Pemuja.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekecewaannya terhadap kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data yang seharusnya menjadi acuan pemerintah dalam menentukan bantuan dan subsidi dinilai masih belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.
Sorotan muncul karena masih ditemukan warga dengan pekerjaan dan penghasilan terbatas yang justru masuk dalam Desil 9 dan 10. Padahal, kedua kelompok tersebut merupakan kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Tidak Sesuai Kondisi Lapangan
Sejumlah pekerja informal seperti pedagang kecil, tukang becak hingga pegawai UMKM disebut masuk dalam kelompok desil atas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan karena data tersebut tidak sesuai dengan keadaan ekonomi mereka sebenarnya.
Purbaya menilai persoalan tersebut harus segera dibenahi. Pemerintah membutuhkan data yang akurat agar setiap kebijakan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga : Budi Arie Bicara “Insting Lebih Cepat dari 2029” di Samping Jokowi, Sebuah Blunder atau Sinyal Politik?
Berdampak Pada Subsidi Dan Bantuan
Ketidakakuratan data menjadi persoalan serius karena data desil berpotensi digunakan untuk menentukan penerima berbagai program pemerintah.
Salah satunya terkait rencana penataan pembelian BBM bersubsidi Pertalite. Selain itu, data kesejahteraan juga dapat berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial hingga program beasiswa pendidikan.
Jika data tidak tepat, masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan bisa saja justru tidak mendapat haknya.
Baca Juga : Kedubes AS Peringatkan Warganya Jelang Demo DPR 27 Agustus
Tukang Becak Masuk Desil 9
Dampak perubahan desil ternyata bukan sekadar persoalan data. Salah satu kasus terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta, ketika seorang tukang becak kawasan Malioboro bernama Timbul yang sebelumnya tercatat dalam Desil 1 tiba-tiba masuk Desil 9.
Perubahan tersebut selain menghilangkan hak memperoleh bansos juga berdampak pada anaknya, Luki, yang disebut tidak lagi mendapatkan beasiswa. Keluarga tersebut kemudian harus mencari cara sendiri untuk memenuhi biaya kuliah.
Kasus serupa juga dialami Diandrea Fristi, mahasiswi Universitas Negeri Surabaya. Status desil keluarganya yang sebelumnya berada di Desil 2 berubah menjadi Desil 6 hingga 10. Akibatnya, pengajuan beasiswa ekonominya tidak diterima dan ia sempat khawatir tidak dapat melanjutkan kuliah.
Dia bingung, satu-satunya sumber pemasukan keluarga hanya dari sang ayah yang menjadi kuli galon air isi ulang di perkampungan Wonokromo Surabaya. Ia pun mengambil langkah mengadukan hal ini kepada Wali Kota Surabaya Armuji
Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa kesalahan atau perubahan data DTSEN dapat memiliki dampak nyata. Karena itu, pembenahan data menjadi penting agar masyarakat yang memang membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap bantuan pendidikan maupun program perlindungan sosial.
Anggaran Rp7 Triliun Jadi Sorotan
Polemik data DTSEN semakin mendapat perhatian karena pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk mendukung kegiatan BPS. Total anggaran BPS yang mencapai hampir Rp7 triliun tentu bukan angka kecil, sehingga kualitas data yang dihasilkan menjadi pertanyaan ketika masih ditemukan berbagai ketidaksesuaian di lapangan.
Meski demikian, Kementerian Keuangan meluruskan bahwa hampir Rp7 triliun tersebut bukan seluruhnya digunakan untuk DTSEN. Angka itu merupakan total anggaran operasional dan berbagai program BPS, termasuk kegiatan pendataan sosial dan ekonomi.
Namun, besarnya anggaran tersebut tetap membuat pemerintah dituntut memastikan setiap proses pendataan berjalan maksimal. Apalagi, Kemenkeu sebelumnya telah menyetujui tambahan anggaran yang diajukan BPS untuk mendukung proses pendataan.
Dengan biaya sebesar itu, masyarakat tentu berharap hasil pendataan bukan hanya lengkap di atas kertas, tetapi benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi warga di lapangan. Bukan terkesan asal-asalan seperti yang terjadi saat ini.
Pemerintah Kebut Pembenahan DTSEN
Pemerintah bersama BPS kini terus melakukan pemutakhiran data. Jika masih ditemukan kesalahan dalam penetapan desil sebelum proses pembaruan selesai, pemerintah akan menangani persoalan tersebut secara kasus per kasus.
Langkah ini diharapkan dapat mencegah masyarakat dirugikan akibat kesalahan data.
Purbaya berharap pembenahan DTSEN dapat menghasilkan data yang lebih rapi dan akurat mulai tahun depan. Data yang benar menjadi sangat penting agar bansos, subsidi dan program pemerintah lainnya benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
- Budi Arie Bicara “Insting Lebih Cepat dari 2029” di Samping Jokowi, Sebuah Blunder atau Sinyal Politik?
- Purbaya Kecewa Data DTSEN Belum Akurat, Padahal Anggaran BPS Hampir Rp7 Triliun
- Demo 27 Agustus di DPR, Ini Tuntutan Massa dan Kondisi Jalan Terkini
- Kedubes AS Peringatkan Warganya Jelang Demo DPR 27 Agustus
- Jelang Demo 27 Agustus, Jakarta Bersiap Hadapi Gelombang Massa
Leave a comment