Pemuja.com – Kebijakan terbaru yang melarang warga dari 12 negara memasuki Amerika Serikat telah memicu perdebatan global mengenai keamanan, diskriminasi, dan stabilitas hubungan diplomatik.
Larangan ini diumumkan oleh pemerintah AS pada 9 Juni 2025, dengan alasan utama terkait keamanan nasional dan kontrol imigrasi.
Daftar Negara yang Dilarang Masuk AS
Berikut adalah 12 negara yang terkena larangan penuh masuk ke AS:
- Afghanistan
- Myanmar
- Chad
- Republik Demokratik Kongo
- Guinea Khatulistiwa
- Eritrea
- Haiti
- Iran
- Libya
- Somalia
- Sudan
- Yaman
Selain itu, terdapat 7 negara lain yang dikenai pembatasan perjalanan, termasuk Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela.
Mengapa Larangan Ini Di Luncurkan?
Menurut pernyataan dari Gedung Putih, kebijakan ini didasarkan pada beberapa faktor utama seperti keamanan nasional.
Pemerintah AS mengklaim bahwa negara-negara dalam daftar memiliki sistem pemeriksaan dan verifikasi identitas yang tidak memadai, sehingga berisiko bagi keamanan domestik.
Selain itu, ancaman terorisme juga dianggap sebagai sumber aktivitas ekstremisme, yang dapat membahayakan stabilitas AS dan sekutunya.
Namun, di luar alasan resmi, beberapa pengamat politik menilai bahwa kebijakan ini juga mencerminkan kepentingan politik dalam negeri, terutama dalam mendekati pemilih yang menginginkan kebijakan imigrasi yang lebih ketat.
Larangan Yang sangat Kontroversial
Sejak diumumkan, kebijakan ini mendapat reaksi keras dari komunitas internasional, organisasi HAM, dan akademisi.
Larangan ini di anggap diskriminasi, sebagian besar negara yang terkena larangan memiliki mayoritas penduduk Muslim atau berasal dari wilayah yang dianggap kurang stabil.
Larangan ini juga membatasi hubungan keluarga yang terpisah akibat imigrasi, serta menghambat bisnis internasional yang bergantung pada pekerja dan mitra dari negara-negara tersebut.
Kebijakan larangan perjalanan ini mencerminkan bagaimana keamanan nasional dan kepentingan politik dapat mempengaruhi kebijakan imigrasi.
Dampaknya terhadap hubungan internasional dan komunitas global masih menjadi perdebatan, dengan banyak pihak yang mempertanyakan apakah langkah ini benar-benar meningkatkan keamanan atau justru menimbulkan ketegangan baru.stem yang bernilai tinggi.
- Usai Terjaring OTT, Bupati Muara Enim Edison Tiba di KPK
- Dasco Bertemu Bos Himbara hingga Danantara, Bahas Apa?
- Operasi Patuh Jaya 2026 Resmi Ditunda, Polisi Fokus Acara HUT Bhayangkara
- Gempa Dahsyat M 7,8 Guncang Filipina Pagi Ini, Tsunami Sempat Diperingatkan
- Prabowo Terima Surat Kepercayaan dari 17 Duta Besar Negara
Leave a comment