Pemuja.com – Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi menangkap Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, pada Kamis (16/4/2026). Penangkapan ini langsung menjadi sorotan publik karena dilakukan hanya beberapa hari setelah ia resmi menjabat sebagai pimpinan lembaga negara tersebut.
Hery terlihat digiring keluar dari Gedung Jampidsus Kejagung dengan mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol sebelum dibawa ke mobil tahanan.
Baru Menjabat, Langsung Tersandung Kasus
Yang membuat kasus ini semakin mengejutkan, Hery baru dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031 pada 10 April 2026. Artinya, ia baru menjabat sekitar enam hari sebelum akhirnya ditangkap oleh aparat penegak hukum.
Penangkapan cepat terhadap pejabat baru ini memicu perhatian luas, mengingat posisi Ombudsman memiliki peran penting dalam mengawasi pelayanan publik di Indonesia.
Dugaan Korupsi Tambang Nikel
Berdasarkan informasi dari Kejagung, Hery Susanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola pertambangan nikel yang berlangsung dalam rentang waktu 2013 hingga 2025.
Ia diduga menerima suap sekitar Rp1,5 miliar untuk mengatur dan memengaruhi perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sebuah perusahaan tambang.
Selain itu, penyidik juga menduga adanya peran Hery dalam memberikan rekomendasi yang melawan hukum demi menguntungkan pihak tertentu dalam kasus pertambangan tersebut.
Proses Hukum dan Penahanan
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Hery langsung ditahan oleh Kejagung. Ia dikabarkan menjalani masa penahanan awal selama 20 hari di rumah tahanan negara.
Kejaksaan Agung menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah melalui serangkaian proses penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti.
Dampak dan Sorotan Publik
Kasus ini menjadi perhatian besar karena melibatkan pimpinan lembaga pengawas negara yang seharusnya berfungsi menjaga integritas pelayanan publik. Penangkapan ini juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai proses seleksi pejabat publik serta pengawasan internal lembaga negara.
Hingga saat ini, Kejagung masih terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
Baca Artikel Lainnya :
- Prabowo : Masak TNI-Polri Tak Bisa Usut 1.000 Tambang Ilegal
- Musim Kemarau Memuncak, Karhutla Mengancam Sejumlah Wilayah Indonesia
- Viral Challenge Ayat Suci Berhadiah Miras, Polisi Tangkap 2 Orang
- BNN Gerebek Kampung Bahari, Bandar Narkoba Beri Perlawanan
- Utang RI Tembus 10.000 Triliun, Purbaya: Masih di Bawah 60%
Leave a comment