Pemuja.com – Di tengah tekanan terhadap APBN 2026, pemerintah resmi memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut langkah itu dilakukan demi efisiensi dan perbaikan belanja negara yang dinilai terlalu besar.
Anggaran MBG yang sebelumnya dirancang mencapai Rp335 triliun kini dipotong menjadi Rp268 triliun. Pemangkasan tersebut menjadi salah satu koreksi terbesar terhadap program prioritas pemerintah sejak awal pemerintahan berjalan.
Keputusan memangkas anggaran MBG langsung memicu perhatian publik. Sebab sejak diluncurkan, program ini terus menjadi sorotan karena menyedot dana negara dalam jumlah sangat besar, sementara pengawasan di lapangan dinilai masih lemah.
Banyaknya Masalah di Lapangan
Besarnya anggaran MBG sebelumnya dipromosikan sebagai investasi besar pemerintah untuk memperbaiki gizi anak Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, berbagai persoalan justru terus bermunculan.
Sejumlah inspeksi mendadak menemukan masih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar kelayakan. Beberapa dapur MBG diketahui memiliki sanitasi buruk, sistem penyimpanan makanan yang tidak memadai, hingga distribusi makanan yang dinilai kurang higienis.
Situasi itu semakin menjadi sorotan setelah muncul kasus keracunan makanan di sejumlah daerah. Insiden tersebut memunculkan kritik bahwa pemerintah terlalu cepat menjalankan program berskala jumbo tanpa kesiapan pengawasan yang matang.
Di tengah lemahnya pengawasan itu, berbagai pengadaan penunjang program juga ikut dipertanyakan publik. Pengadaan motor operasional, laptop, seragam, hingga kaos kaki dalam jumlah besar dinilai berjalan masif, tetapi minim pengawasan terbuka.
Banyak pihak menilai pengadaan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah, terutama ketika negara sedang melakukan efisiensi anggaran.
Karena itu, keputusan memangkas anggaran MBG dianggap tidak hanya berkaitan dengan kondisi fiskal negara, tetapi juga menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai menyadari besarnya potensi pemborosan dalam program tersebut.
Program Jumbo Dinilai Membebani APBN
Sejak awal, MBG memang menjadi salah satu program dengan kebutuhan dana terbesar dalam APBN. Nilainya bahkan disebut dapat terus meningkat setiap tahun apabila cakupan penerima diperluas.
Kondisi itu membuat pemerintah mulai melakukan penyesuaian agar defisit anggaran tetap terkendali. Pemangkasan anggaran akhirnya dipilih sebagai langkah realistis di tengah kebutuhan belanja negara yang semakin besar.
Namun publik menilai efisiensi seharusnya tidak hanya dilakukan dengan mengurangi anggaran, melainkan juga memperbaiki sistem pengawasan dan transparansi program.
Sebab tanpa kontrol yang ketat, anggaran sebesar apa pun tetap berisiko tidak tepat sasaran. Terlebih ketika berbagai pengadaan barang dan operasional dalam program MBG masih dinilai belum sepenuhnya transparan.
Kini pemerintah menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa pemangkasan anggaran MBG benar-benar dilakukan demi perbaikan program, bukan sekadar karena tekanan fiskal yang semakin berat.
Baca Artikel Lainnya :
- Dasco Bertemu Bos Himbara hingga Danantara, Bahas Apa?
- Operasi Patuh Jaya 2026 Resmi Ditunda, Polisi Fokus Acara HUT Bhayangkara
- Gempa Dahsyat M 7,8 Guncang Filipina Pagi Ini, Tsunami Sempat Diperingatkan
- Prabowo Terima Surat Kepercayaan dari 17 Duta Besar Negara
- Polytron Indonesia Open 2026 Sukses Digelar. Miris, Tuan Rumah Kembali Tanpa Gelar.
Leave a comment