Indonesia Resmi Menjadi Presiden Dewan HAM PBB 2026

Pemuja.com – Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) untuk periode 2026.

Penetapan ini dilakukan dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa setelah Indonesia mendapat nominasi dan dukungan penuh dari Kelompok Asia-Pasifik (Asia-Pacific Group/APG).

Jabatan Presiden Dewan HAM PBB diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.

Dengan posisi tersebut, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses kerja Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026.

Bentuk Kepercayaan Internasional

Kementerian Luar Negeri RI menilai terpilihnya Indonesia mencerminkan kepercayaan negara-negara anggota PBB terhadap peran Indonesia dalam isu hak asasi manusia di tingkat global.

Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia akan menjalankan mandat ini secara objektif, imparsial, dan non-diskriminatif, sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di Dewan HAM PBB.

Presiden Dewan HAM PBB memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran sidang, memfasilitasi dialog antarnegara, serta memastikan seluruh agenda berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Komitmen Indonesia Sebagai Presiden HAM PBB

Indonesia menyatakan akan fokus pada penguatan dialog dan kerja sama multilateral dalam pembahasan isu-isu HAM.

Pemerintah juga menekankan pentingnya menjadikan Dewan HAM PBB sebagai forum yang inklusif dan konstruktif, serta menghindari politisasi berlebihan yang dapat menghambat upaya perlindungan HAM secara global.

Selain itu, Indonesia mendorong peningkatan partisipasi negara-negara berkembang dalam pembahasan dan pengambilan keputusan di Dewan HAM PBB.

Apresiasi Atas Terpilihnya Indonesia Sebagai Presiden HAM PBB

Sejumlah pihak di dalam negeri, termasuk anggota DPR, menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB.

Jabatan ini dinilai sebagai capaian diplomasi penting sekaligus amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Mereka berharap Indonesia dapat memanfaatkan posisi ini untuk memperkuat citra diplomasi Indonesia yang aktif dan konstruktif di forum internasional.

Posisi Strategis Indonesia di PBB

Dewan HAM PBB merupakan badan utama PBB yang membahas dan menangani isu hak asasi manusia secara global.

Dengan memimpin lembaga tersebut, Indonesia berada pada posisi strategis dalam tata kelola HAM internasional sepanjang 2026.

Pemerintah menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB akan tetap berpegang pada prinsip Piagam PBB serta hukum internasional.

Baca Artikel Lainnya :

• Nadiem Jalani Sidang Perdana Banding Kasus Chromebook
• 112 Korban Serangan Israel Dimakamkan Massal di Gaza
• PM Thailand Kunjungi Indonesia, Prabowo Terima Baret Merah
• Kejagung: Pemilik Emas 74 Kg di Kasus Febrie Akan Diungkap
• Resmi! Tarif Transjabodetabek Blok M–Bandara Soetta Jadi Rp15.000. Mulai Kapan?