Pemuja.com – Di tengah polemik pengadaan motor BGN yang belum mereda, muncul fakta yang justru semakin mengejutkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bahwa pengadaan motor listrik untuk program MBG sebenarnya sudah pernah muncul sejak tahun sebelumnya, namun saat itu justru ditolak.
Purbaya secara terbuka menyebut bahwa pengadaan motor, bersama pembelian komputer dalam jumlah besar, dinilai bukan sebagai prioritas utama. Fokus anggaran seharusnya diarahkan pada kebutuhan inti program, yakni penyediaan makanan bagi para penerima manfaat.
Namun yang lebih mengejutkan, ketika isu ini kembali mencuat dan bahkan sudah terlihat realisasinya di lapangan, Purbaya justru mengaku belum mengetahui detail pelaksanaannya saat ini dan akan melakukan pengecekan ulang.
”Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau nggak salah ditolak, yang tahun ini saya nggak tahu, saya akan double check lagi, harusnya sama treatmentnya,” kata Purbaya
Antara Penolakan dan Realisasi
Pernyataan ini memunculkan kontradiksi yang sulit diabaikan. Di satu sisi, usulan pernah ditolak karena dianggap tidak mendesak, namun di sisi lain pengadaan justru tetap berjalan dan kini menjadi polemik nasional.
Artinya, ada proses yang berjalan tanpa kejelasan arah koordinasi!
Jika sebelumnya sudah dinilai tidak prioritas, lalu bagaimana kebijakan tersebut bisa tetap dieksekusi, siapa yang akhirnya menyetujui, dan apakah proses ini benar-benar melalui mekanisme pengawasan anggaran yang semestinya.
Koordinasi yang Terlihat Longgar
Fakta bahwa Menteri Keuangan tidak mengetahui detail realisasi program ini menjadi sinyal kuat adanya persoalan koordinasi antar lembaga.
Dalam program sebesar MBG, yang menyerap anggaran besar dan menyasar kebutuhan dasar masyarakat, koordinasi seharusnya menjadi fondasi utama. Namun yang terlihat justru sebaliknya.
Kebijakan berjalan, barang sudah tersedia, tetapi penjelasan antar lembaga belum sinkron.
Kritik pun Bermunculan
Kondisi ini semakin mempertegas kritik yang sebelumnya sudah muncul. Di saat program MBG masih diwarnai persoalan di lapangan, mulai dari kualitas makanan, kebersihan, hingga penangguhan operasional, kini ditambah dengan persoalan tata kelola.
Program yang disebut-sebut sebagai “super power” ini mulai dipertanyakan bukan hanya dari sisi pelaksanaan, tetapi juga dari cara pengambilan keputusannya.
Jika keputusan sebesar ini saja berjalan tanpa koordinasi yang jelas, maka kekhawatiran publik menjadi wajar.
Bagaimana dengan Koperasi Desa Merah Putih?
Fenomena ini pun mulai terlihat bukan hanya di program MBG. Dalam beberapa kasus lain, seperti pengadaan kendaraan untuk Koperasi Desa, pola serupa juga mulai dipertanyakan.
Pengadaan dilakukan, namun kejelasan kebutuhan dan kesiapan di lapangan belum sepenuhnya matang.
Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih luas, apakah kondisi seperti ini mulai dianggap wajar saat ini, yang penting pengadaan dilakukan terlebih dahulu, sementara perencanaan dan prioritas menyusul kemudian! Ada apa dengan negeri ini?
Leave a comment