Pemuja.com – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memerintahkan militer negaranya untuk memperluas kontrol hingga mencakup 70 persen wilayah Jalur Gaza. Kebijakan tersebut memicu kecaman dari Hamas yang menilai langkah itu sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang masih berlaku.
Dalam pernyataannya pada sebuah konferensi di Tepi Barat, Netanyahu mengatakan pasukan Israel saat ini telah menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza.
Ia menegaskan target berikutnya adalah meningkatkan kontrol menjadi 70 persen sebagai bagian dari operasi untuk menekan Hamas.
Israel Perluas Zona Kendali Lawan Hamas
Menurut sejumlah laporan, wilayah yang dikuasai Israel telah melampaui batas yang ditetapkan dalam perjanjian gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada Oktober 2025.
Kesepakatan tersebut sebelumnya menempatkan sekitar 53 persen wilayah Gaza di bawah kendali militer Israel. Namun, peta yang dirilis militer Israel menunjukkan area kendali telah meluas hingga sekitar 64 persen wilayah Gaza.
Netanyahu menyebut perluasan wilayah itu sebagai bagian dari upaya mencegah ancaman keamanan dari Hamas di masa mendatang.
Pemerintah Israel berulang kali menegaskan operasi militer akan terus berlangsung hingga kemampuan militer dan pemerintahan Hamas berhasil dilumpuhkan.
Hamas: Upaya Memaksakan Fakta di Lapangan
Hamas menolak keras rencana tersebut. Kelompok itu menilai perluasan kontrol Israel merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap gencatan senjata dan upaya untuk memaksakan realitas baru di lapangan melalui kekuatan militer.
Dalam pernyataannya, Hamas menyebut langkah Israel sebagai eskalasi berbahaya yang dapat menggagalkan berbagai upaya deeskalasi dan mengancam stabilitas kawasan. Kelompok itu juga menuduh Israel berupaya memperkuat kontrol militer permanen atas Jalur Gaza.
Kekhawatiran Kondisi Kemanusiaan
Rencana perluasan wilayah kendali Israel memunculkan kekhawatiran internasional karena berpotensi mempersempit area yang dapat dihuni oleh lebih dari dua juta warga Palestina di Gaza.
Sejumlah negara dan organisasi internasional memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung selama konflik berkepanjangan.
Di tengah proses perdamaian yang masih berjalan, perselisihan mengenai wilayah kendali, pelucutan senjata Hamas, serta masa depan pemerintahan Gaza masih menjadi hambatan utama untuk mencapai penyelesaian konflik yang lebih permanen.
Baca Artikel Lainnya
- Jokowi Siap Turun ke Daerah (Lagi), Politik 2029 Mulai Terasa
- Final Liga Champions 2026, PSG Arsenal Siap Hibur Budapest
- Hamas Kecam Rencana Israel Kuasai 70% Wilayah Gaza
- Pemerintah Arab Saudi : Haji 2026 Sukses, Jemaah Tembus 1,7 Juta
- Kemacetan Parah di Lenteng Agung Akibat Jalan Ambles Arah Depok
Leave a comment