Pemuja.com – Gelombang protes tak menggoyahkan sikap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang tetap melarang kegiatan study tour bagi pelajar di wilayahnya.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA dan telah memicu demonstrasi besar-besaran dari pelaku usaha pariwisata sejak Mei hingga Juli 2025.
Study Tour atau Piknik?
KDM menegaskan bahwa larangan ini bertujuan melindungi orang tua siswa dari beban biaya yang tidak relevan dengan pendidikan.
Ia menyebut bahwa kegiatan tersebut selama ini lebih menyerupai ajang rekreasi daripada pembelajaran karakter.
“Yang protes itu adalah pelaku pariwisata. SK saya adalah SK study tour. Artinya, selama ini kegiatan itu ya piknik,” ujar KDM dalam unggahan media sosialnya.
Protes Massal dari Pelaku Wisata
Ribuan pelaku usaha pariwisata yang tergabung dalam Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) menggelar aksi di Gedung Sate, Bandung.
Mereka menuntut pencabutan larangan karena dampaknya sangat besar terhadap roda ekonomi sektor wisata.
Penurunan aktivitas wisata selama Mei–Juli 2025 mencapai 80%, bahkan disebut lebih parah dari masa pandemi.
Para demonstran terdiri dari sopir bus, agen travel, tour guide, hingga pelaku UMKM. Mereka menyatakan bahwa study tour menyumbang 40–50% pendapatan sektor wisata di Jawa Barat. Beberapa perusahaan otobus bahkan dilaporkan gulung tikar akibat pembatalan pesanan.
Pemimpin Daerah yang Tetap Izinkan Study Tour
Meski Gubernur KDM bersikap tegas, sejumlah kepala daerah di Jawa Barat memilih jalur berbeda. Setidaknya lima pemimpin daerah menyatakan tetap memperbolehkan kegiatan tersebut di wilayahnya, dengan berbagai syarat.
- Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir: Mendukung larangan Gubernur, namun tetap membuka peluang study tour di dalam provinsi.
- Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan: Menyebut Bandung sebagai kota terbuka. Ia memperbolehkan kegiatan tersebut selama tidak dikaitkan dengan nilai akademik siswa.
- Wali Kota Cirebon, Effendi Edo: Menilai kegiatan tersebut sebagai pengalaman berharga asal dirancang dengan rambu-rambu yang jelas.
- Bupati Bandung, Dadang Supriatna: Menekankan pentingnya nilai edukatif dan sejarah dalam kegiatan tersebut, serta perlunya solusi jika larangan diberlakukan.
- Bupati Cirebon, Imron Rosyadi: Memberi ruang bagi sekolah untuk tetap menggelar study tour selama ada manfaat pembelajaran.
Apa Jalan Keluar Terbaik?
Di tengah tarik-ulur antara larangan gubernur dan sikap fleksibel sejumlah kepala daerah, polemik study tour mencerminkan ketegangan antara sektor pendidikan dan ekonomi wisata.
Meski KDM bersikukuh melarang demi kepentingan rakyat kecil, sejumlah pemimpin daerah menunjukkan bahwa kebijakan bisa tetap berpihak pada pendidikan tanpa mematikan roda ekonomi lokal.
Baca Artikel Lainnya :
- APBN 2027 Tembus Rp4.097 Triliun, Ini Sorotan Puan
- Gempa M7,7 Guncang NTT, Peringatan Tsunami Digencarkan
- Prabowo : Masak TNI-Polri Tak Bisa Usut 1.000 Tambang Ilegal
- Musim Kemarau Memuncak, Karhutla Mengancam Sejumlah Wilayah Indonesia
- Viral Challenge Ayat Suci Berhadiah Miras, Polisi Tangkap 2 Orang
Leave a comment