Pemuja.com – Lagi, lagi dan lagi, keberanian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan publik. Berbagai gebrakannya membuat orang berdecak kagum. Tidak heran wajahnya selalu menghiasi berbagai media di negara ini.
Kali ini, Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menolak rencana pembangunan family office yang digagas oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di bawah koordinasi Luhut Binsar Pandjaitan, sosok yang dulu pernah menjadi atasannya di pemerintahan.
Menurutnya, penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak seharusnya digunakan untuk proyek seperti ini. Purbaya menegaskan bahwa APBN harus difokuskan pada kepentingan rakyat banyak, bukan pada proyek yang lebih menguntungkan segelintir kelompok elit.
Ia juga menambahkan, hingga kini belum ada kajian operasional yang jelas tentang konsep family office tersebut. Karena itu, ia menolak memberikan dukungan pembiayaan dari negara untuk proyek tersebut.
“Kalau mau bangun, silakan saja. Tapi jangan pakai uang negara,” ujarnya dalam pernyataan tegas yang mendapat banyak tanggapan positif dari masyarakat.
Apa Itu Family Office?
Istilah family office merujuk pada lembaga pengelola kekayaan bagi individu atau keluarga superkaya. Fungsi utamanya mencakup manajemeinvestasi, pajak, warisan, hingga kegiatan sosial dan filantropi.
Konsep ini sudah banyak digunakan di negara maju seperti Singapura dan Swiss. Di sana, family office berperan penting sebagai pusat pengelolaan aset pribadi keluarga miliarder.
Rencana membangun family office di Indonesia disebut akan membantu menarik investor kaya agar mengelola kekayaannya di dalam negeri. Namun, rencana itu menuai pro dan kontra, terutama karena muncul wacana pembiayaan melalui APBN.
Rencana Lokasi
Gagasan pembangunan family office ini muncul dari Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Proyek ini disebut sebagai bagian dari rencana pembentukan kawasan keuangan khusus di Indonesia.
Bali menjadi salah satu lokasi yang dikaji karena dianggap memiliki daya tarik bagi investor global. Selain itu, rencana ini juga sempat dikaitkan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol pusat ekonomi baru Indonesia.
Wacana ini telah bergulir sejak 2024 dan terus menjadi bahan diskusi hingga kini. Pemerintah disebut ingin menjadikan Indonesia sebagai tujuan financial hub bagi pengelolaan aset keluarga kaya dari seluruh dunia.
Sikap Tegas Purbaya dan Alasan Penolakan
Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak menolak ide pembangunan family office, tetapi ia menolak jika pembiayaannya menggunakan uang negara. Menurutnya, proyek semacam ini seharusnya dibiayai oleh sektor swasta atau investor yang memang akan diuntungkan dari fasilitas tersebut.
Ia menilai, konsep tersebut masih belum jelas secara teknis maupun manfaatnya bagi ekonomi rakyat. Karena itu, ia memilih bersikap hati-hati dan menolak mengalihkan dana publik untuk proyek yang belum memiliki dampak luas.
Sikap tegas ini membuat Purbaya mendapat apresiasi dari banyak pihak. Keputusannya dianggap sebagai langkah berani di tengah tekanan politik dan ekonomi yang cukup besar.
Publik pun menilai keputusan Purbaya sebagai bentuk keberanian di tengah banyaknya proyek strategis yang kerap menuai kontroversi. Ia dianggap menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Prinsip yang Perlu Dijaga
Keputusan Purbaya menolak pembangunan family office menggunakan uang negara menjadi contoh nyata integritas pejabat publik. Ia menunjukkan bahwa keberanian untuk berkata “tidak” bisa menjadi bentuk tanggung jawab besar terhadap amanah publik.
Sangat menarik ditunggu, apa tanggapan dan langkah yang akan diambil Luhut Binsar Pandjaitan setelah mendapat penolakan penggunaan APBN untuk membangun family office .
Dengan menegaskan bahwa setiap rupiah dari APBN harus digunakan untuk kepentingan rakyat, Purbaya sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga transparansi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara. Maju terus pak Purbaya!
Leave a comment