Pemuja.com – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 diwarnai kebijakan besar pemerintah terhadap sektor ojek online (ojol). Presiden Prabowo Subianto menegaskan potongan tarif dari aplikator harus ditekan dan tidak boleh mencapai 10 persen.
Dalam pidatonya di kawasan Monas pada 1 Mei 2026, Prabowo menyebut sistem potongan saat ini tidak adil bagi pengemudi. Ia menolak angka 10 persen dan meminta potongan berada di bawah batas tersebut.
Tekanan Turunkan Potongan hingga 8 Persen
Kebijakan ini diperkuat lewat langkah konkret pemerintah. Sejumlah laporan menyebut potongan aplikator ditargetkan turun menjadi sekitar 8 persen. Sebelumnya, potongan itu bisa mencapai 20 persen.
Aturan baru ini mendorong pembagian pendapatan lebih besar bagi driver. Pengemudi bahkan disebut bisa menerima hingga sekitar 92 persen dari tarif perjalanan.
Respons dari aplikator seperti Gojek dan Grab mulai terlihat. Mereka menyatakan siap berkoordinasi dengan pemerintah sambil menunggu aturan teknis resmi.

Pemerintah Masuk Lewat Kepemilikan Saham Aplikator Ojol
Langkah lain yang menonjol adalah keterlibatan langsung pemerintah dalam perusahaan aplikator. Melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, pemerintah disebut membeli sebagian saham perusahaan ojol.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, kepemilikan saham ini memberi ruang bagi pemerintah untuk memengaruhi kebijakan internal. Termasuk di dalamnya pembagian pendapatan antara aplikator dan pengemudi.
Ia menegaskan, setelah menjadi pemegang saham, pemerintah akan mendorong perubahan bertahap di dalam sistem aplikator. Tujuannya agar lebih berpihak kepada driver. Salah satu langkah awalnya adalah memangkas potongan menjadi 8 persen.
Upaya Tingkatkan Kesejahteraan Driver Ojol
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan pekerja di sektor ekonomi digital. Selain potongan tarif, pemerintah dan DPR juga mengkaji status kerja driver. Status tersebut masih diperdebatkan, apakah tetap sebagai mitra atau menjadi pekerja formal.
Dengan regulasi baru dan kepemilikan saham oleh negara, pemerintah berharap ekosistem ojol menjadi lebih adil. Langkah ini juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan jutaan pengemudi di Indonesia.
Baca Artikel Lainnya :
- Erupsi Gunung Dukono di Maluku Utara Tewaskan 3 Pendaki
- Trump Tolak Proposal Damai Iran, Harga Minyak Mentah Melonjak
- Markas Judi Online Internasional Digerebek di Jakarta Barat, 321 WNA Diamankan
- Waspada Hantavirus, Dunia Soroti Dugaan Mutasi Virus di Kapal Pesiar
- Konflik Baru dalam Perang Rusia–Ukraina, Usulan AS Jadi Sorotan
Leave a comment