Pemuja.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan tambahan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp5,67 triliun kepada Kementerian Keuangan. Tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk memperkuat penanganan bencana dan mempercepat proses pemulihan di berbagai daerah sepanjang 2026.
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rustian mengatakan usulan tambahan DSP tersebut masih dalam proses. Menurutnya, kebutuhan anggaran penanganan bencana sulit dipastikan sejak awal karena kejadian bencana tidak dapat diprediksi secara pasti melalui perencanaan anggaran reguler.
“Di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan,” kata Rustian, Selasa (8/9/2026).
BNPB Sudah Memiliki Anggaran Awal
Pada 2026, BNPB memiliki anggaran reguler sekitar Rp1,05 triliun. Lembaga tersebut kemudian memperoleh tambahan dukungan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi hunian rusak berat sebesar Rp26,88 miliar.
Dengan tambahan tersebut, total alokasi rutin BNPB mencapai sekitar Rp1,08 triliun. Di luar anggaran rutin, Sebelumnya juga telah memperoleh DSP tahap awal sebesar Rp4,62 triliun untuk mendukung penanganan tanggap darurat di lapangan.
Baca Juga : Tembus Rp10 Miliar! Besok Deadline Sayembara Ijazah Gibran
BNPB : 1.730 Bencana Terjadi hingga September
Pengajuan tambahan anggaran tersebut dilakukan di tengah tingginya frekuensi bencana di Indonesia. BNPB mencatat 1.730 kejadian bencana terjadi di berbagai wilayah Indonesia sejak awal 2026 hingga 7 September.
Seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota juga berada dalam kondisi kerawanan bencana tingkat sedang hingga tinggi.
Bencana hidrometeorologi masih menjadi kejadian yang paling banyak terjadi. Dampaknya meliputi kerusakan rumah warga, fasilitas umum, serta berbagai infrastruktur di sejumlah daerah.
Anggaran 2027 Disiapkan Rp1,12 Triliun
Selain kebutuhan anggaran 2026, pemerintah telah menyetujui pagu awal BNPB untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp1,12 triliun.
Anggaran tersebut mencakup alokasi khusus sekitar Rp126,24 miliar untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
BNPB menilai dukungan anggaran diperlukan agar pemerintah dapat memberikan respons cepat ketika bencana terjadi. Ketersediaan dana juga menjadi bagian penting dalam memastikan proses tanggap darurat hingga rehabilitasi dan pemulihan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Baca Artikel Lainnya :
- Kasus Ijazah Jokowi Berlanjut, Pengacara Cecar Kehadiran Jokowi
- Bukan Cuma di Indonesia, Kini Singapura Usut Perusahaan Terkait Karhutla
- Kalteng Jadi Provinsi dengan Kualitas Udara Terburuk di Indonesia
- IHSG Menguat di Akhir Pekan, Ancaman MSCI Masih Menghantui
- Asap Karhutla Sampai Ke NTT, Ribuan Penerbangan Terganggu
Leave a comment