Pemuja.com – KTT BRICS telah usai pada 13 September 2026. Membawa berbagai hasil pembahasan, pertemuan para pemimpin negara anggota BRICS di India juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menyampaikan sejumlah kebijakan pemerintah sekaligus memperkuat posisi dalam kerja sama negara-negara Global South.
Presiden Prabowo Subianto dalam forum tersebut memaparkan sejumlah perkembangan yang menurut pemerintah menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.
Beberapa kebijakan yang disampaikan antara lain swasembada pangan, pengembangan energi berbasis bahan bakar nabati melalui B50, hilirisasi sumber daya alam, serta penguatan industri dan investasi dalam negeri.
Kebijakan tersebut kemudian ditempatkan dalam konteks agenda BRICS yang tahun ini mengusung tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability atau membangun ketahanan, inovasi, kerja sama dan keberlanjutan.
Kebijakan Indonesia Dikaitkan dengan Agenda BRICS
Ketahanan menjadi salah satu perhatian utama BRICS di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gangguan rantai pasok.
Dalam konteks Indonesia, agenda tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan dan energi.
Pemerintah juga mendorong hilirisasi agar sumber daya alam tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat memberikan nilai tambah melalui industri di dalam negeri.
Sementara aspek inovasi dan teknologi menjadi bagian lain dari pembahasan BRICS. Kerja sama di bidang teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan, menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam forum tersebut.
Dari sisi kerja sama, BRICS juga membuka ruang yang lebih luas untuk perdagangan, investasi, energi, pangan dan sistem pembayaran antarnegara anggota.
Baca Juga : KM Virgo Transport 8 Tenggelam di Laut Jawa, Ratusan Orang Masih Dicari
Negara Global South Bersatu
Selain memaparkan kebijakan Indonesia, Prabowo juga menekankan pentingnya negara-negara Global South memperkuat kerja sama.
Negara-negara berkembang dinilai memiliki potensi ekonomi dan sumber daya yang besar. Namun, kekuatan tersebut akan lebih besar apabila kepentingan bersama dapat diperjuangkan secara kolektif.
Indonesia sendiri resmi menjadi anggota penuh BRICS dan melihat forum tersebut sebagai salah satu ruang untuk memperluas kerja sama dengan negara-negara berkembang.
Posisi ini juga berkaitan dengan dorongan agar tata kelola ekonomi dan politik internasional memberikan ruang yang lebih besar bagi negara-negara Global South.
Tantangan Setelah KTT BRICS
Bagi Indonesia, keanggotaan BRICS pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan kehadiran dalam forum internasional.
Berbagai agenda yang dibahas harus dapat diterjemahkan menjadi kerja sama yang konkret, baik dalam perdagangan, investasi, teknologi, energi maupun pangan. Begitu pula dengan berbagai capaian yang disampaikan pemerintah.
Tantangannya adalah memastikan kebijakan seperti swasembada pangan, B50 dan hilirisasi tidak hanya menjadi bahan paparan di forum internasional, tetapi dapat juga dirasakan di dalam negeri.
Dengan berakhirnya KTT BRICS 13 September 2026, pekerjaan berikutnya adalah melihat sejauh mana kesepakatan dan agenda yang dibawa pulang masing-masing negara dapat diwujudkan dalam kerja sama nyata.
Baca Artikel Lainnya :
- 5 Parpol Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran
- MotoGP Indonesia 2026 Akhir Pekan Ini, Persaingan Martin dan Marquez Sangat Terasa
- Tabrakan Beruntun Kembali Terjadi di Tol Cipularang KM 91, 15 Kendaraan Terlibat
- 81 Pesawat Militer AS Rusak atau Hilang dalam Perang Iran
- Biaya Haji 2027 Resmi Tembus Rp98,4 Juta
Leave a comment