Pemuja.com – Kala air banjir masih menggenangi rumah warga, sawah berubah menjadi hamparan genangan, dan akses antarwilayah terputus di sejumlah kecamatan, Kabupaten Pati justru diguncang kabar yang lebih mengejutkan.
Di tengah situasi darurat itu, Bupati Pati Sudewo, S.T., M.T. ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi senyap.
OTT KPK
Operasi tangkap tangan dilakukan KPK pada Senin, 19 Januari 2026. Penangkapan berlangsung tertutup dan cepat. Bupati Pati bersama sejumlah pihak langsung diamankan untuk menjalani pemeriksaan awal.
Setelah ditangkap, Sudewo tidak langsung diterbangkan ke ibu kota. Ia terlebih dahulu menjalani pemeriksaan intensif di Polres Kudus. Pemeriksaan awal dilakukan untuk pendalaman keterangan, klarifikasi peran, serta pengamanan barang bukti yang berkaitan dengan perkara.
Sesuai prosedur hukum, pagi ini Bupati Pati akan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK. Dari tahapan ini, status hukumnya akan ditentukan, termasuk kemungkinan penetapan sebagai tersangka.
Dugaan Kasus Masih Didalami
KPK belum mengumumkan secara rinci konstruksi perkara yang menjerat Bupati Pati. Namun operasi tangkap tangan umumnya berkaitan dengan dugaan suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat aktif.
Penyidik kini menelusuri aliran dana, komunikasi antar pihak, serta keputusan-keputusan yang diduga menjadi pintu masuk praktik korupsi.
Rekam Jejak dan Perlawanan Rakyat
Jauh sebelum penangkapan ini, kepemimpinan Bupati Pati sudah berada dalam sorotan tajam publik. Salah satu titik baliknya adalah kebijakan kenaikan pajak daerah yang mencapai hingga 250 persen, yang memicu kemarahan luas di tengah masyarakat.
Kebijakan tersebut memicu gelombang demonstrasi besar-besaran. Ribuan warga turun ke jalan, mulai dari pedagang, pelaku usaha kecil, hingga kelompok masyarakat sipil. Aksi protes berlangsung berulang kali dan menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kebijakan yang dinilai memberatkan dan tidak berpihak.
Spanduk penolakan, orasi keras, hingga desakan agar kebijakan dicabut menjadi pemandangan rutin di pusat kota. Demonstran menilai kenaikan pajak dilakukan tanpa empati, tanpa dialog, dan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Bagi banyak warga, penangkapan ini terasa seperti kelanjutan dari konflik panjang antara pemerintah daerah dan rakyatnya.
Pati di Tengah Dua Bencana
Kini Kabupaten Pati berada di persimpangan krisis. Di satu sisi, banjir menuntut respons cepat dan kepemimpinan yang kuat. Di sisi lain, proses hukum terhadap bupati berjalan dan menyedot perhatian nasional.
Masyarakat menanti dua hal sekaligus: air yang surut dan kejelasan hukum. Pagi ini, saat Bupati Pati dibawa ke Jakarta, cerita Pati memasuki babak baru, babak di mana hukum, keadilan, dan suara rakyat kembali diuji.
Dan kembali hal ini menjadi bukti bahwa retret pemimpin rakyat yang pernah digelar di Magelang masih belum berhasil.
Baca Artikel Lainnya
- Jasamarga Terapkan Buka Tutup Akses Tol Layang MBZ Hari Ini
- NU dan Muhammadiyah Berpeluang Lebaran Bersamaan
- Ganjil Genap Jakarta Ditiadakan hingga 24 Maret Selama Libur Lebaran
- Kemacetan “Horor” di Gilimanuk, Antrean Tembus Puluhan Kilometer
- Pemerintah Siapkan Pangkas Anggaran, Jaga Defisit Tetap Aman
Leave a comment