penghentian bantuan tersebut perlu dipertanyakan karena kondisi ekonomi keluarga Darmi memang tergolong sangat miskin. Data mereka bahkan berada di Desil 1.
Keluarga Tak Memiliki HP
Menurut Neli, kondisi sehari-hari pasangan lansia tersebut jauh dari gambaran orang yang melakukan aktivitas judi online.
Darmi masih bekerja sebagai buruh lepas dengan penghasilan sekitar Rp21 ribu dalam sepekan. Sementara Dayat yang sudah berusia 77 tahun tidak lagi bekerja.
Anak mereka juga bekerja sebagai buruh lepas. Yang menjadi perhatian, tidak ada satu pun anggota keluarga tersebut yang memiliki telepon seluler atau gawai.
Karena itu, pihak desa kemudian melakukan klarifikasi dan mengajukan sanggahan atas status bantuan Darmi.
Pihak desa akhirnya mengajukan permohonan agar bantuan Darmi kembali diaktifkan.
Baca Juga : Ketika Angka Menentukan Nasib, Polemik Desil dan Warga yang Kehilangan Bansos
Pengajuan Reaktivasi Disetujui
Sanggahan dan pengajuan reaktivasi bantuan tersebut dilakukan sejak 25 November 2025.
Setelah melalui proses verifikasi, pengajuan tersebut akhirnya disetujui pada 30 Agustus 2026.
Meski demikian, pihak desa masih menunggu kepastian kapan bantuan tersebut kembali bisa diterima oleh Darmi.
Kasus ini menjadi perhatian karena menunjukkan pentingnya proses verifikasi data penerima bansos agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan haknya akibat persoalan data.
Data Bansos Harus Terus Diperbarui
Pemerintah terus melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
Namun, kasus Darmi menunjukkan bahwa proses pemadanan data juga perlu diikuti dengan mekanisme klarifikasi yang cepat ketika ditemukan ketidaksesuaian.
Terlebih bagi masyarakat lanjut usia dan keluarga yang berada dalam kondisi sangat miskin, ketepatan data menjadi sangat penting agar bantuan tidak justru terhenti karena kesalahan atau penyalahgunaan identitas.
- Sebaran Asap Karhutla Terdeteksi Di Jakarta hingga Jabar
- Krisis BBM di Bali, Pemerintah Terapkan Ganjil Genap
- Aksi Nyeleneh Para Pimpinan Daerah Kalimantan saat Warganya Susah Bernapas
- Kasus Tanah Summarecon Memanas, Nusron Dua Kali Absen, Uang Hercules Disita KPK
- IHSG Ambruk 11 Persen, Ada Apa dengan Pasar Modal Indonesia?
Leave a comment