Pemuja.com – Kontroversi mengenai keabsahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, kembali mencuat di ruang publik dan media sosial.
Dugaan ini berujung pada pemeriksaan oleh aparat kepolisian setelah laporan pencemaran nama baik serta penyebaran informasi palsu menjadi perhatian hukum.
Pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan berlangsung di Mapolresta Surakarta, Jawa Tengah.
Pemeriksaan Intensif oleh Kepolisian
Pada tanggal 23 Juli 2025, Jokowi menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tiga jam. Selama sesi tersebut, penyidik melayangkan 45 pertanyaan, di mana 35 di antaranya merupakan pengulangan dari pemeriksaan sebelumnya.
Sisanya berfokus pada aspek baru, termasuk klarifikasi atas unggahan foto ijazah yang sempat viral di media sosial dan disebarkan oleh kader PSI, Dian Sandi.
Dalam keterangannya, Jokowi menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak ia publikasikan secara langsung dan tidak ada arahan khusus kepada pihak mana pun untuk menyebarkannya.
Ia menegaskan bahwa unggahan tersebut adalah inisiatif pribadi dari Dian Sandi yang terjadi setelah kunjungan ke kediamannya.
Penyitaan Dokumen Akademik Jokowi
Sebagai bagian dari proses penyelidikan, penyidik menyita dua dokumen asli miliknya : ijazah SMA dari SMAN 6 Solo dan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Penyitaan dilakukan untuk keperluan verifikasi dalam membuktikan keabsahan data akademik Jokowi. Menanggapi hal ini, Jokowi menyatakan kesiapannya untuk mengikuti seluruh proses hukum secara terbuka dan kooperatif.
Klarifikasi Akademis Jokowi
Selama pemeriksaan, Jokowi juga diminta menjelaskan mengenai latar belakang akademisnya, termasuk siapa yang menjadi dosen pembimbingnya semasa menempuh pendidikan tinggi.
Ia menyebut bahwa Ir. Kasmudjo adalah dosennya, namun bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi sebenarnya adalah Prof. Dr. Ir. Ahmad Soemitro, yang telah menjalankan peran akademik secara resmi dan sesuai prosedur.
Sikap Hukum dan Pernyataan Kuasa Hukum
Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menyatakan bahwa kliennya bersikap kooperatif sepanjang proses pemeriksaan dan bahwa penyitaan dokumen dilakukan berdasarkan mekanisme hukum yang sah.
Ia berharap proses hukum dapat berlangsung secara objektif demi menjaga integritas institusi kenegaraan dan menghentikan penyebaran informasi palsu yang merusak citra publik.
Baca Artikel Lainnya :
- Belum Jadi, Jembatan Gantung Darurat Gunungputri Longsor
- Prediksi Piala Dunia 2026 Rabu 24 Juni: Pertandingan Inggris dan Portugal Dinanti
- Prediksi 4 Laga Piala Dunia 23 Juni 2026, Argentina dan Perancis Paling Dinanti
- HUT ke-499 Jakarta, Naik Transportasi Umum Cuma Rp1 Hari Ini
- Banggar DPR Setujui Pagu 7 Kemenko RAPBN 2027
Leave a comment