Pemuja.com – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk membahas pemberhentian Gibran dari jabatannya.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan bahwa dokumen pengajuan tersebut memuat tanda tangan 120 anggota dewan. Selain itu, para pengusul berasal dari delapan fraksi partai politik di parlemen.
Saan menyampaikan keterangan tersebut setelah memimpin penerimaan dokumen pengajuan HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Saan, jumlah tersebut telah melampaui syarat minimal pengajuan HMP. Sebab, aturan mengharuskan sedikitnya 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi mengusulkan hak tersebut.
“Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” ujar Saan.
Delapan Fraksi DPR Dukung Pengajuan HMP
Pengajuan HMP kali ini melibatkan anggota dari seluruh fraksi di DPR. Dengan demikian, dorongan untuk membahas persoalan Gibran tidak hanya datang dari satu kelompok politik.
Berdasarkan keterangan Saan, Fraksi PDIP menyumbangkan 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, dan NasDem 19 anggota.
Sementara itu, PKB mengirimkan 18 anggota. PKS menjadi fraksi dengan jumlah pengusul terbanyak, yakni 28 anggota. Selanjutnya, Partai Demokrat menyumbangkan 18 anggota, sedangkan PAN mengikutsertakan satu anggota.
Seluruh jumlah tersebut mencapai 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Karena itu, pimpinan DPR akan meneruskan usulan tersebut melalui mekanisme yang berlaku.
Polemik Ijazah Gibran Jadi Dasar Pengajuan
Para pengusul HMP menyoroti polemik persyaratan pendidikan Gibran saat mengikuti Pilpres 2024. Mereka mempertanyakan pemenuhan syarat pendidikan yang harus dimiliki seorang calon wakil presiden.
Persoalan tersebut kembali menarik perhatian setelah muncul perkembangan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran. Oleh karena itu, para pengusul meminta DPR menggunakan kewenangannya untuk membahas persoalan tersebut.
Dalam pengajuannya, para anggota DPR merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada DPR untuk menyatakan pendapat apabila presiden atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala negara maupun wakil kepala negara.
Namun, pengajuan HMP tidak serta-merta mencopot Gibran dari jabatan wakil presiden. DPR masih harus menjalankan sejumlah tahapan politik dan hukum sebelum mengambil keputusan pemakzulan.
DPR Jadwalkan Pembahasan HMP di Paripurna
Setelah menerima dokumen dari 120 anggota, pimpinan DPR akan membawa usulan tersebut ke Badan Musyawarah (Bamus). Selanjutnya, Bamus akan menentukan agenda pembahasan dalam rapat paripurna.
Saan menyebut DPR menjadwalkan rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026). Melalui forum tersebut, pimpinan DPR akan menyampaikan usulan HMP untuk mendapatkan keputusan sesuai mekanisme yang berlaku.
Apabila rapat paripurna menyetujui penggunaan hak tersebut, DPR dapat melanjutkan pembahasan melalui tahapan berikutnya, termasuk pembentukan panitia khusus sesuai ketentuan yang berlaku.
Kemudian, DPR harus menguji dugaan pelanggaran konstitusi melalui mekanisme yang telah diatur undang-undang. Jika DPR memutuskan bahwa terdapat dasar untuk memberhentikan wakil presiden, DPR harus mengajukan pendapat tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Dengan demikian, Gibran belum otomatis kehilangan jabatannya meski 120 anggota DPR telah mengusulkan HMP. Proses selanjutnya masih bergantung pada keputusan parlemen dan pemeriksaan hukum di Mahkamah Konstitusi.
Baca Artikel Lainnya :
- 120 Anggota DPR Usulkan Pemakzulan Gibran, 8 Fraksi Sepakat Ajukan HMP
- Gibran Mau Mundur Jadi Wapres, Siapa Sosok penggantinya?
- Raffi Ahmad Kembali Jadi Perbincangan, ICW Ungkap Belanja Influencer Rp14,69 Miliar
- Dua Helikopter Jatuh Saat Padamkan Karhutla dalam Sepekan
- IKA 98 Kembali Turun Suara: Indonesia Butuh Bapak Bangsa
Leave a comment