Pemuja.com – Beredar di sosial media adanya kendaraan bermotor yang disebut-sebut telah datang untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam video yang viral, tampak deretan motor listrik dalam jumlah besar, memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Narasi yang berkembang bahkan menyebut jumlahnya mencapai 70 ribu unit dan akan diberikan kepada kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Angka tersebut langsung menuai perhatian, terutama karena dinilai sangat besar dan berkaitan dengan penggunaan anggaran negara yang saat ini tengah mengalami pengetatan.
Dihantui Berbagai Persoalan
Program MBG yang digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi nasional justru masih menghadapi berbagai kendala serius. Mulai dari adanya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, hingga temuan proses distribusi yang dinilai belum memenuhi standar kebersihan.
Tidak hanya itu, isu pengurangan biaya makanan per ompreng juga ikut mencuat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kualitas makanan yang diterima para siswa.
Di sisi lain, ribuan SPPG dikabarkan harus ditangguhkan operasionalnya. Kondisi ini semakin mempertegas bahwa program tersebut masih jauh dari kata stabil. Dalam situasi seperti ini, kemunculan pengadaan kendaraan baru justru memunculkan tanda tanya besar.
Tanggapan BGN
Menanggapi kabar yang beredar, Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi. Jumlah motor listrik yang disiapkan disebut bukan 70 ribu unit, melainkan sekitar 25 ribu unit.
Kendaraan tersebut diklaim akan digunakan untuk mendukung operasional kepala SPPG, terutama dalam melakukan pengawasan dan mobilitas distribusi makanan. Namun, penjelasan ini belum sepenuhnya meredakan kritik.
Prioritas Anggaran Dipertanyakan
Di tengah berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan, munculnya pengadaan motor listrik justru dianggap tidak tepat sasaran oleh sebagian masyarakat.
Alih-alih memperbaiki kualitas makanan, sistem distribusi, dan standar kebersihan, anggaran justru dialokasikan untuk kendaraan operasional dalam jumlah besar.
Pertanyaan pun mengemuka, tidak sedikit yang menyebut, program “super power” ini justru terlihat besar di atas kertas, namun masih rapuh dalam pelaksanaan. Dan apakah penambahan motor listrik menjadi kebutuhan mendesak? Ataukah justru memperlihatkan ketidaktepatan prioritas dalam pengelolaan program?
Leave a comment