Pemuja.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui pagu anggaran tujuh kementerian koordinator (Kemenko) dalam pembahasan awal RAPBN 2027. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senin (22/6/2026).
Persetujuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) tahun 2027 sebelum masuk tahap pembahasan lanjutan RAPBN.
Kemenko Perekonomian Paling Besar
Dalam keputusan tersebut, Kemenko Perekonomian tercatat memperoleh pagu anggaran terbesar dibanding Kemenko lainnya.
Nilainya ditetapkan sebesar Rp664 miliar.
Anggaran ini berada dalam kerangka dukungan fungsi koordinasi kebijakan ekonomi lintas sektor yang menjadi tugas utama Kemenko Perekonomian.
Rincian Pagu 7 Kemenko RAPBN 2027
Banggar DPR menyetujui pagu untuk tujuh Kemenko sebagai berikut:
- Kemenko Perekonomian: Rp664 miliar
- Kemenko Pemberdayaan Masyarakat: Rp620,9 miliar
- Kemenko Pangan: Rp509,3 miliar
- Kemenko Polkam: Rp392,2 miliar
- Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Rp338,8 miliar
- Kemenko PMK: Rp304,1 miliar
- Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Rp276,8 miliar
Seluruh pagu tersebut merupakan hasil pembahasan antara Banggar DPR dan pemerintah dalam tahap awal RAPBN 2027.
Disetujui dalam Rapat Banggar DPR
Persetujuan anggaran ini dilakukan dalam rapat resmi Banggar DPR RI bersama para kementerian koordinator.
Rapat tersebut merupakan bagian dari siklus pembahasan anggaran tahunan sebelum RAPBN ditetapkan menjadi APBN.
Dengan disetujuinya pagu ini, masing-masing Kemenko akan melanjutkan program kerja sesuai alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam RAPBN 2027.
Setelah persetujuan ini, pembahasan RAPBN 2027 masih akan berlanjut ke tahap berikutnya bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Hasil akhir anggaran masih dapat mengalami penyesuaian sebelum disahkan dalam sidang paripurna DPR RI.
Leave a comment