Home Berita ESDM Pastikan Belum Ada Izin Tambang di Perairan Ujung Kulon
BeritaNasional

ESDM Pastikan Belum Ada Izin Tambang di Perairan Ujung Kulon

Share
Share

Pemuja.com – Kabar penetapan wilayah di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, sebagai kawasan tambang menuai perhatian publik.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya memberikan penjelasan dan memastikan belum menerbitkan satu pun izin pertambangan di kawasan tersebut.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan pemerintah tidak memasukkan kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Dia menjelaskan, Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten hanya mencakup sebagian wilayah perairan laut di sekitar TNUK.

Menurutnya, masyarakat perlu membedakan penetapan wilayah pertambangan dengan pemberian izin untuk menjalankan aktivitas penambangan.

“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri,” ujar Dwi Anggia dalam keterangan resminya, Selasa (17/11/2026).

Penetapan Wilayah Tambang Ternyata Sudah Sejak 2017

Dwi Anggia menjelaskan, polemik wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon bukan persoalan baru. Pemerintah Provinsi Banten sudah mengusulkan wilayah pertambangan di perairan laut sejak 2013.

Saat itu, usulan tersebut masuk dalam pembahasan Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Namun, pemerintah belum memasukkan usulan wilayah perairan tersebut ke dalam penetapan.

Pemprov Banten kemudian kembali mengajukan usulan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.

Usulan tersebut akhirnya masuk dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

Pemerintah kemudian memperbarui ketentuan tersebut melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Terbaru, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menandatangani Kepmen Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 pada 12 Februari 2026. Keputusan tersebut memperbarui sejumlah ketentuan sebelumnya sekaligus mengatur klasifikasi wilayah pertambangan di Banten.

Dwi mengatakan sebagian perairan sekitar Ujung Kulon memiliki potensi mineral berdasarkan data dan informasi geologi. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menetapkannya sebagai WUP.

Pemprov Banten Pastikan Tidak Ada Tambang di TNUK

Penjelasan serupa juga datang dari Pemerintah Provinsi Banten. Kepala Dinas ESDM Banten, Ari James Faraddy, menegaskan penetapan WUP tidak otomatis memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Dia menjelaskan, pemerintah harus mempertimbangkan kesesuaian tata ruang sebelum melanjutkan proses perizinan.

Ari juga menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon memiliki fungsi konservasi. Karena itu, pemerintah tidak memperbolehkan aktivitas pertambangan di dalam kawasan tersebut.

Menurutnya, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten menetapkan kawasan darat dan laut TNUK sebagai kawasan konservasi.

Artinya, keberadaan WUP di sekitar kawasan tersebut tidak serta-merta mengubah fungsi perlindungan lingkungan di Taman Nasional Ujung Kulon.

Ari juga menjelaskan bahwa wilayah bekas pertambangan emas Cibaliung berada di luar batas kawasan taman nasional. Aktivitas pertambangan di lokasi tersebut kini telah memasuki tahap pascatambang.

WUP Bukan Berarti Bisa Langsung Menambang

ESDM kembali mengingatkan bahwa penetapan Wilayah Usaha Pertambangan berbeda dengan penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP).

WUP merupakan bagian dari perencanaan pengelolaan sumber daya mineral nasional. Penetapan tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk menentukan wilayah yang berpotensi dikembangkan sebagai kawasan usaha pertambangan.

Sementara itu, perusahaan tetap harus memenuhi berbagai persyaratan sebelum menjalankan kegiatan penambangan.

Persyaratan tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

Dengan demikian, masuknya sebagian perairan sekitar Ujung Kulon ke dalam WUP belum memberikan kewenangan kepada pihak mana pun untuk langsung melakukan eksplorasi maupun eksploitasi mineral.

ESDM menegaskan pemerintah tetap mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perlindungan kawasan konservasi dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara.

Baca Artikel Lainnya :

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don't Miss

KPK Usut Dugaan Kickback Vendor kepada Oknum BNPB

Pemuja.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian imbal balik atau kickback dari vendor proyek kepada sejumlah oknum di lingkungan Badan Nasional...

BNPB Siagakan 61 Armada Udara untuk Padamkan Karhutla

Pemuja.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiagakan 61 armada udara untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan dan...

Related Articles

Trump Puji Prabowo di KTT ASEAN-AS, Sebut Pemimpin Hebat

Pemuja.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pujian terbuka kepada Presiden...

Dua Jenderal Bintang Dua Dipecat, Siapa Lagi di Balik Kasus Penyadapan?

Pemuja.com – Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto belum selesai. Setelah...

Tiga Pemimpin Terkuat Dunia Segera Bertemu, Bicarakan Apa?

Pemuja.com – Pertemuan bersejarah akan segera terjadi. Tiga pemimpin negara dengan pengaruh...

Dasco soal Jadi Wapres : Tolong Hormati Hak Prabowo

Pemuja.com – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra,...