Pemuja.com – Mengejutkan! Pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) menggunakan APBN. Ia menyebut, pelunasan utang sebaiknya dibebankan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara, bukan uang negara.
Pernyataan ini mengguncang opini publik. Proyek yang awalnya dijanjikan tidak menyentuh APBN kini justru menyisakan beban keuangan jumbo, Rp116 triliun. Padahal, Whoosh dulu dipromosikan sebagai lambang modernisasi transportasi dan kemajuan Indonesia di era Presiden Joko Widodo. Lalu muncul pertanyaan: siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab?.
Luhut Bantah Gunakan APBN
Menjawab hal tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak ada satu rupiah pun dana APBN yang dipakai untuk menyelamatkan proyek Whoosh.
“Tidak benar kalau APBN digunakan. Tidak ada dana negara untuk Whoosh,” ujarnya tegas.
Namun di sisi lain, Luhut mengakui proyek itu memang bermasalah sejak awal. Selanjutnya pemerintah masih mencari solusi bisnis melalui Danantara dan konsorsium BUMN agar proyek tetap bisa berjalan tanpa membebani keuangan negara. Ia mengakui kondisi keuangan proyek memang sulit, tetapi menegaskan penanganan harus tetap berbasis investasi, bukan fiskal.
Mahfud MD Bongkar Dugaan Mark Up
Kritik tajam datang dari Mahfud MD yang secara terbuka mengungkap adanya dugaan mark up besar dalam proyek Whoosh. Dalam akun YouTube pribadinya, Mahfud membeberkan:
“Dugaan mark up-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 KM kereta Whoosh itu US$52 juta. Tapi di Cina sendiri hitungannya US$17 sampai 18 juta. Naik tiga kali lipat kan,” ungkapnya.
Perbandingan ini menunjukkan adanya lonjakan biaya yang jauh dari wajar. Jika dihitung dengan kurs saat ini, selisih itu setara lebih dari Rp500 miliar per kilometer, atau hampir dua kali lipat biaya rata-rata proyek serupa di Tiongkok yang notabene menggunakan teknologi dan kecepatan yang sama.
Mahfud menilai, selisih tersebut menjadi alasan kuat bagi publik untuk menuntut audit menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan proyek. “Kalau mark up sebesar itu benar terjadi, harus jelas siapa yang bertanggung jawab,” katanya.
Sudah Diingatkan Sejak Awal
Ironisnya, sebelum proyek ini dimulai, sejumlah pejabat dan ahli transportasi telah memberi peringatan keras kepada Presiden Jokowi. Nama-nama seperti Ignasius Jonan, mantan Menteri Perhubungan, dan Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, sejak awal mengingatkan bahwa skema bisnis Whoosh tidak realistis dan berpotensi membengkak biaya.
Peringatan itu dianggap sekadar pandangan pesimistis, lalu diabaikan. Jokowi tetap memaksakan proyek berjalan cepat dengan alasan efisiensi waktu dan gengsi nasional. Kini, peringatan itu terbukti: proyek selesai, tetapi warisan utangnya membayangi.
Kritik Keras terhadap Ambisi Politik Jokowi
Sejumlah ekonom menilai, proyek Whoosh menjadi cermin dari ambisi politik Presiden Jokowi yang terlalu besar untuk meninggalkan “jejak monumental”. Padahal, peringatan soal risiko pembengkakan biaya dan ketergantungan pada utang asing sudah muncul sejak tahap perencanaan.
Kini, publik mempertanyakan: apakah ada tanggung jawab moral atau politik dari Jokowi terhadap proyek yang kini membebani BUMN dan berpotensi mengguncang keuangan negara? Jika proyek ini gagal secara finansial, siapa yang harus menanggung konsekuensinya?
Dalam satu kesempatan, wartawan sempat menanyakan kepada Presiden Jokowi soal polemik Whoosh ini. Namun alih-alih menjawab, Jokowi hanya melenggang pergi, meninggalkan lokasi tanpa sepatah kata pun. Sikap bungkam itu semakin memperkuat kesan bahwa ada keengganan membahas sisi kelam proyek kebanggaannya tersebut.
Pelajaran dari Proyek Whoosh
Dari janji tanpa APBN hingga utang Rp116 triliun, Whoosh menjadi pelajaran mahal tentang bahaya ambisi tanpa perhitungan matang. Proyek ini menyingkap betapa rapuhnya tata kelola investasi strategis jika dikendalikan lebih oleh gengsi politik daripada kalkulasi ekonomi.
Dan kini, muncul pertanyaan baru di benak publik—
Jika proyek Whoosh saja berakhir dengan beban besar dan dugaan mark up, lalu bagaimana dengan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN)?
Leave a comment