Pemuja.com – Sejak diluncurkan, Pelatihan Militer (KDMP) memang tidak pernah sepi dari sorotan. Program ini sempat menjadi perhatian karena pengadaan ribuan kendaraan operasional berupa truk, motor roda tiga dan mobil pikap.
Selain itu, pembangunan gedung koperasi di sejumlah daerah juga viral karena lokasi dan desainnya memicu perdebatan di tengah masyarakat.
Di tengah polemik tersebut, muncul kebijakan baru yang kembali mengundang pertanyaan. Ribuan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih diwajibkan mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan (Komcad) sebelum menjalani pelatihan manajerial dan kompetensi bidang.
Wajib Ikut Pelatihan Kemiliteran
Kebijakan ini sebenarnya sudah disampaikan pemerintah sejak beberapa waktu lalu. Calon manajer yang dinyatakan lolos seleksi diwajibkan mengikuti pendidikan dasar kemiliteran selama sekitar satu bulan.
Setelah menyelesaikan pelatihan tersebut, peserta akan mengikuti pembekalan manajerial dan kompetensi teknis sesuai bidang tugas masing-masing. Program ini didukung oleh satuan pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Mengapa Harus Ala Militer?
Di sinilah perdebatan mulai muncul. Banyak warganet mempertanyakan hubungan antara pengelolaan koperasi dengan pendidikan dasar kemiliteran.
Pasalnya, tugas utama manajer koperasi lebih banyak berkaitan dengan pengelolaan usaha, administrasi keuangan, pengawasan stok, pelayanan anggota, hingga pengembangan bisnis desa. Karena itu, tidak sedikit yang menilai pelatihan manajemen, akuntansi, pemasaran digital, dan tata kelola usaha lebih relevan dengan kebutuhan di lapangan.
Pemerintah beralasan pelatihan tersebut bertujuan membangun disiplin, kepemimpinan, dan kesiapan kerja para calon manajer. Selain pendidikan dasar kemiliteran, peserta juga tetap akan mendapatkan pelatihan manajerial dan kompetensi teknis.
Sorotan pada Biaya dan Seragam
Selain substansi pelatihan, publik juga mulai menyoroti aspek anggaran. Di media sosial beredar berbagai informasi mengenai kebutuhan seragam, akomodasi, hingga biaya pelaksanaan pendidikan yang melibatkan peserta dalam jumlah besar. Sorotan ini muncul karena di saat yang sama pemerintah terus menggaungkan kebijakan efisiensi dan pengetatan anggaran di berbagai sektor.
Hingga kini belum ada rincian anggaran yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Akibatnya, pertanyaan mengenai efisiensi, urgensi, dan transparansi penggunaan anggaran terus bermunculan. Terlebih, sejak awal KDMP telah menjadi perhatian publik karena besarnya dana yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Transparansi Menjadi Kunci
Pada dasarnya, disiplin kerja memang suatu keharusan. Namun masyarakat berharap pemerintah dapat menjelaskan secara terbuka alasan dipilihnya pendekatan kemiliteran bagi calon pengelola koperasi.
Sebab, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh kedisiplinan pegawai. Yang lebih penting adalah kemampuan mereka mengelola usaha secara profesional, menjaga akuntabilitas keuangan, dan memastikan koperasi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat desa.
Karena itu, transparansi mengenai tujuan pelatihan, manfaat yang ingin dicapai, serta penggunaan anggaran menjadi hal penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang kini ramai bergulir di ruang publik.
Jangan sampai kasus yang menjerat program MBG kembali terjadi di KDMP dengan modus yang sama.
Baca Artikel Lainnya :
- Nadiem Jalani Sidang Perdana Banding Kasus Chromebook
- 112 Korban Serangan Israel Dimakamkan Massal di Gaza
- PM Thailand Kunjungi Indonesia, Prabowo Terima Baret Merah
- Kejagung: Pemilik Emas 74 Kg di Kasus Febrie Akan Diungkap
- Resmi! Tarif Transjabodetabek Blok M–Bandara Soetta Jadi Rp15.000. Mulai Kapan?
Leave a comment